Kolonel Renta di Ruang Sidang
Sejumlah negara membentuk badan khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dinilai efektif memberi keadilan untuk korban.
JAUH sebelum Presiden Joko Widodo mengakui 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada 11 Januari lalu, Afrika Selatan sudah mengusut kejahatan serupa 28 tahun silam. Nelson Mandela, pemimpin negara itu, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 1995 untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat akibat penerapan politik apartheid.
“Komisi Kebenaran di Afrika Selatan menjadi rujukan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi di be
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini