Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Akbar Tandjung: Yang Mendapat Manfaat Hanya Kalla

i

LENGSER dari jabatan formal partai dan birokrasi tak menjauhkan Akbar Tandjung dari politik. Baginya, meski tak memimpin partai, komunikasi politik harus jalan terus. Itulah sebabnya ia berkeliling. Berkali-kali ia hadir dalam pertemuan dengan Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Try Sutrisno. Meski secara resmi diakui hanya kongkow-kongkow, pertemuan itu, tak pelak, mengundang spekulasi: para tokoh itu bergerak untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rapat itu mengundang reaksi. Awal September lalu, Yudhoyono mengundang Akbar untuk berbincang secara pribadi. Di rumah pribadi Susilo di Cikeas, Bogor, mereka mengobrol selama sekitar 45 menit. Presiden sempat meminta nasihat Akbar soal rencana mengevaluasi kabinet, juga meminta Akbar tetap memperhatikan Golkar. Banyak yang menduga permintaan itu disampaikan untuk meredam dominasi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemerintahan. Sejak Desember tahun lalu, Kalla adalah Ketua Umum Partai Golkar.

Akbar memang belum putus hubungan dengan Golkar. Ia masih rajin mendatangi bekas anak buahnya di daerah. Ia selalu memantau perkembangan partainya. Beberapa pengurus Golkar di daerah mengeluh, apa yang diperbuat Akbar ini jarang dilakukan Jusuf Kalla.


Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar Yogyakarta secara terbuka bahkan mengatakan Kalla tak punya waktu untuk partai. Hal ini, menurut Akbar, melemahkan Golkar. ”Yang mendapat manfaat politik dari Golkar selama ini (hanya) Kalla,” kata Akbar.

161830820087

Begitukah? Menjelang Rapat Pimpinan Partai Golkar, Ahad ini, Akbar Tandjung menerima wartawan Tempo Philipus Parera, Agung Rulianto, dan Widiarsi Agustina untuk sebuah wawancara khusus. Wawancara dilakukan pada Kamis pekan lalu di ruang tamu rumahnya yang jembar di Jalan Purnawarman 18, Kebayoran Baru, Jakarta.

Menurut Anda, apa yang penting dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar mendatang?

Rapim Golkar ini penting untuk menyikapi perjalanan Partai Golkar satu tahun terakhir. Juga, menyusun strategi menghadapi agenda-agenda politik yang muaranya adalah Pemilihan Umum 2009. Momentum ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dengan mendengar masukan-masukan daerah.

Termasuk usulan pengurus Golkar Yogyakarta agar jabatan ketua partai dipisahkan dari jabatan di pemerintahan?

Ya, dan bukan tidak mungkin daerah lain juga punya pendapat seperti itu.

Banyakkah daerah lain yang mengeluhkan hal serupa?

Ada satu-dua. Mereka kebetulan ketemu saya dan menyampaikan soal-soal, misalnya, susahnya ketemu ketua umum karena protokoler yang begitu ketat. Mereka punya masalah daerah dan butuh arahan dari ketua umum, tapi terhambat protokol. Padahal, kalau bisa ketemu dengan ketua umum saja, boleh dibilang separuh masalah sudah selesai.

Menurut Anda, Jusuf Kalla harus memilih menjadi Ketua Golkar atau menjadi wakil presiden?

Menurut saya, dia boleh-boleh saja menjadi ketua partai sekaligus sebagai wakil presiden. Lagi pula, dari dulu kita punya preseden ada wakil presiden sekaligus pemimpin partai. Cuma, daerah harus memahami bahwa karena itu dia tidak bisa optimal menjadi ketua umum.

Tapi, dengan demikian, masalah hambatan komunikasi dengan Kalla tak terpecahkan?

Menurut saya, ada jalan keluarnya, yakni mengintensifkan fungsi koordinator wilayah (korwil) yang ada di Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Korwilnya yang harus secara rutin berkeliling ke wilayah masing-masing, menyerap masalah mereka, mengolah, dan memberikan masukan ke pusat.

Dalam rapim nanti, Golkar ingin mengesahkan koalisi permanen dengan Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pendapat Anda?

Sekarang ini Golkar dilematis. Mau memposisikan dirinya di luar pemerintah tidak mudah karena ketua umumnya ada di dalam. Mau secara penuh mendukung pemerintah, originalnya dia bukan partai pendukung Yudhoyono-Kalla dalam pemilihan presiden. Hal lain, kalau nanti pemerintah ini sukses, klaim-klaim politiknya nanti banyak dilakukan oleh partai-partai pendukung asli mereka. Sebaliknya, kalau pemerintah gagal, Golkar kan kebawa juga.

Golkar terkooptasi oleh kekuasaan?

