Ekonomi dan Bisnis 3/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Cukup dengan terima kasih?

Lembaga kejaksaan siap membantu sektor perbankan menyelesaikan utang secara bisnis. tiga bank pemerintah kini menunggu layanan jasa itu.

i
KREDIT macet merupakan penyakit dalam sistem perbankan. Biangnya: bisa kesalahan manajemen, bisa kesalahan debitur, bisa juga karena pengaruh kebijakan moneter dari Pemerintah, ataupun gara-gara iklim ekonomi yang tidak menunjang dunia usaha. Beberapa waktu lalu pernah tercetus berita tentang niat bank- bank pemerintah untuk menyerahkan upaya penarikan kredit macet kepada pihak kejaksaan. Sejak itu, tak lagi ada kelanjutannya, sampai tiga bank diberitakan mewujudkan rencana tersebut. Ini barulah sebuah permulaan. Tapi, sebelum itu pun, pihak perbankan pada umumnya sudah mulai galak. Begitu debitur menunggak, vonis langsung dijatuhkan berupa denda bunga atas kewajiban yang belum dibayar. Tampaknya, pendekatan berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sudah tak lazim. Cara penagihan yang galak itu tidak cuma diberlakukan pada debitur kecil seperti penunggak rekening listrik atau kredit pemilikan rumah. Debitur kakap juga tak luput dari sabetannya. Lihat saja kasus Bank Summa yang menjerumuskan William Soeryadjaya. Bekas bos Astra itu gagal membayar utang sebesar Rp 1 triliun kepada konsorsium Bapindo, Exim Bank, dan Danamon. Tatkala Desember lalu William dinyatakan gagal membayar utang (default), jaminannya berupa 100 juta saham PT Astra International langsung disita dan kemudian dijual kepada belasan konglomerat. Setelah peristiwa yang menggemparkan itu, nama William agaknya sudah tergusur ke dalam daftar hitam bank pemerintah. ''Saya sudah seperti penyandang kusta yang harus dijauhi,'' kata William baru-baru ini. Para bankir cenderung memilih sanksi daftar hitam ketimbang menagih piutang lewat jalur pengadilan. Mengapa? Jika diserahkan kepada pengadilan, bisa saja terjadi manipulasi harga atas aset bank yang pailit, sehingga tagihan negara dan masyarakat para nasabah serta lembaga keuangan tidak akan dibayar secara adil. Adapun upaya baru dalam menagih kredit macet dengan mengandalkan aparat kejaksaan seperti yang diusahakan tiga bank pemerintah tersebut di atas ternyata juga tidak dituntaskan melalui jalur pengadilan. Tagihan ketiga bank tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Suhadibroto, tak sampai Rp 10 miliar. Ternyata, kejaksaan memang sudah lama menawarkan jasa untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara bisnis pula. Upaya-upaya kejaksaan di luar pengadilan itu bisa berupa jasa mediasi (penengah bagi mereka yang bersengketa), arbitrasi (perwasitan bagi pihak yang berselisih), ataupun negosiasi (tawar-menawar). Negosiasi agaknya merupakan jalan yang tepat untuk dunia bisnis. ''Dalam negosiasi, tetap diperhatikan aspek hukumnya, tapi lebih didominasi aspek bisnisnya,'' kata Suhadibroto. Jalur ini barangkali memang lebih cocok untuk perbankan, yang mengutamakan kerahasiaan nasabah. Apalagi jalur pengadilan dapat dimonitor masyarakat, sehingga reputasi bank serta debiturnya bisa jatuh di mata masyarakat. Ini kan bisa sangat merugikan mereka. Karena itu pula, ''Jalur pengadilan merupakan upaya terakhir,'' tambah Suhadibroto. Jasa kejaksaan sebagai penagih utang ternyata sudah cukup banyak. Adalah Jaksa Agung Singgih yang membeberkan prestasi lembaganya sebagai penagih utang masyarakat. Singgih, ketika tampil dalam suatu seminar di Yogyakarta, Februari lalu, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima 43 kasus gugatan berjumlah hampir Rp 5 miliar. Sampai waktu itu, sudah 21 kasus bisa diselesaikan secara negosiasi, dan dari situ berhasil diselamatkan tagihan Rp 1,3 miliar. Kasus yang bisa diselesaikan tadi rata-rata terjadi di daerah. Menurut sumber TEMPO, ada kasus Pemda Jambi, Kanwil Sosial Jambi, BRI cabang Lubuk Linggau, dan BTN cabang Bandar Lampung. Kendati berhasil, kejaksaan toh tak sampai mengerahkan tenaga khusus. Seiring dengan itu, pihak kejaksaan juga tidak meminta imbal jasa, bahkan biayanya tidak dibebankan kepada nasabah. ''Sudah belasan instansi yang bisa dibereskan perkaranya tanpa ke pengadilan. Dan mereka cuma mengirim ucapan terima kasih kepada Jaksa Agung,'' kata sumber tadi. Pengamat dan pakar hukum T. Mulya Lubis berpendapat bahwa usaha atau jasa baru dari lembaga kejaksaan ini tidak bisa diterima. Alasannya? ''Hal itu akan mengecilkan peran Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Wewenang PUPN dan BUPLN ini kan sudah diatur lewat UU No. 9/1960, Keppres No. 11/1976, dan Keppres No. 11/1991,'' kata Mulya. Namun, menurut Suhadibroto, UU No. 5/1991 memberikan kemungkinan kepada bank (pemerintah) untuk meminta bantuan kejaksaan menangani kredit macet. ''Mengenai alasan lainnya, tanya saja kepada BI. Kejaksaan hanya bereaksi kalau mendapat kuasa khusus. Kalau tidak diminta, ya tidak,'' kata Suhadibroto. Sumber TEMPO di Bank Indonesia membenarkan bahwa bank pemerintah, selain boleh memanfaatkan jasa PUPN, juga berhak menggunakan jasa kejaksaan. Ini berdasarkan UU Kejaksaan No. 5/1991. Selain itu, jalan negosiasi bisa saja ditempuh sebelum menuju ke pengadilan. Itu tak berarti jalur pengadilan sudah tidak laku. Kejaksaan Agung, menurut Singgih, telah menerima 86 kasus dengan gugatan sebesar Rp 259,5 miliar. Yang bisa diselesaikan baru 28 kasus, dan berhasil diselamatkan sejumlah Rp 126 miliar. Hanya saja tak diungkapkan, berapa lama sesudah vonis jatuh, tagihan bisa dicairkan. Max Wangkar dan Taufik T. Alwie

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836495689



Ekonomi dan Bisnis 3/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.