Ekonomi dan Bisnis 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dua Sisi Rencana Revisi

Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan mengubah sejumlah tarif dan skema pungutan pajak. Menjadi dilema di antara kebutuhan pendapatan negara dan potensi dampak buruk terhadap ekonomi. 

i Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan di Pojok Pajak Mall Ciputra, Jakarta, Maret 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022, di Kompleks Parlemen, 20 Mei lalu. ANTARA/Galih Pradipta
  • Kalangan pengusaha khawatir terhadap rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. .
  • Revisi aturan pajak didorong kebutuhan menggenjot penerimaan.
  • Kenaikan tarif dibayangi potensi dampak buruk terhadap ekonomi. .

TAK semua isi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menyenangkan pebisnis. Ketika pelaku usaha tak sabar menanti pemberlakuan pengampunan pajak jilid II, sejumlah perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) juga membuat mereka khawatir.

Kenaikan tarif PPN, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, bisa membe

...

Reporter Aisha Shaidra - profile - https://majalah.tempo.co/profile/aisha-shaidra?aisha-shaidra=163182504172


Amnesti Pajak | Pengampunan Pajak Pajak Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani DPR

Ekonomi dan Bisnis 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.