Itu konsekuensinya. Itu harga yang harus dibayar Golkar. Bahkan saya mengatakan, dari segi politik, yang mendapat manfaat politik dari Golkar selama ini adalah Kalla. Karena dia mendapat basis dukungan politik yang luas, yakni 128 kursi di DPR. Mayoritas. Dibandingkan dengan basis dukungan Presiden, secara formal Kalla lebih kuat. Dia mendapatkan leverage.

Golkar tak mendapatkan manfaat apa pun dari kedudukan JK sebagai wakil presiden?

Terus terang saja, sampai hari ini saya belum mendengar sesuatu yang signifikan. Bahkan kepemimpinan di komisi-komisi DPR pun menurun. Tidak tahu nanti apakah dia bisa memperjuangkan orang-orang Golkar duduk dalam kabinet yang rencananya akan direshuffle Presiden.

Ada dua orang Golkar di kabinet. Apa itu belum cukup?

Mereka tidak bisa dikatakan representasi Golkar. Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris kan orang-orangnya Kalla. Kabinet sekarang dibentuk saat kepemimpinan Golkar masih di tangan saya. Saya tidak pernah merekomendasikan mereka.

Berapa kursi yang seharusnya diberikan kepada Golkar?

Kalau penyusunan kabinet itu dalam keadaan blank, itu mudah mengaturnya.

Tapi ini kan tidak. Karena itu harus terjadi pergeseran-pergeseran. Dalam keadaan ini masing-masing partai yang orangnya ada di situ tentu akan berusaha mempertahankan.

Itu sebabnya bisa dipahami kenapa sekarang Presiden membutuhkan waktu yang tenang untuk berpikir. Karena kalau terpaksa harus menggeser orang yang didukung oleh partai lain yang sejak awal menjadi pendukung Presiden, bisa jadi nanti Presiden dianggap tidak setia lagi pada komitmen awal. Mungkin saja dia tetap melakukan pergeseran-pergeseran untuk mengakomodasi Golkar, tapi pasti dengan risiko politik yang paling ringan.

Dengan tetap memperhitungkan perimbangan politik Golkar di DPR?

Saya berpendapat bahwa faktor-faktor kapabilitas dan kompetensi, terutama dalam jabatan-jabatan yang membutuhkan orang dengan kemampuan-kemampuan yang cukup, perlu juga dipertimbangkan. Jadi, jangan jabatan itu semuanya dipertimbangkan dari segi politik.

Tapi, apa pun, yang menentukan akhirnya Presiden. Bahwa dia mendengar berbagai masukan, itu oke—boleh-boleh saja. Namun, setelah semua masukan itu dia terima, maka biarkan dia masuk ke kamar, berpikir, lalu mengumumkan. Itu harus kita hormati. Itulah hak prerogatif dia.

Soal pergantian menteri ini Anda bahas saat bertemu Presiden Yudhoyono?

Saya mengangkat isu itu. Saya mengatakan, saya menyambut baik keinginan Presiden untuk mengevaluasi kabinet. Bahkan saya juga bilang dari sekarang (awal September lalu—Red.) seharusnya dia sudah bisa melakukan evaluasi itu sehingga, saat satu tahun persis, Presiden bisa menyimpulkan.

Jadi reshuffle kabinet memang sudah lama dipikirkan Presiden?

Waktu itu kami belum bicara soal reshuffle, tapi sudah dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka menjamin efektivitas kabinet ke depan. Dan dengan niat melakukan evaluasi itu, saya tangkap, ya, kalau ada yang tidak perform, orang itu bisa diganti.

Susilo juga mengajak Anda berbicara soal Golkar?

Ya. Dia meminta (saya) agar tetap melihat Partai Golkar. Dia juga mengatakan, ”Kami Partai Demokrat kan partai baru, kami juga tentu ingin belajar dari partai-partai yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia politik.” Saya bilang, oh tentu saja, saya masih tetap ada komunikasi dengan Golkar.

Presiden meminta Anda meredam orang-orang Anda di Golkar agar tidak kritis terhadapnya?

Nggak tahu saya.

Adakah kelompok dalam Golkar yang tetap oposan terhadap pemerintah?

Saya kira mereka semua akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan partai. Loyal terhadap keputusan partai.

Artinya Presiden Yudhoyono tidak perlu khawatir?

Saya kira tidak perlu. Kalaupun seandainya kami terus seperti dulu (bergabung dalam Koalisi Kebangsaan dan berada di luar kekuasaan), perlu dipahami bahwa membangun sebuah kekuatan di luar pemerintah itu kan baik untuk sistem politik kita. Karena, kalau ada kekuatan yang mengawasi, dalam mengambil kebijakan pemerintah tentu akan lebih hati-hati dan yang diuntungkan akhirnya rakyat.

