Peristiwa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tiga Menteri Diperiksa Jaksa Agung

i

Di Hotel Watergate, Washington—tempat terbongkarnya Skandal Watergate yang menjungkalkan Presiden AS, Nixon—Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan pernyataan tegas. ”Menteri-menteri yang terlibat KKN harus mundur dari kabinet,” katanya, disambut tepuk tangan gegap gempita 200 orang dari Perhimpunan Indonesia-Amerika (Usindo), Jumat, 12 November silam, waktu Indonesia. Gus Dur juga menyatakan, demi pemerintahan yang bersih, ia tak akan pandang bulu. Jika memang bersalah, orang paling dekat sekalipun akan ditindak.

Tapi, siapa tiga menteri yang diduga tidak bersih itu? ”Nama-nama itu ada di tangan saya,” kata Gus Dur, yang tak mau membeberkan siapa saja mereka. Yang jelas, Gus Dur sudah memerintahkan Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk melakukan penyelidikan.

Marzuki sendiri sudah mengakui mendapat perintah pengusutan dari presiden. Bahkan Jaksa Agung ini mengakui sudah menerima berkas ketiga menteri itu untuk bahan pengusutan. Cuma, seperti halnya Gus Dur, Marzuki juga enggan menjelaskan siapa tiga menteri yang diduga bermasalah itu. ”Memang sudah ada nama-namanya, tapi tidak etis diungkapkan karena menyangkut martabat menteri itu,” kata Marzuki. Namun, ketika didesak, Marzuki bilang, ”Ya, seperti yang di koran-koran itulah.”


Ada beberapa nama menteri yang sempat diributkan di media massa lantaran diragukan ”kebersihan”-nya. Di antaranya, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang juga Ketua Partai Bulan Bintang. Yusril dituding mendapat amplop dari Habibie sebesar Rp 1,5 miliar. Berita miring ini langsung ditampik Yusril. ”Itu, kan, omongan orang jalanan. Buat apa ditanggapi?” katanya. Nama lainnya adalah Bomer Pasaribu, yang diperkirakan kecipratan penyelewengan dana Jamsostek, ketika Menteri Tenaga Kerja itu menjadi komisaris Jamsostek. Lalu, yang satu lagi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Jusuf Kalla. Ia dipermasalahkan karena isu kredit macet perusahaannya, PT Banten Java Persada, sebesar Rp 1,4 triliun. Tapi, apakah ketiganya ini persis yang dimaksudkan Presiden Gus Dur, belum tentu benar.

161836249252


Bendera Papua Barat Berkibar

SENGATAN matahari membakar bumi Papua, Jumat pekan lalu. Tapi itu tak menyurutkan langkah sekitar 20 ribu orang untuk berkumpul di ruas Jalan Bistuur Post, Kecamatan Sentani, sekitar 45 kilometer dari Jayapura. Mereka mengumandangkan tuntutan kemerdekaan Provinsi Papua Barat. Acara itu sebenarnya syukuran ulang tahun ke-62 pimpinan rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay. Sebagai pembicara adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua di Jakarta, Yorrys Raweyai, dan Ketua LMA Yapen Waropen, Marthen Yusuf Tanawani. Di mimbar itulah, Theys dan Yorrys berteriak menanyakan apakah masyarakat Papua mau lepas dari Indonesia atau tidak. Hadirin pun berteriak: tidak mau menerima usulan otonomi khusus dan meminta pemerintah Indonesia mengembalikan kemerdekaan Papua Barat yang sudah diproklamasikan pada 1 Desember 1961.

Pernyataan politik rakyat Papua Barat yang dibacakan Marthen juga menuntut TNI dan Polri angkat kaki, dan PBB harus membentuk pemerintahan transisi di Bumi Cenderawasih itu. Marthen juga mengumumkan, mulai 1 Desember sampai 1 Januari 2000, bendera nasional Papua Barat, yang berlambang bintang kejora, akan berkibar di seantero wilayah. Hadirin pun berseru lantang, ”Merdeka…, merdeka...!”

