Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

'Tukar-Tambah' dalam Peta Ekonomi Irak

i
Muhammad Ja’far
  • Peneliti Institut Studi Filsafat dan Agama, tinggal di Jakarta.

    Salah satu pemicu utama pergolakan politik Irak pasca-Saddam Hussein adalah faktor ekonomi. Kelompok Sunni, yang pernah berjaya pada masa kekuasaan Saddam, kini menjalani ”takdir” berbeda. Di atas peta pembagian ”kue” nasional, posisi Sunni menjadi terbelakang dibandingkan dengan dua saudara politiknya, Syiah dan Kurdi. Sehingga, sulit bagi mereka untuk turut mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Irak ke depan.

    Secara faktual, daerah hunian Sunni yang meliputi wilayah Irak tengah, umpama Provinsi Salahedin, Nineveh, dan Dryala, miskin sumber daya alam. Sebaliknya, daerah utara dan selatan Irak—dua wilayah di bawah kuasa Kurdi dan Syiah—berlimpah minyak dan gas alam. Irak kini menganut sistem otonomi, bukan lagi sistem pemerintahan terpusat yang diterapkan Saddam. Dahulu, minusnya kekayaan alam di wilayah hunian Sunni tak menjadi masalah, karena kebijakan ekonomi ditentukan secara otoritatif oleh pemerintahan Saddam pro-Sunni.

    Perubahan ini tentu menjadi ancaman bagi masa depan nasib perekonomian kelompok Sunni, karena sebagian besar hasil sumber daya alam tak akan lagi masuk ke kas pusat di Bagdad, tapi dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Tidak mengherankan jika pihak Sunni menjadi waswas. Hitung-hitungan di atas kertas memungkinkan mereka akan tertinggal secara ekonomi dibandingkan dengan kelompok Syiah dan Kurdi. Kecemasan ini kian memuncak, bahkan telah pecah dalam wujud perlawanan bersenjata dan sejumlah aksi militan.


    Dengan mempertimbangkan kondisi ini, masa depan politik Irak akan besar dipengaruhi oleh kesuksesan pengelolaan distribusi ekonominya. Itu berarti harus ada mekanisme pembagian kesejahteraan ekonomi yang memenuhi rasa keadilan serta prinsip pemerataan ekonomi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Konsekuensinya, mekanisme otonomi khusus yang menjadi landasan sistem federalisme di Irak saat ini sebaiknya tidak diterapkan secara mutlak. Kekayaan alam Irak yang berlimpah di wilayah kaum Syiah dan Kurdi haruslah didistribusikan secara proporsional bagi pemenuhan kebutuhan hidup serta pembangunan di wilayah Sunni selaku minoritas.

    161831269345

    Secara tidak langsung, tentu akan terjadi ”barter” kepentingan politis antara pihak Sunni dan Kurdi serta Syiah. Komitmen Kurdi dan Syiah untuk tidak melakukan dominasi serta monopoli atas aspek ekonomi akan ”ditukar-tambah” oleh kelompok Sunni, yakni menjamin redanya konfrontasi politik yang mereka tiupkan. Ke depan, perpolitikan Irak niscaya akan amat dipengaruhi oleh kelancaran komitmen dan proses ”barter” tersebut. Aksi militansi berupa bom bunuh diri yang hingga kini mewarnai Irak, atau sikap keras kepala secara politis sebagaimana ditunjukkan Sunni pada proses pembentukan konstitusi beberapa waktu yang lalu, perlahan akan mereda. Dengan catatan, bila mereka yakin bahwa pihak Syiah dan Kurdi sungguh-sungguh mengulurkan tangan untuk kesejahteraan ekonomi mereka.

    Format kebijakan ekonomi Irak ke depan tersebut akan dipengaruhi pula oleh peran politik kubu Syiah selaku kekuatan mayoritas di parlemen. Kelompok ini harus mampu menjembatani potensi kekecewaan Sunni terhadap distribusi ekonomi di satu sisi serta privilese ekonomi yang didapatkan Kurdi di sisi yang lain. Dengan begitu, konflik tidak meruak. Tapi Kurdi tentu tak akan mudah dibujuk untuk mengendurkan hak atas ”status” otonominya, karena saat ini adalah momentum yang sungguh tepat bagi mereka untuk mengubah nasib politik dan ekonomi mereka yang pada era Saddam berada di bawah kedigdayaan warga Sunni.

    Beban yang harus dipikul kubu Syiah menjadi kian kompleks karena, secara internal, Syiah juga rentan akan friksi sebagai imbas perbedaan pandangan dan kepentingan politik antarmereka, terutama antara kubu konservatif dan kelompok Syiah sekuler dan pragmatis-oportunistik. Keretakan di tubuh mayoritas seperti Syiah jelas akan menambah jumlah kelompok yang tercerai-berai dan terlilit konflik di Irak. Apalagi di lingkaran internal Syiah terdapat kelompok militan bersenjata. Misalnya kelompok militan pimpinan Moqtada Shadr. Ketidakpuasan mereka secara jelas-jelas memicu terjadinya konflik bersenjata yang mewarnai pentas politik Irak ketika masa awal keruntuhan Saddam.

    Dalam perspektif yang lebih luas, masa depan pembangunan ekonomi Irak dapat disimak dari konteks regional dan global. Di wilayah Timur Tengah dan Asia, predikat Irak sebagai negara kedua yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia membuat setiap negara menunggu uluran kerja sama ekonominya di masa mendatang. Di tingkat global, negara-negara Eropa pun tak sabar menanti terjalinnya kembali kerja sama ekonomi dengan negeri itu. Di antara keduanya, terselip kepentingan yang dijulurkan pemerintah Amerika Serikat. Bagi Amerika, tentu harus ada upeti atas segala jasa ”kemerdekaan serta demokratisasi” yang menurut dia sudah diberikannya kepada Irak. Bentuknya bisa saja berupa minyak dan gas yang terpendam di bawah bumi Irak.

    Dalam perjalanan ke depan, distribusi ekonomi Irak seharusnya bertumpu pada apa yang dinyatakan dengan amat jelas dalam pasal dua undang-undang dasarnya: keadilan demi kestabilan, dan pemerataan demi kesatuan.

    Jika tidak, problem ekonomi akan segera menyumbangkan instabilitas politik Irak. Dalam bahasa lebih lugas: menjadi ancaman bagi masa depan Irak.


    Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831269345



  • Kolom 1/1

    Sebelumnya Selanjutnya

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.