Presiden juga bertanya soal pertemuan Anda dengan Try, Gus Dur, dan yang lain?

Juga saya sampaikan bahwa saya selama ini menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional.

Disampaikan atau ditanyakan?

Saya sampaikan, pernah beberapa kali bertemu dengan Pak Try, Pak Wiranto, Gus Dur, Mega. Lagi pula, kami tidak ada agenda-agenda khusus yang berkaitan dengan pemerintah. Yang kami lakukan adalah merespons isu-isu hangat. Dan sampai sekarang pun belum ada rencana-rencana yang sifatnya terorganisasi dan sistematis. Belum. Nggak tahu kalau nanti.

Presiden risau terhadap pertemuan para tokoh?

Rasanya Presiden memahami. Kalau misalnya ada pandangan yang kritis dari para tokoh, itu wajar dan tidak mengada-ada. Orang lain juga mengkritik, bahkan ada yang lebih tajam.

Betulkah Presiden ingin Anda menjadi mediator pertemuan dengan Megawati?

Oh, sama sekali nggak. Cuma, dalam pembicaraan itu saya lihat Presiden sangat komunikatif. Dia siap berkomunikasi dengan siapa saja.

Anda diajak ikut menilai dua kader Golkar di kabinet?

Tidak. Kalau mau menilai itu tanya sama Kalla. Dua orang itu kan tidak resmi dicalonkan Golkar.

Bicara soal Kalla, menurut Anda, dalam setahun ini dia berhasil atau gagal memimpin partai?

Ukuran keberhasilan memimpin partai, kalau dikonversi kepada ukuran kuantitatif, itu hasil pemilu. Kalau misalnya perolehan suara dalam pemilu mendatang meningkat, bisa dikatakan Pak Kalla berhasil. Sebaliknya, kalau tidak ada peningkatan, tentu ada hal-hal barangkali tidak diperhatikan. Walaupun, tentu, kondisi politik juga sangat mempengaruhi.

Dalam hal pilkada, Anda menilai Golkar berhasil atau gagal?

Yang saya ketahui dari pernyataan-pernyataan pimpinan partai dan ketua umum pada waktu itu, Golkar ingin memenangkan 60 persen pemilihan kepala daerah. Dalam kenyataannya hanya sekitar 30 persen yang berhasil. Kalau seperti itu, ya targetnya tidak tercapai.

Golkar pemenang pemilu ketuanya adalah wakil presiden, jaringan Golkar bagus, infrastrukturnya oke. Kenapa bisa kalah dalam pilkada?

Pilkada itu kan memilih orang. Langsung. Faktor figur juga sangat menentukan. Kalau tidak pandai-pandai menentukan figur yang akan didukung, target tidak tercapai. Contoh presiden sekarang. Partainya kecil, tapi dia figurnya mendapatkan simpati yang luas.

Tapi bukankah Golkar punya mesin politik yang bagus?

Memang, mesin politik itu menentukan. Paling tidak, kan ada jaringan di bawah. Tapi kembali lagi, pemilih memilih orang. Dalam memilih anggota DPR, partai memang lebih berpengaruh dibanding figur.

Apa yang bisa membuat Golkar menang lagi dalam Pemilu 2009?

Yang utama adalah kita jangan sampai terobsesi pada kekuasaan dan melupakan pekerjaan-pekerjaan partai. Jangan sampai partai dijadikan kendaraan semata-mata untuk meraih kekuasaan tanpa memperhatikan nasib partai ke depan. Masih ada waktu kan empat tahun lagi. Masih banyak yang bisa dilakukan.

Anda sendiri akan kembali memimpin Golkar 2009 nanti?

Nggak. Saya tidak punya ambisi-ambisi politik.

Anda akan pensiun dari partai politik?

Saya tetap membangun komunikasi. Dalam konteks itu saya tidak pensiun. Tapi apakah saya menyusun rencana untuk kembali memimpin Golkar? Nggak ada itu. Jabatan politik yang pernah saya pegang sudah cukup. Saya juga merasa sudah memberikan yang terbaik saat menduduki jabatan-jabatan itu.

Akbar Tandjung

Tempat/tgl. Lahir:

  • Sibolga, 14 Agustus 1945

Agama:

  • Islam

Pendidikan:

  • Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Organisasi:

  • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (1967-1968)
  • Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (1972-1974)
  • Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (1973)
  • Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (1978-1980)
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar (1998-2004)

Jabatan:

  • Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1988-1993)
  • Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998)
  • Menteri Negara Perumahan dan Permukiman (1998)
  • Menteri Sekretaris Negara (1998-1999)
  • Ketua DPR RI (1999-2004).

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161830820087



Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.