Nasional 1/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Terbuka Peluang Cabut Embargo

Peluang pencabutan embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia terbuka. Undang-undang yang baru memberi wewenang Menteri Luar Negeri AS melakukannya.

i

Kabar itu datang awal pekan lalu. Undang-Undang Bantuan Departemen Luar Negeri dan Operasi Luar Negeri Amerika Serikat memberi peluang pencabutan embargo senjata terhadap Indonesia. Kemungkinan itu tertuang dalam salah satu pasal undang-undang yang baru disahkan Presiden George Walker Bush. Isinya, embargo militer dapat dicabut jika Menteri Luar Negeri AS bisa meyakinkan Komisi Apropriasi di Kongres bahwa langkah itu untuk kepentingan nasional.

Meski terbuka peluang pencabutan embargo, amendemen undang-undang itu sendiri tidak jauh bergerak dari keputusan semula, yakni perpanjangan embargo militer terhadap Indonesia. Hal itu tidak ”sebanding” dengan kampanye George W. Bush selama ini yang ingin menormalkan hubungan militer AS dengan Indonesia.

Menurut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Andre Hadi, sebenarnya Kongres dan pemerintah AS punya suara yang sama. Satu-satunya batu sandungan adalah suara Patrick Leahy. Senator dari Partai Demokrat itulah yang selama ini gencar mengusulkan perpanjangan embargo terhadap Indonesia. Meski dari kelompok minoritas, kata Andre, Patrick adalah tokoh yang amat berpengaruh. ”Dia powerful di Komisi Apropriasi,” kata Andre kepada Tempo, Jumat pekan lalu.


Keputusan embargo senjata terhadap Indonesia pertama kali pada 1999 merupakan andil Patrick Leahy. Ketika itu wakil dari Vermont tersebut ngotot mengusulkan embargo senjata karena Indonesia belum maksimal melakukan reformasi di tubuh TNI. Selain itu, pelaku tindak kekerasan terhadap hak asasi manusia juga belum diganjar hukuman yang pas oleh pemerintah Indonesia.

161831277324

Tahun ini Patrick Leahy melunak. Hal itu terlihat dari munculnya ketentuan baru yang memberi peluang Menteri Luar Negeri AS mencabut embargo, kendati dengan embel-embel bisa meyakinkan Komisi Apropriasi di Kongres. Klausul itu, kata Andre, menjadikan pencabutan embargo tinggal masalah waktu. ”Saya yakin tahun depan (2006) embargo itu akan dicabut,” kata Andre.

Peluang ini tidak disia-siakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut juru bicara presiden, Dino Patti Jalal, Presiden akan membicarakan soal pencabutan embargo dengan George W. Bush di sela-sela menghadiri sidang Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan, Sabtu pekan lalu. Kendati pertemuan itu tak melahirkan kesepakatan tertulis apa pun, upaya diplomasi itu akan membantu langkah pencabutan.

Departemen Pertahanan mencatat lebih dari 60 persen persenjataan Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Barat. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16, F-5, OV-10F Bronco, Skyhawk, pesawat angkut Hercules, helikopter, tank, kapal perang, dan kapal selam. Namun, persenjataan itu hanya 40 persen yang siaga penuh, itu pun pemakaiannya terpaksa diirit atau dikanibal agar yang sisanya panjang umur.

Embargo Amerika tentu saja membuat kemampuan militer Indonesia melemah. Menurut Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, Marsekal Muda Pieter Wattimena, latihan yang seharusnya dilakukan rutin ditiadakan. ”Anggaran dan suku cadangnya terbatas,” katanya.

Untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, TNI dan Departemen Pertahanan mencari alternatif lain. Menurut Pieter, Indonesia mulai melirik tawaran pembelian senjata dari Rusia, Cina, bahkan Korea Utara. Setelah belanja pesawat Sukhoi dari Rusia, Departemen Pertahanan berniat memperkuat armada laut dengan kapal-kapal pengintai dari Polandia. Di samping itu, mulai tahun depan Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Cina dalam program rudal.

Menurut Pieter, pembelian senjata dari negara Timur lebih menguntungkan. Selain bisa ditukar dengan komoditas—imbal beli—Indonesia juga bisa memasukkan bahan lokal dalam senjata itu. Misalnya, kapal pengintai dari Polandia itu rencananya akan disandingkan dengan radar buatan PT Lembaga Antariksa Negara.

Kandungan lokalnya pun bisa mencapai 30 persen. Hal ini memberi peluang berkembangnya industri pertahanan dalam negeri. Karena itu, Departemen Pertahanan akan mengembangkan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LAN menjadi industri pertahanan kelas menengah. ”Mereka sudah punya kemampuan dasar. Kita beri mereka perhatian dan anggaran,” kata Pieter.

Untuk melanggengkan rencana itu, Departemen Pertahanan menggandeng Kementerian Riset dan Teknologi serta Departemen Perindustrian. Pekan lalu, pembicaraan tiga lembaga itu sampai pada rencana menggandeng perusahaan pendukung seperti PT Dahana dan PT Krakatau Steel. Rencananya, proyek itu mulai digelar tahun 2007. Namun sampai kini besaran anggaran yang akan dikeluarkan masih dirahasiakan.

Deddy Sinaga


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831277324



Nasional 1/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.