Acara ini dihadiri pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Pegunungan Tengah dan 10 orang Tentara Papua Nasional (TPN). Juga hadir Kapolres Jayapura dan Dandim 1701 Jayapura, para tetua adat dari seluruh dataran Irian.

Tuntutan pengembalian kemerdekaan Papua Barat ini semakin nyaring belakangan ini. Selama 38 tahun—sejak 1 Desember 1961 sampai Mei 1998— pergerakan lebih banyak dilakukan di hutan-hutan. Namun, sejak lengsernya Soeharto tahun lalu, perjuangan dialihkan ke kota dengan memakai sistem gerilya. Sejak saat itulah, seruan kemerdekaan bergema di penjuru Irianjaya. Tak hanya di Jayapura, tapi juga di Nabire, Serui, Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Mereka menuntut Indonesia mengembalikan kemerdekaan Papua Barat secepatnya. Menurut Yorrys, sekitar 85 persen penduduk Irian di tanah perantauan juga menginginkan kemerdekaan Papua Barat.


Kal-Tim Mau Negara Federal

Jika Aceh di barat dan Irianjaya di timur menyatakan ingin merdeka, Provinsi Kalimantan Timur memilih negara federal. Adalah DPRD Tingkat I Kalimantan Timur yang sudah mengetokkan palu terhadap gagasan itu. Dalam rapat pleno, Rabu pekan lalu, mereka sepakat untuk mendesak pemerintah pusat agar mengubah bentuk Negara Kesatuan RI menjadi negara federal.

Keputusan itu merupakan satu dari empat butir tuntutan yang dihasilkan. Pertama, menuntut pembagian 75 persen untuk daerah Kalimantan Timur dan 25 persen pemerintah pusat dari pendapatan daerah, pada tahun 2000. Kedua, menuntut diserahkannya seluruh pengelolaan sumber daya alam ke daerah Kalimantan Timur. Ketiga, menuntut pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai BUMN dan swasta nasional diserahkan ke koperasi, perusahaan daerah, dan swasta di Kalimantan Timur. Keempat, ya, itu tadi, menuntut pemerintah pusat agar mengubah bentuk pemerintahan menjadi negara federal.

Menurut Ketua Fraksi Gabungan PPP-PNU, M. Ridwan Suwidi, tuntutan ini muncul karena selama ini daerahnya selalu terjajah oleh pusat dengan sistem sentralisasi kekuasaan. Dengan bentuk negara federal, Kalimantan Timur akan memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri rumah tangganya.

Keputusan ini benar-benar di luar dugaan ratusan mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat yang menghadiri sidang tersebut. Sebab, saat menyampaikan pemandangan umum, tiga fraksi yang mempunyai kursi gemuk—Golkar, PDI Perjuangan, dan TNI—menolak ide tersebut. Juru bicara PDI Perjuangan, Rikmo Kuswanto, menilai sistem federal bertentangan dengan UUD 1945 dan mengingkari proklamasi 17 Agustus 1945 serta memacu disintegrasi bangsa. Handoko, juru bicara Fraksi TNI, mengusulkan lebih baik Undang-Undang Perimbangan Pusat-Daerah saja yang diubah, bukan bentuk negara. Di sisi lain, Fraksi PPP-PNU, Fraksi Cahaya Reformasi, dan Fraksi PKB berpendapat, penolakan terhadap sistem federal justru dapat memecah belah bangsa. Dengan sistem baru ini, pergolakan daerah akan mereda karena mereka memiliki kedaulatan penuh. Di tengah silang pendapat yang menegangkan itu, pimpinan DPRD pun menskors sidang selama 30 menit. Rapat tertutup di antara pimpinan dewan dan fraksi diadakan. Palu akhirnya diketok untuk menyetujui empat butir keputusan tadi. Dalam waktu dekat, keputusan ini akan dibawa ke Jakarta. Jika presiden tidak setuju? ”Lebih baik kita minta merdeka,” kata M. Amir Ali, seorang tokoh pemuda setempat.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836249252



Peristiwa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya