Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Bikin Jera Para Buron

Belasan koruptor kabur gara-gara administrasi hukum yang lemah dan kongkalikong. MA perlu membenahi mekanisme putusannya.

i

BANYAKNYA koruptor yang kabur ketika hendak dieksekusi menunjukkan lemahnya mekanisme hukum kita. Kelemahan itu berjenjang, dari proses pembuatan salinan putusan di Mahkamah Agung, lambannya pengadilan menyerahkan berkas putusan, hingga kongkalikong antara pihak eksekutor dan terpidana. Kelemahan ini harus segera dibereskan, karena sampai sekarang tercatat 25 terpidana kasus korupsi berhasil kabur ketika hendak digelandang ke bui. Bahkan masih ada 48 terpidana yang bebas karena belum dieksekusi dengan berbagai alasan.

Salah satu alasan yang dengan licik digunakan para terpidana adalah belum adanya salinan putusan sebagai dasar eksekusi. Biasanya, penasihat hukum para terpidana itu berdalih bahwa menurut pasal 207 KUHAP, eksekusi atas kliennya harus didasarkan pada salinan putusan, tak cukup hanya dengan petikan putusan. Ini biasa terjadi pada kasus korupsi yang diputus di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Kaburnya Satono, mantan Bupati Lampung Timur yang divonis 15 tahun penjara karena korupsi dana APBD Rp 119 miliar, April lalu, merupakan salah satu contoh. Ketika di tingkat kasasi dia tetap diputus bersalah, kejaksaan tak segera mengeksekusi. Alasannya, salinan putusan belum turun. Baru ketika Satono selalu mangkir saat dipanggil, kejaksaan bergerak. Telat, tentu saja. Satono keburu kabur dan tak ketahuan rimbanya hingga sekarang.


Contoh lebih konyol terjadi di Riau. Pada September 2007, Bupati Rokan Ulu, Ramlan Zas, yang divonis 1 tahun 3 bulan penjara karena korupsi uang APBD Rp 7 miliar, malah dilepas dari tahanan. Alasannya, meski majelis kasasi menguatkan vonis bersalah, penahanannya tanpa dibekali salinan putusan. Begitu dilepas, kaburlah Ramlan. Ia baru tertangkap pada akhir April lalu, setelah buron selama empat tahunjauh lebih lama ketimbang masa hukuman penjara yang harus ia jalani.

161835146360

Kaburnya Satono dan Ramlan tak perlu terjadi jika saja kejaksaan berani bertindak tegas dan tidak kongkalikong dengan terpidana. Dalih bahwa eksekusi tidak sah tanpa salinan putusan toh bisa diabaikan. Bukankah sejak 2004 sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan eksekusi tetap sah walau hanya berbekal petikan putusan. Maka, jika kejaksaan mengulur-ulur waktu eksekusi, patut diselidiki apakah ada permainan antara jaksa dan terpidana.

Mekanisme pembuatan salinan putusan di MA pun perlu dibenahi. Sebetulnya ada Surat Edaran MA bahwa tenggang waktu antara jatuhnya putusan dan terbitnya salinan putusan maksimal 14 hari. Ketentuan ini bahkan diperkuat dalam UU Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum. Namun MA sulit memenuhi tenggat itu. Alasannya, tak cukup waktu karena banyaknya perkara yang harus diputus.

Jika itu alasannya, mestinya MA membuat prioritas putusan yang harus didahulukan pembuatan salinannya. Kasus korupsi yang dilakukan para bupati itu, misalnya, jelas harus didahulukan mengingat besarnya kerugian negara akibat perbuatan mereka.

Para terpidana yang buron pun mestinya diberi sanksi keras. Selama ini hampir tak ada sanksi bagi mereka, kecuali pembatasan hak, seperti penundaan remisi atau asimilasi. Sistem hukum kita juga tidak mengenal hukuman kumulatif, seperti mengadili kembali buron yang tertangkap dan memberinya tambahan hukuman. Maka, agar mereka berpikir ulang untuk kabur, sudah waktunya setiap buron yang tertangkap dihapus hak-haknya secara permanen, bukan sekadar ditunda.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835146360



Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.