Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momentum Perubahan Lewat Pandemi

Mengharapkan vaksin menjadi solusi tunggal mengatasi pandemi merupakan mimpi di siang bolong. Strategi 3M dan 3T harus terus dilakukan.

i Momentum Perubahan Lewat Pandemi
Momentum Perubahan Lewat Pandemi

TAHUN 2020 segera berakhir dan sebuah pertanyaan besar kini menggantung: bisakah Indonesia segera keluar dari pandemi?

Vaksin memang telah ditemukan, tapi para epidemiolog mengingatkan: penangkal itu bukan solusi tunggal mengatasi pagebluk. Pengadaan dan penyebaran vaksin yang tak mudah membuat perilaku masyarakat untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, alias 3M, tetap diperlukan. Kewajiban pemerintah melakukan tes massal, melacak mereka yang terinfeksi, dan mengobati yang sakit, atau lazim disebut 3T (test, tracing, treatment), harus terus dilakukan bersamaan dengan proses vaksinasi.

Praktik 3M dan 3T inilah yang dalam sepuluh bulan terakhir dikerjakan tidak dengan sungguh-sungguh. Sebuah survei publik yang dilakukan pada Oktober lalu menyebutkan hanya 63,3 persen responden menyatakan selalu memakai masker ketika keluar dari rumah. Mereka yang konsisten menjaga jarak 46 persen dan mencuci tangan 55,5 persen.


Setali tiga uang dengan 3T. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mematok pengetesan massal harus dilakukan minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu. Dengan populasi 270 juta, Indonesia semestinya melakukan pengetesan minimal terhadap 270 ribu orang per minggu. Pada awal Desember lalu, baru 11 provinsi yang memenuhi standar WHO itu.

161880167478

Pelacakan tak kalah minim. Rata-rata rasio lacak-isolasi di Indonesia per November lalu adalah 1 : 2. Hanya segelintir provinsi yang rasionya di atas itu. Artinya, pemerintah hanya mampu melacak dua orang per satu pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk dapat memutus rantai penularan, menurut standar WHO, pelacakan semestinya dilakukan terhadap minimal 30 kontak.

Lemahnya pelacakan menjadikan jumlah pasien Covid-19 terus melonjak. Rumah sakit terengah-engah menghadapi peningkatan jumlah pasien. Di Jakarta, lebih dari 85 persen rumah sakit rujukan terisi. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di berbagai daerah.

Di tengah segala kendala, pengorbanan sekelompok orang yang diangkat sebagai Tokoh Tempo dalam laporan utama edisi ini menjadi sangat berharga. Mereka adalah para tenaga kesehatan, relawan pegiat pelacakan pasien Covid-19, analis laboratorium, dan peneliti virus. Tak semuanya terafiliasi dengan pemerintah. Tapi itulah yang kerap kita temukan: dalam pelbagai bencana, masyarakat bekerja lebih cepat ketimbang penyelenggara negara.

Memang betul, tak satu pun negara di dunia siap menghadapi pandemi. Tapi Indonesia adalah contoh ekstrem ketidaksiapan itu. Selama ini, pemerintah berjibaku tak tentu arah. Koordinasi babak-belur. Presiden tampak terombang-ambing antara menyelamatkan kesehatan atau ekonomi. Sebentar meminta pandemi dibasmi, sebentar mengizinkan orang lalu-lalang. Tiap persoalan seolah-olah dilihat dari sudut pandang seorang pengidap rabun jauh.

Pembentukan lembaga ad hoc tidak diikuti dengan pembagian wewenang yang tegas. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk, tapi dengan kaki dan tangan dijerat tali. Dalam hal anggaran dan eksekusi lapangan, Gugus Tugas bergantung pada Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Ketika Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk, persoalan yang sama kembali terulang.

Lebih dari sekadar mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto—sesuatu yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali—Presiden Joko Widodo perlu mengubah sudut pandangnya tentang pentingnya pelayanan kesehatan primer. Yang terakhir ini adalah sistem kesehatan yang mengutamakan pelayanan kesehatan dasar, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit.

Riset Kesehatan 2013-2018 menunjukkan dampak dari kegagalan pelayanan primer tersebut. Jumlah penderita stroke, diabetes, kanker, dan ginjal di Indonesia terus meningkat—bahkan jauh sebelum pandemi. Penyebabnya adalah besarnya jumlah perokok dan penderita obesitas, kurangnya konsumsi sayur dan buah serta makanan bergizi, plus aktivitas fisik yang rendah di kalangan warga. Ketika Covid-19 berkecamuk, kelompok rentan inilah yang menjadi korban utama.

Memperkuat lini dokter untuk merawat mereka yang sakit, Kementerian Kesehatan abai terhadap aspek pencegahan. Pusat kesehatan masyarakat, alias puskesmas, sebagai ujung tombak kesehatan publik terabaikan. Problem Kementerian Kesehatan yang tak dapat menjangkau puskesmas—karena secara organisasi berada di bawah kendali pemerintah daerah—tidak dicarikan solusi.

Pandemi Covid-19 seyogianya menjadi momentum untuk mengubah paradigma sistem kesehatan publik kita. Kita tentu berharap kepada Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan baru—tapi, lebih dari itu, kita berharap perubahan tersebut dimulai dari Presiden Jokowi.


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161880167478


Tokoh Tempo

Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.