maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
HARGA bawang putih meroket setiap awal tahun hingga tembus Rp 50 ribu per kilogram. Wajib tanam dan sistem kuota dalam impor memicu harga komoditas subtropis ini selalu mahal di pasar. Padahal harga di negara asalnya, Cina, tak sampai Rp 10 ribu per kilogram. Dengan keuntungan mencapai Rp 8,4 triliun setahun, tata niaga bawang memicu pungutan liar di tiap tahap perizinan. Akibatnya, harga melonjak dan komoditas ini dikendalikan segelintir pengusaha pemegang kuota yang berkuasa menahan dan menggelontorkan bawang ke pasar.
KONTET atau stunting—kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak—menjadi salah satu problem serius di Indonesia. Pada 2013, jumlah bocah balita yang kontet mencapai 8,9 juta atau satu dari tiga anak Indonesia menderita cebol akibat persoalan gizi. Pada Agustus 2017, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting. Secara bertahap, persentase anak balita kontet bisa ditekan, tapi masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan berfokus menangani kontet di 160 kabupaten yang masuk kategori merah.
Meski ditolak publik, gagasan ngawur memperpanjang masa jabatan presiden dan tiga periode kini mencuat kembali. Banyak petinggi partai politik, termasuk pendukung Jokowi, pun menolak gagasan yang melanggar konstitusi itu. Namun benarkah manuver yang disinyalir didukung oleh istana itu tak pernah mati sejak periode kedua pemerintahan Jokowi?
Untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, para pendukungnya bagaikan sedang bergerilya. Ketika publik lengah, wacana penundaan pemilu kembali mencuat. Ide gila ini terus hidup di pusaran pendukung Jokowi.
Mahfud Md. bahkan menyebutkan bahwa perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden tidak melanggar hukum. Padahal apa pun motifnya, usaha menunda pemilu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.