Pemerintah Tak Serius Melihat Ombudsman
Temuan Ombudsman Republik Indonesia kembali menguak praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara dan pemerintahan di badan usaha milik negara dan anak-anak usahanya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, praktik rangkap jabatan makin marak dan melibatkan para pejabat kementerian, perwira TNI dan Polri, pejabat akademik perguruan tinggi, hingga titipan partai politik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang mencakup lintas kementerian dan lembaga.
Tempo
Sabtu, 11 Juli 2020
POLEMIK mengenai rangkap jabatan komisaris badan usaha milik negara kembali mencuat. Ombudsman Republik Indonesia menemukan jumlah komisaris perusahaan pelat merah yang terindikasi merangkap jabatan bertambah. Dalam temuan terbarunya, Ombudsman mencatat ada 397 penyelenggara negara yang terindikasi merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN pada 2019. Jumlah itu meningkat ketimbang dua tahun sebelumnya, yang
...