maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Upaya pemerintah agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal vaksin AstraZeneca tak berhasil. Di tengah upaya lobi, pengurus MUI disebut meminta posisi komisaris badan usaha milik negara. Pemerintah pun menggandeng organisasi keagamaan di daerah untuk mendukung kehalalan vaksin. Berkejaran dengan waktu kedaluwarsa, pemerintah memetakan daerah yang lebih terbuka menerima vaksin AstraZeneca.
Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar menanggapi positif wacana pemerintah mempermudah izin praktik bagi dokter berkewarganegaraan asing di Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan menghadapi kekurangan dokter hingga 160 ribu pada 2030. Saat ini, Konsil Kedokteran Indonesia tengah menyiapkan aturan untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan dokter dalam negeri, termasuk memfasilitasi keinginan para dokter Indonesia yang selama ini menempuh studi spesialis dan berpraktik di berbagai negara untuk kembali ke Tanah Air.
Pengadaan alat pelindung diri selama pandemi diduga bermasalah. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai pejabat pembuat komitmen menunjuk perusahaan yang tak memiliki rekam jejak membuat APD. Kekisruhan itu berujung pada kelangkaan alat pelindung diri, yang ditengarai membuat sejumlah tenaga kesehatan terpapar corona. Liputan ini terselenggara berkat kolaborasi Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.
Kekisruhan data terjadi sejak muncul wabah corona pada Maret lalu. Gugus Tugas sempat bekerja dalam kondisi buta akibat minimnya data. Pelacakan terhadap mereka yang berkontak dengan pasien positif pun terhambat. Belakangan terungkap, angka kematian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data yang diumumkan juru bicara pemerintah untuk penanganan corona.
Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menceritakan pelibatan lembaganya dalam proses deteksi virus corona yang telah menginfeksi ratusan orang di Indonesia. Dengan pengalaman menangani wabah flu burung, Eijkman juga dipercaya memimpin konsorsium pengembangan vaksin untuk menangkal wabah Covid-19.
Sikap pemerintah dalam menangani virus corona terus menuai kritik. Sejumlah rumah sakit di daerah dan lembaga penelitian juga mempertanyakan sikap Kementerian Kesehatan yang memonopoli pengujian virus. Kekisruhan pun terjadi dalam pengadaan alat pendeteksi corona. Menghindari kericuhan di masyarakat, Presiden Jokowi menolak penyebaran corona disebut sebagai krisis.
Pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional, menyusul keputusan Badan Kesehatan Dunia menjadikan Covid-19 sebagai pandemi. Juru bicara penanganan wabah virus corona, Achmad Yurianto, menjelaskan mengapa komando penanganan wabah kini berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.