Pendidikan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Baik sekolahnya, mahal biayanya

Menteri wardiman mengundang swasta ramai-ramai membuka sekolah bermutu, walau mahal. laku tidaknya ditentukan pasar. pencabutan nkk/bkk tak menjamin pembangunan ekonomi.

i
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, 59 tahun, tampil kian rapi. Mengenakan setelan jas biru dongker, bersepatu mengkilat, dan kacamata putih tergantung di dada, ia tampak buru-buru menuju Lembang, Bandung, untuk menghadiri dialog pendidikan negara Selatan dan Utara. Ia pun lantas mengajak wartawan TEMPO Agus Basri dan Iwan Qodar Himawan masuk mobil untuk mengadakan wawancara khusus. Berikut petikan wawancara yang dilakukan dalam perjalanan JakartaPurwakarta, Jumat pekan lalu. Anda melempar gagasan tentang perlunya ''deregulasi pendidikan''. Swasta yang mampu dipersilakan mendirikan sekolah yang bagus. Apa alasan Anda? Pemerintah mempunyai keinginan, setiap insan sampai usia 15 tahun harus mendapatkan pendidikan dasar. Tapi untuk mewujudkan sendiri impiannya, Pemerintah tak bisa. Anggaran terbatas. Maka, swasta dipersilakan mendirikan lembaga pendidikan. Kalau perlu, ya ... apa boleh buat, mahal. Kenapa? Dewasa ini peran swasta di pendidikan sangat terasa. Jumlah SMP negeri 8.000, swastanya 11.000-an. SMA negeri cuma 2.000, sedangkan yang swasta mencapai 8.000. Di sini terlihat, yang tak tertampung oleh sekolah negeri diambil alih swasta. Ya, karena anggaran terbatas, Pemerintah tak bisa menyediakan semua sekolah. Pemerintah bertugas menjaga mutunya. Maka, ada jenjang status sekolah di situ. Kalau Anda membiarkan ada sekolah mahal-mahal, apakah tak khawatir akan muncul sekolah yang eksklusif? Lo, mendirikan sekolah kan memang butuh biaya mahal. Untuk menghasilkan mutu yang baik, harus punya guru yang baik, gedung, buku, dan prasarana lain yang baik pula. Ujung-ujungnya duitlah untuk biaya operasi atau biaya semua itu. Kami tak boleh mengatur, misalnya, maksimum untuk mendirikan gedung bagi swasta sekian. Apa sekolah swasta harus mendekam di gedung yang reot? Ndak perlu, dong. Tapi bagaimana Anda mencegah terjadinya kesenjangan, misalnya di daerah yang masyarakatnya tak mampu? Atau sekolah mahal hanya di kota besar? Saya mengibaratkannya seperti orang menjual mobil. Apa laku berjualan Mercedes Benz di pedalaman Irian Jaya? Jadi, saya berpedoman, biarkan saja bahwa nanti pasarlah yang akan menjawab. Kalau misalnya ada sekolah yang mahal tapi mutunya jelek, tentu tak akan laku. Jadi, sekali lagi, ini persoalan pasar. Lagi pula, selama ini, praktek sekolah mahal kan sudah jalan. Tapi kalau ada SD yang mengutip uang masuk Rp 16 juta dan SPP sebulan Rp 500 ribu, apa itu tak berlebihan? Kalau mutunya tak bagus, mereka akan mati sendiri. Sekolah yang bagus memang butuh biaya besar. Ini hukum alam. Yang jelek tentu akan tertinggal, atau ditinggalkan. Selain soal mutu, bagaimana dengan pemerataan? Begini. Ketika saya masuk ke sini, saya mempelajari bahwa departemen ini punya empat tema pokok. Yaitu pemerataan dan peningkatan kesempatan sekolah, relevansinya dengan pembangunan, peningkatan mutu, dan peningkatan efisiensi. Perwujudannya? Sekarang ini, di kota besar, kesempatan bagi anak untuk masuk sekolah sudah hampir merata. Tapi anak-anak di daerah terpencil menghadapi masalah, yaitu letak sekolah terlalu jauh dan biaya pendidikan sering dirasakan terlalu mahal. Kadang-kadang murid harus