Surat Pembaca - Surat - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text
i

Klarifikasi dari Ketua PPIH

DALAM rubrik Investigasi Majalah TEMPO Edisi 23-29 Februari 2004, dimuat tulisan tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelaksanaan ibadah haji pada 2003. Dalam temuan tersebut, auditor menduga adanya penyelewengan senilai Rp 27,09 miliar. Berdasarkan rangkuman hasil audit BPK terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji, terdapat empat temuan yang bersumber dari Embarkasi Surakarta dengan nilai kerugian Rp 717,70 juta. Kami ingin menyampaikan klarifikasi mengenai pemberitaan itu.

Memang benar bahwa kami pernah menerima laporan audit BPK terhadap dugaan penyelewengan ibadah haji Jawa Tengah pada 2003, tapi temuan tersebut masih berupa temuan awal untuk keperluan klarifikasi (bukan laporan akhir BPK) karena masih terdapat beberapa hal yang memerlukan konfirmasi di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.


Untuk kepentingan tersebut, tim audit dari BPK telah melakukan klarifikasi tahap 1 di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah pada 27 April sampai 17 Mei 2003, yang dipimpin langsung oleh Dra. Djahronah, dengan NIP 240001032. Ia diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, Drs. H. Mulyono, dan mantan Kepala Bidang Haji, Drs. H. Sudja’i A.M.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTM6MDc6MDciXQ

Untuk mengklarifikasi masalah tersebut, BPK telah menerima penjelasan lisan dan jawaban tertulis serta tambahan bukti-bukti pengeluaran (SPJ), dan temuan dugaan penyelewengan tersebut telah dinyatakan selesai. Selanjutnya, hasil klarifikasi tahap 1 itu telah disampaikan Menteri Agama RI c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji sebagai penyempurnaan atas laporan SPJ yang telah disampaikan sebelumnya.

Setelah laporan tersebut diterima oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dilakukan klarifikasi lagi oleh BPK terhadap Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan kami—Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Adisumarmo, Surakarta, tahun 2003—dilibatkan dalam klarifikasi tersebut. Klarifikasi itu dilakukan di Jakarta pada 28 Mei 2003, yang diikuti oleh Kepala Bidang Haji dan Wakil Sekretaris PPIH tahun 2003. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa PPIH Embarkasi Adisumarmo tidak ada yang berindikasi merugikan negara.

Kekeliruan pihak TEMPO dalam hal ini terletak pada:

  1. Memuat berita yang merupakan data awal yang masih memerlukan pemutakhiran data dari BPK. Pihak TEMPO secara tergesa-gesa dan tidak cermat memasukkannya ke dalam kategorisasi daftar penyimpangan/penyelewengan keuangan negara.

  2. Menjumlahkan secara total nilai rupiah (Rp 27,09 miliar) pada setiap item (daftar isian boks) sebagai generalisasi terhadap penyimpangan keuangan, padahal pencantuman nilai rupiah dalam data awal temuan BPK tersebut (PPIH Embarkasi Surakarta sejumlah Rp 717,70 juta) hanyalah menunjukkan satuan nilai besaran rupiah yang perlu disempurnakan kelengkapan administrasinya.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, kami menyatakan keberatan terhadap pemberitaan Majalah TEMPO karena hal itu dapat menimbulkan persepsi dan opini publik bahwa Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan penyelewengan keuangan. TEMPO tidak melakukan check dan recheck serta konfirmasi terhadap subyek berita (PPIH Embarkasi Surakarta) sebelum menurunkan laporan tersebut. Tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan tindakan yang jauh dari kode etik jurnalistik yang bertanggung jawab.

Kami berharap berita sebagaimana yang telah dimuat pada Majalah TEMPO Edisi 23-29 Februari 2004, halaman 58, dapat diluruskan sebagai hak jawab kami. Dan hendaknya pada masa yang akan datang Majalah TEMPO menuliskan pemberitaan berdasarkan data yang telah dikonfirmasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten, menuangkannya secara seimbang, tidak tendensius, dan berdasarkan sumber-sumber informasi yang valid.

