Buku 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Islam di kancah pra-kolonial

Editor : anthony reid. australia : centra of south east asian studies, monash university, 1993. resensi oleh : fachry ali.

i
DARI satu segi, buku ini bisa dihayati sebagai usaha ''mendobrak'' wacana pemikiran konvensional tentang dasar kultural dan ideologis negara-negara Asia Tenggara prakolonial. Sebab, dalam wacana konvensional di bawah pengaruh G. Coedes lewat The Indianized States of Southeast Asia-nya, Asia Tenggara adalah wilayah yang mengalami Indianisasi. Akibatnya, perkembangan politik modern wilayah ini dipandang sebagai kelanjutan Indianisasi, mengesampingkan faktor Islam. Inilah yang dikatakan Anthony Reid, penyunting buku ini, dalam pendahuluannya. Dengan mengutip William Roff, ia mengatakan betapa ''besarnya keinginan peneliti ilmu sosial Barat menghilangkan peranan agama dan budaya Islam di Asia Tenggara''. Maka, dalam perspektif inilah, kumpulan karangan ahli-ahli Islam dan sejarah Asia Tenggara ini hasil workshop yang dikoordinasi Taufik Abdullah di Australian National University, Canberra, 1991 bermakna lebih khusus. Suatu usaha menyajikan peranan Islam di kancah politik pra-kolonial Asia Tenggara. Dalam garis besarnya, buku ini terbagi dua. Pertama adalah karangan yang melihat hubungan teori dan praktek politik Timur Tengah dengan yang berkembang di Asia Tenggara (karya A.H. John dan ''murid''-nya, Peter Reiddell). Kedua adalah karangan yang melihat proses pergulatan langsung antara Islam dan masyarakat politik Asia Tenggara (karya Taufik Abdullah, Anthony Reid, dan A.C. Milner). A.H. John melihat Muhammad periode Madinah yang mengintegrasikan agama dan politik sebagai model ideal teori politik Islam. Toh John mengesankan bahwa teori itu belum baku, bahkan sampai masa al Khulafa-u A rrasyidin. Teori politik Islam yang membaku muncul karena teologi, ketika Ali khalifah keempat dalam periode al Khulafa-u A rrasyidin menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, pembangun dinasti Umayyah. Kemelut yang dilahirkan peristiwa ini bukan saja memunculkan teologi kekuasaan yang bersifat moralistik, tapi juga polarisasi politik pertama dalam Islam, ketika sebagian bekas pengikut Ali dan penentang Muawiyah membentuk partai Khaw arij, atau dalam istilah John, Kharijiyya. Yang menarik dari uraian John adalah evolusi konsep sultan. Istilah yang dalam Quran berarti ''wewenang'' itu baru digunakan abad ke-11, setelah kaum Saljuk yang Sunni di bawah Tughril Beg dari Turki memenangkan serangkaian konflik politik dengan kaum Buwaihid yang Syi'ah di Bagdad. Beg-lah yang pertama memakai titel sultan. Sejak itu konsep sultan seolah menjadi simbol ''demokratisasi''. Sebab, khalifah yang digantikannya, di samping mengandung konotasi penguasa agama, juga bermakna hanya untuk ''garis suksesi yang sah''. Peran sultan, seperti diteorikan Fakhr al-Din al-Razi, bak manajer, penguasa aktivitas manusia berdasarkan syari'ah. Konsep sultan inilah yang mempengaruhi pengorganisasian kekuasaan negara-negara Asia Tenggara pra-kolonial. Islam, tulis Reid dalam ''Kings, Kadis and Charisma in the Seventeenth Century Archipelago'' pada buku ini, mendorong sentralisasi kekuasaan. Berbeda dengan anggapan sebelumnya, struktur politik negara-negara Asia Tengggara pra-Islam sangat pluralistik. Sebagian lainnya justru karena pengaruh Hindu. Lepas dari soal negara Angkor dan Pagan, ujar Reid, sangatlah sukar menemukan bukti arkeologis bahwa Sriwijaya atau Majapahit merupakan imperium konsentrik. Dalam konteks inilah, menurut Reid, Islam memainkan peranannya, bukan saja dalam membentuk sistem kekuasaan terpusat, tapi juga dalam ''menginternasionalkan'' para penguasa lokal. Proses itu terjadi, terutama, karena klaim Islam yang bersifat universal. Ekspansi menjadi legitimated. Dan karena Islam lebih merupakan kekuatan internasional, usaha pemusatan kekuasaan ini memperoleh dukungan yang bersifat internasional pula, misalnya konflik Aceh dan raja-raja Batak, yang dimenangkan Aceh. Demikianlah kecuali proses pertumbuhan Mataram dan kerajaan- kerajaan Islam di Sulawesi yang agak berbeda pada abad ke-16 dan ke-17, kemunculan Demak, Aceh, dan Banten tak lepas dari dorongan internasional itu, yang sebelumnya tak ada. Dan lewat Islamlah etika kekuasaan negara-negara Asia Tenggara dibangun. Inilah yang digambarkan Taufik Abdullah lewat esai ''The Formation of a political Tradition in the Malay World'' tentang kitab Tajus-Salatin dikarang Buchara al Jauhari di Aceh pada 1603. Yang unik dari Tajus-Salatin, sebagai kitab etika kekuasaan menjadi bahan bacaan Sultan Hamengkubuwono I dan V adalah ''keengganan'' memberikan nasihat langsung. Yang dipilih adalah lewat kisah kehidupan (hagiography) para nabi menurut Taufik, merupakan contoh ideal bagi para penguasa. Tekanan kitab itu ada pada konsep keadilan penguasa, raja sebagai ''sumber air sungai'': ''Jika sumbernya jernih, alirannya pun tetap bersih.'' Dan pusat kekuasaan adalah individu, raja. Fachry Ali

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833419890



Buku 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.