berjalan lima kilometer. Agar kesempatan bertambah, iuran sekolah (SPP) di sekolah negeri dibuat serendah mungkin. Sayangnya, ada biaya-biaya non-SPP yang memberatkan murid dan orang tua. Bagaimana tentang wajib belajar sembilan tahun? Pencanangan program ini sudah direncanakan sebelum saya masuk. Kalau sekarang saya yang mencanangkan, itu jangan diartikan bahwa karena menterinya baru lalu kebijaksanaannya baru. Harap diingat, dalam GBHN sekarang juga ada nuansa lainnya. Di situ disebutkan bahwa dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke-2, pembangunan dititikberatkan pada sektor ekonomi, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi .... Banyak yang tak mengerti. Orang tak tahu ada SMP kecil, ada SMP terbuka. Tanpa wajib belajar, 900 ribu orang bakal telantar. Setiap tahun, sekitar 450 ribu murid SMP putus sekolah. Jadi, ada baiknya mereka diberi sedikit keterampilan, daripada luntang-lantung. Memberi sedikit keterampilan kepada SMP saja kok diledek, dikatakan sebagai ''SMP Wardiman''-lah. Bagaimana persiapan wajib belajar sembilan tahun itu? Dari sisi tenaga guru, tak ada masalah. Tapi segi mutu ada masalah. Di SD selama ini guru mengajar untuk semua pelajaran, kayak Superman yang bisa melakukan semuanya. Di Ciputat ada guru yang mengajar sekolah pagi, siang, dan sore. Coba, berapa puluh murid yang diajar? Sebaliknya, di SMP berubah menjadi satu guru untuk tiap bidang studi. Ini membuat guru yang, misalnya, bukan lulusan pendidikan biologi menjadi pengajar biologi karena kepepet tak adanya guru bidang studi itu. Apa langkah untuk mengatasinya? Ya, mutu harus ditingkatkan, supaya bisa mendekati kualitas pendidikan di negara maju, seperti Jepang, yang matematika murid sekolahnya jauh lebih jago ketimbang Amerika. Ini mutlak. Menjelang wajib belajar sembilan tahun nanti, apakah daya serap SMP mampu menampung lulusan SD yang membengkak tiap tahun? Betul. Lulusan SD yang tak masuk ke SMP ada 1,2 juta. Untuk menampung murid sebanyak ini, dibutuhkan 30 ribu kelas. Dan ini tak bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk itu mungkin dibutuhkan lima Pelita kalau perhitungannya konservatif. Lantas, bagaimana dengan soal efisiensi? Ya, itu tadi, seorang guru mengajar puluhan siswa. Sekarang ini satu kelas diisi sekitar 40 anak. Mestinya, kalau mau efisien, satu kelas di SD cukuplah 20 orang. Ini jumlah yang dipandang layak, dalam arti guru bisa mengajar dengan cukup efisien. Hal lain yang tak efisien itu di perguruan tinggi. Sekarang ini rasio antara mahasiswa yang masuk dan yang lulus di perguruan tinggi negeri adalah 13,7%. Artinya, dari seratus orang yang masuk pada tahun ajaran itu, pada tahun yang sama cuma dihasilkan 13,7 lulusan. Jadi, rata-rata mahasiswa butuh waktu tujuh tahun. Swasta malah lebih jelek, rasionya 6,7%, alias mahasiswa butuh waktu 14 tahun untuk lulus. Bagaimana dengan kritik bahwa mata pelajaran di Indonesia terlalu banyak? Menurut saya, itu persoalan art alias seni, bagaimana seninya menyampaikan. Tapi bukanlah berarti saya ngomong tak perlu ada pengurangan jumlah pelajaran. Bukan itu. Esensi yang saya kemukakan, nantinya terserah bagaimana kebutuhan masyarakat. Dengan terlalu banyaknya mata pelajaran, Anda menganggap murid tak bisa mendalaminya? Terus terang, dalam PJPT I ini memang diutamakan peningkatan jumlah. Tahun 1970 orang yang masuk sekolah dasar 12,7 juta, kini naik menjadi 29,5 juta. Memang, akibat mengejar jumlah yang besar itu, mutu lalu ketinggalan. Beberapa sekolah sudah mencapai mutu standar. Namun, pemerataan mutu juga harus dikejar. Kalau memang mengejar mutu, perlukan seorang doktor mengajar SD, misalnya? Memang. Tapi persoalannya tak demikian gampang. Yang kami hadapi adalah jumlah guru yang memadai mutunya. Persoalan lain adalah penggajian. Kalau seorang doktor menjadi guru SD, harusnya dia menerima gaji sesuai dengan gelar doktornya itu. Apa ada anggaran? Itu tak ada. Pendidikan agama, seperti dalam UU Pendidikan Nasional, mestinya diberikan oleh guru yang seagama dengan muridnya. Tapi pelaksanaannya kok .... Melihatnya tidak begitu. Coba lihat wajib belajar sembilan tahun. Karena tak punya uang, baru 10% yang bisa masuk. Harus begitu cara melihatnya. Jelasnya, dalam undang-undang memang diatur begitu, tapi pelaksanaannya kurang. Maksud saya begini. Payungnya sudah ada, yaitu undang-undang. Bagaimana implementasinya, itu yang harus diselesaikan. Secara pelan- pelan harus menuju ke sana. Ini memang masalah yang krusial. Anda juga menyebut soal link and match. Apa maksudnya? Ya, ini program Departemen P dan K mengenai relevansinya dengan pembangunan. Secara jelas, GBHN mencantumkan diadakannya hubungan antara pendidikan dan dunia usaha. Dan juga dibentuknya kemampuan anak didik lewat jalur sekolah keterampilan. Artinya, apa yang dibutuhkan pembangunan harus diajarkan. Makanya saya menghubungi Menteri Tenaga Kerja. Saya ingin tahu apa rencana dia dalam hal tenaga kerja. Saya juga menghubungi Menteri Tungky Ariwibowo, menanyakan rencana perindustrian. Jadi, pendidikan harus link, artinya bersalaman, berdiskusi dengan sektor lain. Nantinya, insya Allah mulai akhir tahun ini, di setiap kabupaten akan ada wahana konsultasi antara Departemen P dan K dan tokoh masyarakat. Pernah ada ide untuk menutup jurusan perguruan tinggi yang sudah jenuh. Bagaimana kelanjutannya? Di sini ada dua segi yang agak bertentangan. Swasta sebagai mitra Pemerintah sudah besar peranannya. Perguruan tinggi negeri ada 49 buah, sedangkan perguruan tinggi swasta mencapai 1.035 buah. Jadi, peranan swasta tak usah diragukan lagi. Yang harus dijaga adalah mutu. Artinya, pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang ada di daerahnya. Jangan sampai di suatu daerah yang hanya mampu menyerap 100 lulusan fakultas hukum setahun dihasilkan 1.000 sarjana hukum. Mau dikemanakan yang 900? Dalam era NKK/BKK, kegiatan politik mahasiswa seolah dibungkam. Bagaimana Anda menanggapi kritik ini? Kalau ada orang yang berkata bahwa program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kegiatan (BKK) ini mengganggu, saya minta dibuktikan dulu. Apakah bila program ini dihilangkan lalu kesiapan mahasiswa masuk ke sektor ekonomi makin baik? Bagi saya, yang penting adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa mandiri. Misalnya, mahasiswa dididik untuk mendapatkan teknologi. Sejauh mana dia bisa menyerap teknologi dan kemudian dengan cepat membaktikan diri pada kegiatan ekonomi. Itu yang penting. Maksud kami, bagaimana dengan kegiatan politik? Yang penting kan itu, ekonomi. Seperti yang tadi Anda sebut, pelajaran yang tak penting dibatasi saja. Jadi, lebih baik, ya, belajar yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Itu yang penting, harus didorong.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836742344



Pendidikan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.