Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Andai Angie Jadi Justice Collaborator

Mungkin bagus jika Angelina Sondakh bekerja sama dengan KPK. Tapi belum ada undang-undang yang mengaturnya.

i

BEGITU Angelina Sondakh ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, komentar pun berseliweran. Ada yang mempertanyakan mengapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat ini baru ditahan, padahal status tersangka sudah diumumkan jauh hari. Ada kesan KPK pilih kasih, bahkan diintervensi kekuatan tertentu.

Ada komentar bernada ragu, apakah Angie akan bisa mengurai kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dan kasus yang belakangan dituduhkan, suap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keraguan ini berdasarkan ulah Angie ketika dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Mindo Rosalina Manulang. Mantan Puteri Indonesia itu membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dari kesaksian itu lahir kesan bahwa Angie berbohong.

Nah, ketika Angie ditahanentah dari mana kabar itu datang seolah-olah ada tawaran dari KPK agar Angie membuka semua rahasia. KPK menawarinya sebagai justice collaborator, dan jika Angie bersedia ia akan mendapat keringanan hukuman.


Melalui juru bicaranya, KPK ternyata membantah kabar tawaran itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga membantah lewat suatu wawancara khusus. Mungkin wartawan salah dengar, atau memang ada upaya memelintir kasus Angie untuk "menyalurkan desakan publik" agar Angie mengungkap kebenaran sejati. Maklum, kasus yang menyeret Angie masih punya benang merah dengan kasus Muhammad Nazaruddin sudah dihukum 4 tahun 6 bulandengan banyak nama petinggi Partai Demokrat disebut-sebut. Aib sebuah partai menjadi "kabar bagus" di negeri ini.

161862774829

Tapi, mari berandai-andai. Sekiranya benar KPK mengajukan penawaran, dan Angie pun bersedia menerimanya, keringanan macam apa yang diterima Angie? Tak satu pun undang-undang menaungi kasus "kerja sama membongkar kejahatan" ini. KPK paling hanya bisa meringankan tuntutan setelah pesakitannya membuka aib dirinya dan aib orang-orang di sekitar dirinya. Yang menentukan hukuman itu adalah hakim, dan hakim memutus perkara berdasarkan bukti yang meyakinkan dan pasal-pasal yang dilanggar dalam undang-undang. Belum ada ceritanya hakim memutus bebas atau menghukum ringan seorang terdakwa yang nyata-nyata terbukti melakukan kesalahan besar. Wewenang KPK hanya berujung pada tuntutan jaksa KPK.

Namun wacana justice collaborator ini elok juga digulirkan. Tentu banyak institusi penegak hukum yang harus terlibat urun rembuk sebelum tercapai kesepakatan. Apakah kesepakatan itu nanti berdasarkan "keputusan bersama" atau diikat dengan undang-undang baru, tak jadi masalah. Yang penting: ada sistem dan aturan yang jelas.

Sementara masih wacana, biarkan saja seorang terdakwa memilih apa yang dia mau. Mau menutup-nutupi, mau bongkar-bongkaran, mau ingkar, mau jujur, sebenarnya sudah diatur dalam hak-hak terdakwa. Tinggal jaksa penuntut yang harus piawai, bagaimana membongkar sesuatu yang ditutup-tutupi. Jaksa juga jangan mencoba menutupi apa yang hendak dibongkar seorang terdakwa. Intinya adalah profesional. Menawari terdakwa "status" justice collaborator seakan-akan menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan para penyidik dan pengusut.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161862774829



Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.