Pendidikan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gelar Doktor 'For Sale'

Gelar-gelar S-3 semakin mudah dan murah. Satu lagi pekerjaan rumah Departemen Pendidikan Nasional.

i
BAGI Ana Rohani, gelar doktoranda dan magister manajemen—yang kini selalu seiring sejalan dengan namanya—itu penting. Perempuan usia 43 tahun itu meneruskan kuliah di Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI), yang telah memberikan gelar sangat berguna itu. "Selain bermutu, juga relatif murah, dan ada surat dari Depdikbud," kata Ana. Ana tidak ragu sedikit pun dengan mutu lembaga pendidikan yang berdiri sejak September 1990 di Yogyakarta itu. "Saya lagi menjajaki, ikut di kampus Lincoln University (untuk gelar Ph.D.—Red) atau yang mana, tergantung pada kemampuan finansial saya," katanya. Sikap Ana—yang mementingkan gelar akademis—adalah sesuatu yang wajar. Masalahnya, apakah gelar itu sebanding dengan jenjang pendidikan? Apakah iklan-iklan di koran yang menawarkan gelar Ph.D., profesor, dan doctor honoris causa hanya dengan Rp 5 juta dinilai sebagai tawaran yang menggiurkan atau mencurigakan? Yang penting, apakah si penyandang gelar tidak risi dengan gelar Ph.D. yang didapat hanya dengan membayar? Semua itu memang bukan persoalan baru di Indonesia. Lembaga-lembaga swasta pemberi gelar M.B.A., M.M., sudah mulai menjamur sejak awal 1990-an. Di kalangan peminatnya, nama-nama seperti IPWI, JIMS, IBM Global, YAKSI, sudah akrab di telinga. Seperti hukum pasar, karena peminatnya banyak—mahasiswa sebuah lembaga meningkat hampir lima kali lipat dalam setahun terakhir—lembaga-lembaga pendidikan seperti itu melakukan improvisasi seperti bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, atau menawarkan gelar Ph.D., profesor, dan Dr.h.c. Ingin tahu cara mudah mendapat Ph.D.? Yang sudah bergelar S-2 dapat langsung mendaftar di IPWI dengan ide sebuah disertasi. Dengan biaya lima juta rupiah, tenaga pengajar di IPWI akan membantu mahasiswa S-3 untuk menyelesaikan disertasi. Tak bisa berbahasa Inggris? No problem. Pihak IPWI siap membantu menerjemahkan disertasi itu. Hingga kini, IPWI sudah meluluskan 10 Ph.D. dengan gelar dari Lincoln University, Florida, AS. Tentang mutunya? "Kita siap berdebat baik ilmiah maupun praktis tentang ilmu kita masing-masing," kata Bambang Tri Cahyono, Direktur IPWI. Yang jelas, obral gelar merupakan salah satu pekerjaan rumah Departemen Pendidikan Nasional, yang baru berusia sebulan. Menteri Yahya Muhaimin menyatakan, gelar-gelar yang mudah didapat itu tidak bisa dibiarkan terus. "Kami sedang memikirkan cara yang paling tepat untuk mengevaluasi," kata Menteri Yahya. Bagaimana caranya? Belum tahu, karena Pak Yahya masih harus mempelajari konteks masalahnya. Sebenarnya razia untuk lembaga-lembaga swasta yang menawarkan gelar-gelar akademis, terutama untuk S-2 ke atas, sudah beberapa kali dilakukan pemerintah. Awal Juni lalu, misalnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran berjudul "Penegakan Peraturan terhadap Pelanggaran Pendidikan Tinggi". Tapi, surat yang dilansir menjelang tahun ajaran baru untuk mahasiswa itu sama sekali tidak efektif. Malah, bekas menteri Juwono Sudarsono didemo mahasiswa lembaga-lembaga pendidikan tersebut yang menyatakan bahwa pemerintah tidak berhak melarang. Masalah gelar"for sale" itu tak terlepas dari sifat masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan status. "Gelar akademis, meskipun melompong, amat dipandang," kata Yahya. Pada 1965, misalnya, untuk mendapat gelar doktor diperlukan Rp 10 juta dan butuh waktu. "Tidak masuk akal bahwa dengan bermodal Rp 5 juta, orang sudah bisa mendapat gelar doktor," kata Yahya. Untuk itu, solusi persoalannya juga be-rupa upaya menanamkan nilai pada masyarakat bahwa setiap jenjang pendidikan itu memerlukan proses yang tidak mudah. Mendapatkan gelar dari lembaga-lembaga penyedia gelar tidak akan menyelesaikan persoalan. Toh, mereka selalu bisa memberikan alasan pembenaran bagi berlangsungnya lembaga pendidikan itu. Sebuah lembaga bernama Global Edukasi Lintas Ilmu (GedLI), yang memiliki program Ph.D., misalnya, tak bisa disalahkan karena pihaknya mengklaim hanya memberi pelatihan manajemen. Adapun gelar Ph.D. diberikan oleh universitas di AS dengan cara pengalihan kredit "pelatihan". Jadi, gelar murah meriah ini bukan hanya tanggung jawab lembaga di dalam negeri, tapi juga lembaga di luar negeri yang diajak bekerja sama. Lembaga-lembaga yang melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia, seperti American Global University dan Washington International University, memang tak jelas asal-usulnya, bisa jadi tidak terkenal atau bahkan tidak ada. "Tapi, yang pasti, itu lembaga resmi di AS. Dan yang penting, kan, mutunya," kata Bambang. Nah, apa Bapak Menteri sudah punya ide solusi? Bina Bektiati, Wenseslaus Manggut, Hendriko L. Wiremmer

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836722751



Pendidikan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.