Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Surat Pembaca

Risi Foto Kekerasan

Sebagai pembaca Tempo, saya merasa keberatan dengan pemuatan foto bernuansa kekerasan pada artikel "Laga Darah di Ilaga" di rubrik Nasional, majalah Tempo edisi lalu. Foto itu menampilkan sosok seseorang tergeletak di tanah dengan tiga tombak tertancap di punggungnya. Bagi saya, foto itu menunjukkan kesadistisan yang vulgar dan tak perlu ditayangkan.

Kode etik jurnalistik telah mengatur dan membatasi pemuatan gambar yang menunjukkan kekerasan yang sadistis dan berlebihan. Pembatasan semacam itu perlu karena gambar kekerasan bukanlah obyek yang bisa dinikmati dan tidak boleh dianggap wajar. Jika media sekelas Tempo menampilkan foto kekerasan macam itu, saya khawatir pembaca—terutama yang di bawah umur—lama-kelamaan akan menilai kekerasan sebagai hal yang wajar.

i

Risi Foto Kekerasan

Sebagai pembaca Tempo, saya merasa keberatan dengan pemuatan foto bernuansa kekerasan pada artikel "Laga Darah di Ilaga" di rubrik Nasional, majalah Tempo edisi lalu. Foto itu menampilkan sosok seseorang tergeletak di tanah dengan tiga tombak tertancap di punggungnya. Bagi saya, foto itu menunjukkan kesadistisan yang vulgar dan tak perlu ditayangkan.

Kode etik jurnalistik telah mengatur dan membatasi pemuatan gambar yang menunjukkan kekerasan yang sadistis dan berlebihan. Pembatasan semacam itu perlu karena gambar kekerasan bukanlah obyek yang bisa dinikmati dan tidak boleh dianggap wajar. Jika media sekelas Tempo menampilkan foto kekerasan macam itu, saya khawatir pembaca—terutama yang di bawah umur—lama-kelamaan akan menilai kekerasan sebagai hal yang wajar.


Saya pikir majalah Tempo telah abai pada norma-norma dasar ini sampai meloloskan foto tersebut. Saya berlangganan majalah ini karena percaya Tempo menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tolong, jangan mengkhianati kepercayaan pembaca Anda.

Zaky Yamani
Jalan Kanayakan Belakang D-27
Bandung

161819608068

Terima kasih atas masukan Anda. Kami mohon maaf atas pemuatan foto itu.
—Redaksi


Malu Kepala Daerah di Sumatera

Jika dihitung-hitung, jumlah kepala daerah di Sumatera yang terjerat kasus korupsi dan kini dipenjara bisa jadi terbanyak di Indonesia. Dimulai dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, lalu Gubernur Sumatera Utara Sjamsul Arifin, sampai Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah. Terakhir, Gubernur Bengkulu Agusrin jadi terdakwa, meski lalu bebas. Saya dengar sejumlah gubernur lain kini sudah mulai diperiksa. Belum lagi para bupatinya.

Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Sumatera, saya malu, bingung, sedih, dan geram, bercampur jadi satu. Mengapa para kepala daerah ini bisa sampai beramai-ramai masuk penjara? Apakah mereka tidak paham aturan yang melarang korupsi, atau lalai melakukan kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara? Sungguh tercela, menjadi pejabat kok akhirnya masuk penjara. Sudah saatnya para dosen, ilmuwan, akademisi di Sumatera, bersama-sama mencari tahu apa yang salah dari para kepala daerah ini.

Pandu Syaiful
Jalan Nila Blok A 02
Balairaja, Riau


Tak Puas Hakim PN Jaksel

Saya ingin memprotes cara kerja majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili dan memutus perkara perdata saya dengan Nomor 620/Pdt.G/2010/PN.JKT. SEL. Ketua majelis hakim dalam perkara itu, Singit Elier, berkali-kali menunda pembacaan putusan dengan alasan yang mengada-ada.

Belakangan saya tahu bahwa hakim Elier sebenarnya sudah dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Juni 2011. Tapi dua bulan kemudian, pada awal Agustus lalu, dia masih bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memutus perkara saya.

Saya minta Komisi Yudisial turun tangan memeriksa kinerja hakim ini. Sebagai pencari keadilan, saya merasa dirugikan. Terima kasih.

Agus Hidayat
KP Blok Wareng, Larangan
Tangerang


Muak Koruptor

Sebagai rakyat kecil, saya amat muak melihat penampilan para tersangka dan terdakwa kasus korupsi yang ditampilkan di media massa. Mereka sering tertawa-tawa dan tidak merasa bersalah. Untuk itu, saya ingin mengusulkan agar semua terdakwa korupsi yang diperiksa di pengadilan diborgol saja.

Selain itu, jika memang mereka terbukti bersalah, saya minta para hakim tidak ragu menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Setelah dihukum, para terpidana kasus korupsi harus segera dibuang ke Nusakambangan dan tidak mendapat remisi atau pengurangan hukuman dengan alasan apa pun.

Terakhir, mereka yang terbukti melakukan korupsi di atas Rp 10 miliar sebaiknya dihukum mati. Agar tidak menjadi bahan perdebatan yang tak ada habisnya di Dewan Perwakilan Rakyat, dan mengingat situasi sudah darurat, saya minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai hal ini. Terima kasih.

H. Soeyono
Blitar, Jawa Timur


Jakarta Perlu Meniru Singapura

Setahun lagi akan ada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya teringat pada nasihat mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin kepada penerusnya, Jenderal (Purnawirawan) Sutiyoso, beberapa tahun lalu. Dalam sebuah acara formal—kalau tidak salah Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia—Bang Ali berkata, "Belajarlah pada Singapura."

Kalimat Bang Ali ini terngiang-ngiang di telinga saya ketika saya mendengar sambutan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo dalam seminar "Jakarta vs Singapore: A Comprehensive Comparison" lalu di Jakarta. Fauzi berkata, "Janganlah membandingkan Jakarta dengan sejuta masalahnya dengan Singapura. Biarkan Jakarta tetap Jakarta dan Singapura tetap Singapura."

Saya kira cara berpikir Fauzi Bowo ini perlu diluruskan. Tidak ada salahnya belajar dari Singapura tentang bagaimana mengatasi kesemrawutan transportasi di Jakarta. Tidak ada salahnya mengambil pelajaran dari Singapura mengenai ketegasan melaksanakan rencana tata ruang dan merombak mental birokrasi. Tidak usah malu belajar dari Singapura, meskipun negara itu lebih kecil. Perlu jiwa besar untuk mengakui bahwa Jakarta perlu meniru Singapura.

Lie Gan Yong
Pulogadung, Jakarta Timur


Ralat

Pada artikel rubrik Nasional berjudul "Sertifikat untuk Demokrat" yang dimuat majalah Tempo edisi lalu, ada kesalahan yang mengganggu. Di dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa pemenang tender proyek pembangunan pusat pendidikan olahraga nasional di Bukit Hambalang, Citeureup, Bogor adalah PT Waskita Karya. Seharusnya yang benar adalah PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, bukan PT Waskita Karya. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819608068



Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.