Bagi-bagi Komisaris BUMN

  • Kewenangan Kami Masih Dianggap Abu-abu
    Wawancara

    Kewenangan Kami Masih Dianggap Abu-abu

    Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

  • Publik Tak Lagi Bersembunyi di Belakang Kami
    Wawancara

    Publik Tak Lagi Bersembunyi di Belakang Kami

    Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengakhiri tugasnya dengan menuntaskan pemeriksaan sederet kasus kontroversial dan banyak menyita perhatian publik. Ia turut memantau penanganan perkara ekspor benih lobster, kasus asuransi yang menyeret Jiwasraya, rangkap jabatan komisaris BUMN, hingga penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19. Selama lima tahun menjadi komisioner, Alamsyah menilai masyarakat makin mengenal Ombudsman sebagai lembaga negara yang bisa membantu penyelesaian masalah pelayanan publik. Makin banyak orang berkonsultasi kepada Ombudsman, selain pelaporan dan pengaduan yang masih terus berjalan. Dengan pendekatan tindakan korektif dan pemberian rekomendasi, kata Alamsyah, Ombudsman turut berperan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Sektor pertanahan dan kepolisian masih perlu banyak perbaikan.

  • Rangrangan Anyar Bisnis Pelat Merah
    Laporan Utama

    Rangrangan Anyar Bisnis Pelat Merah

    Kementerian BUMN akan terus memangkas jumlah perusahaan pelat merah. Banyak perseroan tak efisien.

  • Jejak Kakak di Merdeka Selatan
    Laporan Utama

    Jejak Kakak di Merdeka Selatan

    Menteri BUMN Erick Thohir menolak memenuhi permintaan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, soal pengisian komisaris di perusahaan pelat merah. Ia mengaku kerap mendapat titipan calon komisaris dari kementerian dan lembaga lain. Kakaknya, Boy Thohir, ditengarai ikut terlibat dalam pengisian jabatan di BUMN.

  • Banyak Pihak Enggak Happy
    Laporan Utama

    Banyak Pihak Enggak Happy

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjelaskan berbagai masalah yang dihadapinya dalam pengisian posisi komisaris di perusahaan pelat merah. Erick juga menjawab pertanyaan soal keterlibatan kakaknya dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN.

  • Enak Dibaca dan Perlu

    Berlangganan

    Dapatkan diskon 45% di setiap pembelian paket berlangganan TEMPO.

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.