Drs. H.M. Chabib Thoha, M.A.
Ketua PPIH Embarkasi Adisumarmo, Surakarta

— Langkah-langkah lanjutan dari Departemen Agama terhadap audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2003 telah kami konfirmasikan dalam wawancara dengan Menteri Agama Said Agil Husin al-Munawar pada rubrik Investigasi TEMPO Edisi 23-29 Februari 2004. Soal yang sama kami konfirmasikan kembali dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Taufik Kamil, pada rubrik Nasional TEMPO Edisi 1-7 Maret 2004.


Tanggapan Mahkamah Agung

PADA Majalah TEMPO Edisi 5-11 April lalu dimuat tulisan berjudul ”Saling Tuding Keputusan Presiden” (halaman 40). Isinya tentang keputusan presiden yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menambah masalah penyatuatapan peradilan di Mahkamah Agung. Kami ingin menanggapi sekaligus meluruskan tulisan itu.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. X Tahun 1999 yang dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 35/1999, dialihkanlah wewenang pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 35/1999 tersebut, lalu diubah pula Undang-Undang No. 14/1970 (tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang No. 14/1985 (tentang Mahkamah Agung) dengan Undang-Undang No. 4/2004 dan Undang-Undang No. 5/2004.

Undang-Undang No. 35/1999 memang memerintahkan pengalihan wewenang tersebut dengan suatu Keputusan Presiden (Keppres), dan untuk itu dibuatlah Keppres No. 21/2004.

Dalam tulisan ”Saling Tuding Keputusan Presiden” dimuat keterangan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Abdul Gani Abdullah), yang menyatakan bahwa penyebutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung itu tidak benar, karena dalam Undang-Undang No. 5/2004 sebutan Sekjen Mahkamah Agung sudah tidak ada, yang ada adalah Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 2 ayat 1 Keppres No. 21/2004 memang memerintahkan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004. Hanya, pada tanggal tersebut struktur organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No. 5/2004 belum terbentuk. Yang ada pada tanggal 31 Maret 2004 sampai saat ini hanyalah struktur organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No. 14/1985, yang dalam undang-undang tersebut tidak dikenal penyebutan (nomenklatur) Sekretaris Mahkamah Agung, Jadi, yang ada hanyalah nomenklatur Sekjen Mahkamah Agung. Dengan demikian penyebutan dalam Keppres No. 21/2004 tersebut sudah benar.

Setelah terbentuknya struktur organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No. 5/2004, dengan sendirinya nomenklatur Sekjen Mahkamah Agung akan terhapus, karena Undang-Undang No. 5/2004 tersebut tidak mengenal nomenkaltur Sekjen Mahkamah Agung.

Digambarkan juga dalam artikel itu timbulnya rasa kekhawatiran dan keragu-raguan terhadap implementasi keppres tersebut di lapangan, mengingat bahwa dalam pasal 4 ayat 1 keppres itu disebutkan bahwa Panitera/Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

Karena kedua satuan unit kerja ini sama-sama bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung, kekhawatiran akan terjadi holding company system, bukan integrated system sebagaimana jiwa Undang-Undang No. 5/2004. Sedangkan kalau sudah terbentuk Struktur Organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang-Undang No. 5/2004, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan TUN bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung (pasal 25 ayat 3) bukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Bukankah hal ini merupakan degradasi bagi kedudukan Dirjen?

Kami ingin meluruskan persoalan itu. Jelas sekali, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 Keppres No. 21/2004 memerintahkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan TUN agar dalam melaksanakan tugasnya menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sebagai pelaksanaan pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan kebijakannya dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 21/2004 yang memberikan delegasi wewenang kepada panitera/sekretaris jenderal untuk menetapkan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita di lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara.

Pendelegasian wewenang kepada panitera/sekretaris jenderal tersebut juga diberikan untuk pengangkatan, pengangkatan kembali, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberhentian sementara PNS di lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara, demikian pula untuk eselon II sampai IV.

Dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 025/SK/IV/2004 telah pula diberikan pendelegasian wewenang kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan TUN untuk menandatangani keputusan mengenai mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi hakim kecuali hakim tinggi dan ketua/wakil ketua PN kelas I serta mutasi, promosi kenaikan pangkat, pemberhentian tetap/sementara bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Dirjen berkoordinasi dengan Pan/Sekjen Mahkamah Agung.

Dengan kedua SK MA tersebut, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakannya, bahkan Ketua Mahkamah Agung telah pula memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai inventarisasi dan mutasi barang serta keuangan dalam masa transisi satu atap kepada pengadilan tingkat I dan II di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata Keppres No. 21/2004 telah dapat memenuhi fungsinya untuk mengalihkan wewenang pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian kekhawatiran dan keragu-raguan yang timbul tentang Keppres No. 21/2004 ini tidak perlu terjadi, dan diharapkan agar masyarakat membantu memperlancar proses peradilan satu atap supaya segera terwujud peradilan yang mandiri dan tangguh sebagai benteng terakhir keadilan.

Gunanto Suryono
Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung


Nasi Bungkus di Kemusuk

Sehubungan dengan tulisan yang dimuat di Majalah TEMPO Edisi 12-18 April 2004 halaman 40 yang berjudul ”Nasi Bungkus Menjelang Fajar”, kami ingin memberikan tanggapan. Kami menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Di Kemusuk pada 5 April 2004 tidak pernah ada pembagian nasi bungkus dan fulus Rp 20.000, seperti tertulis di berita tersebut. Mengenai pembagian sepeda motor RX King dan handphone kepada para kepala dusun juga sama sekali tidak benar. Berita tersebut tidak lebih dari suatu rekayasa berita yang sama sekali tidak berdasar pada fakta yang ada.

Saya (Sutomo) berada di tempat Bapak R. Noto Suwito pada 4 April 2004 malam sampai 5 April 2004 pagi. Saya tidak pernah melihat adanya pembagian nasi bungkus beserta uang. Dan di rumah tersebut orang bebas keluar-masuk, baik yang dikenal maupun tidak, tanpa adanya penjagaan.

Saya sebagai Kepala Dusun Kemusuk Kidul juga menyatakan bahwa Ngadiono tidak pernah menerima atau diberi sepeda motor RX King dan HP dari siapa pun. Dan saya tidak pernah merasa mempunyai warga yang bernama Kartono (35 tahun) dan Pami, pemilik warung kelontong seperti tertulis di Majalah TEMPO.

Tanpa maksud membela seseorang atau kelompok tertentu, demikian surat ini kami sampaikan untuk meluruskan berita yang sebenarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sutomo
Kramen RT 05/RW 12, Sidoagung, Godean, Yogyakarta

— Informasi kami peroleh dari wawancara dengan Kartono dan Paini. Dalam tulisan tidak disebutkan pembagian di rumah Noto Suwito. Kesaksian tersebut diperkuat dengan hasil pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu Yogyakarta.


Koreksi dari Kedutaan Amerika

DALAM TEMPO Edisi 12-18 April 2004 dimuat tulisan tentang kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L. Boyce, ke Pesantren Al-Hikmah, Malang, Jawa Timur. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa lawatan ke pesantren yang diasuh oleh K.H. Hasyim Muzadi itu dilakukan pada ”Senin pekan lalu.” Kami ingin menegaskan bahwa kunjungan ke pesantren itu hanya terjadi pada 10 November tahun lalu.

Charles N. Silver
Juru Bicara Kedutaan Amerika Serikat

—Kami minta maaf atas kesalahan itu. Tulisan lama tersebut muncul lagi karena kesalahan teknis.


RALAT

TEMPO Edisi 12-18 April 2004 pada rubrik Peristiwa (halaman 18 dan 19) terdapat dua tulisan yang mengganggu, Bohorok Murni Bencana dan Boyce ke Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kedua tulisan yang pernah dimuat pada November 2003 itu muncul kembali dalam edisi lalu karena alasan teknis. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 13:07:09


Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB