Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Lain Meksiko, Lain Lapindo

Pengadilan membuka sidang pidana kasus Teluk Meksiko. Kemauan kuat pemerintah AS mesti ditiru dalam kasus Lapindo.

i

TINDAKAN pemerintah Amerika Serikat menangani ledakan anjungan sumur minyak BP di Teluk Meksiko semestinya bisa menjadi contoh untuk mengurus semburan lumpur Lapindo. Diseretnya Kurt Mix, bekas insinyur pengeboran perusahaan yang dulu bernama British Petroleum itu, menunjukkan ada banyak cara untuk memperkarakan perusahaan yang mendatangkan bencana.

Dakwaan pertama dalam kasus tumpahan minyak terbesar sepanjang sejarah itu bahkan diawali dengan perkara yang kelihatan remeh-temeh. Kurt disangka berbohong dan melenyapkan barang bukti berupa 200 pesan pendek lewat iPhone, percakapannya dengan seorang supervisor BP tentang tingkat keparahan semburan pada Oktober 2010 itu. Satu pesan yang dihapus Kurt mengabarkan semburan itu 15 ribu barel sehari, sedangkan rilis resmi BP hanya menyebut 5.000 barel.

Bukan tak mungkin BP akan ikut terseret ke meja hijau, mengingat kuatnya kemauan politik pemerintah AS membongkar kasus ini. Presiden Barack Obama bahkan membentuk tim panel investigasi. Seandainya kelak terbukti BP tahu persis tentang selisih jumlah minyak yang tumpah tadi, hampir pasti perusahaan tersebut bakal diminta bertanggung jawab atas 4,9 juta barel minyak yang mencemari laut itu. Padahal perusahaan itu sudah mengeluarkan tak kurang dari Rp 200 triliun untuk menanggulangi tumpahan minyak.


Lain BP, lain pula Lapindo. Awalnya langkah hukum berjalan menurut prosedur. Pada 2006, kepolisian Jawa Timur menyatakan ada indikasi kesalahan manusia dan menetapkan 13 tersangka. Tapi angin berbalik arah. Tiga tahun kemudian polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan dalih kekurangan bukti. Polisi tampak terpaku pada perbedaan pendapat para ahli geologi tentang penyebab semburan. Sebagian ahli mengatakan semburan itu akibat kesalahan prosedur pengeboran, tapi yang lain berpendapat itu akibat gempa di Yogyakarta pada 27 Mei 2006.

161835251260

Sejauh ini pemerintah tak terlihat berusaha melacak lebih jauh. Misalnya, adakah dalam pengeboran itu Lapindo dan rekanan mereka sudah menerapkan kaidah keteknikan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Minyak dan Gas. Bahkan, menurut pasal 41 undang-undang itu, pemerintah sesungguhnya punya kewenangan melakukan investigasi untuk memastikan apakah pengawasan terhadap proses pengeboran itu sudah sesuai dengan aturan. Sebenarnya tersedia banyak pasal yang bisa dipakai untuk kasus Lapindo.

Seperti kasus Teluk Meksiko itu, penegak hukum seyogianya tidak mutlak bersandar pada keterangan para ahli. Kejaksaan AS meneliti informasi yang masuk dan keluar dari orang-orang BP. Bahkan Kejaksaan AS menyita iPhone milik Mix dan menyeli­diki pesan pendek mengenai semburan di Teluk Meksiko yang ia hapus.

Dalam perkara Lapindo, polisi sesungguhnya sangat berhak menyegel dan menggeledah kantor Lapindo dan perusahaan induknya, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Minyak dan Gas. Penegak hukum juga bisa membongkar apa saja yang diduga diketahui para petinggi Lapindo soal semburan itu.

Pemerintah, sayangnya, justru menghindari jalur pengadilan. Presiden sudah empat kali mengubah peraturan presiden untuk menagih Lapindo, toh perusahaan yang berafiliasi dengan kelompok Bakrie itu tetap menunggak pembayaran tanah penduduk. Sementara itu, pemerintah terus menggelontorkan triliunan rupiah dana kas negara untuk penduduk di luar area tanggungan Lapindo.

Kasus Teluk Meksiko bisa mengilhami pengungkapan penyebab semburan Lapindo. Dengan satu syarat yang belum tersedia di sini: kemauan politik.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835251260



Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.