maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Lubang Penyelesaian Kasus HAM Berat

Minggu, 22 Januari 2023

Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tanpa proses pengadilan yang ideal. Terkesan buru-buru.

Lubang Penyelesaian Kasus HAM Berat. tempo : 167585639042

PENUNTASAN kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Apalagi jika tujuannya hanya untuk terbebas dari janji yang disampaikan Presiden pada saat kampanye. Penuntasan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan pertimbangan politik pastilah sulit memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Sayang, cara instan itulah yang tengah ditempuh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Pada Rabu, 11 Januari lalu, Jokowi menyatakan pemerintah mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat. Pernyataan yang tak disertai permintaan maaf itu disampaikan setelah Presiden menerima rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat yang bekerja hanya sekitar tiga bulan. Jokowi berjanji memenuhi hak para korban 12 kasus itu tanpa menegasikan penyelesaian melalui jalur yudisial.

Pengakuan Presiden terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat memang penting. Selama ini pemerintah selalu menutup-nutupi kejahatan tersebut. Namun Jokowi terkesan hendak menyelesaikan secepat-cepatnya sebelum ia lengser pada 2024. Akibat mengejar tenggat itu, sejumlah hal prinsipil terlupakan. Penyelesaian non-yudisial untuk kasus yang terjadi sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jelas mensyaratkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. 

Baca: Di Balik Ide Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Masalahnya, kini tak ada lagi payung hukum untuk mewujudkan komisi itu. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006, dua tahun setelah disahkan. Tanpa komisi itu yang mengungkap pelaku pelanggaran HAM berat, tak akan pernah ada keadilan bagi korban. Rekonsiliasi pun bakal sulit terwujud. Ujungnya, kasus HAM berat akan terus membebani bangsa ini.

Jokowi pun meloncat terlalu jauh dengan rencana pemberian santunan bagi korban dan keluarganya. Meskipun bermanfaat untuk sebagian korban atau keluarganya, terutama yang telah sepuh, cara transaksional itu tak ubahnya menukar penderitaan mereka dengan duit. Padahal kasus HAM bukanlah masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan tindakan bagi-bagi kompensasi. Noda kental kejahatan kemanusiaan tak akan terhapus begitu saja dengan sejumlah uang.

Baca: Bahaya Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Penyelesaian model Jokowi ini makin menunjukkan rendahnya penghormatan pemerintahan politikus yang banyak didukung kelompok masyarakat sipil pada 2014 itu terhadap hak asasi warga negara. Sejak awal berkuasa, ia menempatkan sejumlah tokoh yang ditengarai terlibat kasus kekerasan hak asasi manusia pada posisi-posisi strategis. Jokowi, misalnya, mengangkat mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Wiranto, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Prabowo Subianto, sebagai menteri senior. Ia bahkan dalam satu kesempatan menyebut Prabowo sebagai calon penggantinya.

Jika memang berpikir jernih dan berhati tulus, seperti disampaikannya saat mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat, Jokowi semestinya mendorong penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. Selama lebih dari delapan tahun berkuasa, ia hampir tak pernah memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hanya kasus Paniai yang terjadi pada 2014 diajukan ke pengadilan dengan cuma menghadirkan satu tersangka yang akhirnya bebas.

Baca: Konflik di Papua, Anak Pengungsi Tewas Akibat Gizi Buruk 

Pemerintah Jokowi juga masih punya pekerjaan untuk melaksanakan sepuluh rekomendasi lain dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Tak hanya merevisi catatan sejarah, ia harus memastikan pelanggaran HAM berat tak berulang. Misalnya penghilangan nyawa tanpa henti di Papua. Penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu jelas perlu dibarengi komitmen tidak melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.

Baca artikel:

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 5 Februari 2023

  • 29 Januari 2023

  • 22 Januari 2023

  • 15 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan