Kolom 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kabinet, Partai, dan Demokrasi

i
Saiful Mujani Mahasiswa S-3 ilmu politik Ohio State University, AS BELUM lagi seumur jagung Gus Dur memimpin negeri, sudah terdengar ada menteri-menteri yang dipertanyakan kepantasannya masuk kabinet. Bahkan ada gosip, tiga menteri segera akan diganti, entah benar atau tidak. Namun, sesungguhnya, protes terbuka—dari kalangan LSM, pengamat, dan mahasiswa—terhadap kemampuan para menteri itu sudah terdengar sejak kabinet dilantik, akhir Oktober lalu. Penyebabnya, kata barisan yang mengkritik, banyak menteri yang mempunyai latar belakang profesional berbeda dengan tugas kementeriannya. Misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang militer tapi menjabat Menteri Pertambangan. Alwi Shihab yang ahli tasawuf dan perbandingan agama diserahi memimpin Departemen Luar Negeri. Di samping pertimbangan-pertimbangan politis, terutama rekonsiliasi nasional, kurang kuatnya unsur profesionalitas dalam kabinet ini pada dasarnya terletak pada masih lemahnya partai politik dan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) oleh partai politik kita di Tanah Air. Tidak semua partai besar punya SDM yang bervariasi dan tangguh secara profesional, tapi demokrasi menghendaki rekrutmen elite pemerintahan dari partai politik. Ini masalah yang harus diperhatikan, termasuk oleh para pengritik kabinet Gus Dur sekarang ini. Di mana pun di negara demokrasi, menteri adalah jabatan politis, bukan profesi ataupun karir. Rekrutmen terhadap pos-pos menteri dilakukan terutama dari partai politik. Lebih dari itu, menteri-menteri itu direkrut dari partai yang mendapatkan pos presiden/perdana menteri. Karena Gus Dur dipilih oleh koalisi beberapa partai, normal saja menurut norma demokrasi kalau kabinet tersebut diisi oleh orang-orang partai yang mendukungnya. Yang kurang normal justru kalau menteri direkrut dari luar partai. Namun, politik kepartaian yang demokratis masih merupakan barang baru di republik ini. Sudah terlalu lama kita terbiasa dengan politik rekrutmen kabinet atas dasar pertimbangan individual (Soeharto) dan atas dasar pertimbangan profesionalitas semata. Para menteri Orde Baru memang diwadahi juga dalam sebuah "partai", yakni Golkar, tapi Golkar bukan partai politik dalam pengertian sebenarnya. Bahkan Golkar sendiri tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai partai politik, kecuali setelah reformasi di bawah Akbar Tandjung belakangan ini. Sedikit yang menyangsikan profesionalitas menteri-menteri dalam kabinet Soeharto, terutama yang berkaitan dengan menteri ekonomi. Ekonom terbaik yang pernah dimiliki negeri ini direkrut Jenderal Soeharto untuk membantunya menjalankan pembangunan ekonomi. Harus diakui bahwa kabinet-kabinet Soeharto yang teknokrat non-partai itu telah berhasil membantu Jenderal Soeharto dalam pembangunan ekonomi. Tapi juga harus diakui bahwa sukses ini mengandung di dalamnya benih-benih yang dapat menghancurkan sukses yang telah diraih tersebut, yakni KKN. Dan para teknokrat non-partai ini terbukti tidak kuasa memberantas kuman yang ganas itu sampai tibanya kematian rezim Soeharto yang teknokratis non-partai itu. Pemerintahan Habibie sudah sangat sadar dengan kuman ini, tapi terlalu lemah untuk memberantasnya—kalau bukan Habibie itu sendiri malah salah satu kumannya. Sekarang Gus Dur telah memulai rekrutmen kabinet atas dasar partai atau fraksi yang ada di MPR. Gus Dur tidak bekerja sendirian, tapi didesak oleh partai-partai politik, TNI, dan pluralitas masyarakat. Adalah benar kalau kabinet Gus Dur kemudian disebut "kabinet kompromistis". Dan ini sama sekali tidak salah kalau mau mengikuti norma demokrasi yang dianut konstitusi kita. Gus Dur yang akhirnya menentukan, tapi dia juga sadar bahwa dia menjadi presiden karena dikehendaki sejumlah partai. Pertanyaannya tentu saja terletak pada tingkat kualitas kompromi tersebut. Ukurannya cukup jelas: bersih dan hidup sederhana, diterima masyarakat, dan profesional. Kriteria ketiga inilah yang dipersoalkan: profesionalitas kurang terakomodasi dalam kabinet Gus Dur. Sekarang banyak SDM yang profesional dan articulate memilih tidak bergabung dengan partai. Sebagian dari mereka ini barangkali masih hidup di alam politik Orde Baru, di mana bekerja secara independen dan menjadi pengamat kritis di luar partai dan pemerintahan jauh lebih dibutuhkan bagi demokrasi. Sekarang keadaannya, saya kira, sudah berubah. Pemerintah bergantung pada partai, dan partai pada SDM partai. Menurut norma demokrasi, orang-orang partailah yang harus mengisi pos-pos politik strategis, bukan profesional independen. Bukan berarti profesional independen dan kelompok masyarakat yang kritis yang berada di luar partai, seperti LSM dan mahasiswa, tidak penting bagi stabilnya demokrasi. Tapi, dalam demokrasi, partai yang SDM-nya tangguhlah yang paling banyak menentukan apakah demokrasi kita akan stabil atau tidak. Mungkin lebih proporsional kalau kekuatan-kekuatan penekan ekstra-institusional ini mengarahkan perhatian dan kritiknya kepada proses dan output dari pemerintah, bukan pada siapa yang melakukannya. Ini risiko demokrasi yang dibangun atas politik kepartaian yang telah sama-sama kita terima.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836478513



Kolom 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.