Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kekecewaan Kaban

Menteri Kehutanan kecewa terhadap para hakim yang memvonis bebas terdakwa pelaku pembalakan ilegal. Jaksanya juga harus diperiksa.

i

BISA dipahami jika Menteri Kehutanan M.S. Kaban geram terhadap para hakim yang memvonis bebas terdakwa pembalak ilegal. Sejak diangkat sebagai Menteri Kehutanan, Kaban sudah menyatakan perang terhadap para perampok hutan ini. Tekadnya memberantas pembalak liar menjadi prioritas program 100 hari kerja kementeriannya.

Begitu duduk di kursi menteri, Kaban langsung menggebrak. Ia menggelar Operasi Hutan Lestari di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hasilnya lumayan. Paling tidak sejumlah pembalak liar tertangkap berikut barang bukti. Untuk sementara kegiatan penebangan liar terkesan kuyu.

Pembalakan liar menjadi penyakit akut hutan kita sejak 1970-an. Begitu ”megah”-nya pembalakan itu sehingga, di Kalimantan saja, setiap menit hutan berkurang seluas dua lapangan sepak bola. Dalam setahun kerugian negara akibat praktek ini mencapai sekitar Rp 30 triliun.


Pembabatan hutan itu berjaya terutama karena kejahatan ini dilakukan secara ”bergotong-royong”. Aparat keamanan, penegak hukum, dan juga aparat kantor kehutanan, dari tingkat rendah hingga pejabat, sama-sama sepakat jadi penjahat. Semuanya telanjur menikmati—dan karena itu emoh kehilangan—uang haram hasil penebangan hutan yang bukan warisan nenek moyang mereka itu.

161831285281

Karena itu, ketika Menteri Kaban menyatakan akan memberantas para pembalak ilegal, banyak yang tersenyum. Tapi, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung upaya Kaban, kita pun melihat gebrakan aparat kehutanan dan kepolisian menangkap para pembalak liar. Kaban sendiri menyerahkan sekitar 20 nama cukong kayu ke polisi untuk disidik dan digelandang ke meja hijau.

Tapi, apa yang kemudian terjadi? Para hakim membebaskan sejumlah terdakwa. Padahal, rata-rata terdakwa dituntut penjara 5 hingga 8 tahun. Dalam tiga bulan terakhir ini, enam terdakwa pembalakan hutan divonis bebas oleh pengadilan. Ini, antara lain, terjadi di Pengadilan Negeri Jayapura, Sorong, dan Pontianak. Kaban pun mengadu ke Komisi Yudisial.

Sebagai komisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menjaga martabat hakim, Komisi Yudisial mempunyai wewenang meneliti: apakah keputusan itu sudah diambil lewat prosedur yang lurus, atau memang ada sesuatu yang bengkang-bengkok? Tapi, jangan lupa, kebengkangbengkokan juga bisa terjadi di wilayah jaksa. Jaksa, misalnya, bisa saja sengaja membuat dakwaan lemah, yang ujung-ujungnya memberikan peluang hakim membebaskan para penyamun kayu itu.

Karena itu, kejaksaan juga bisa memeriksa apakah para jaksa sudah menuntut secara baik dan benar. Apakah barang bukti yang disodorkan ke hakim ketika itu sudah lengkap dan sangat kuat untuk menjebloskan para perampok hutan itu ke bui. Jika ternyata dakwaan sengaja dibuat bolong-bolong dengan tujuan meloloskan para tersangka, para jaksa itu jelas harus ditindak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bisa diminta bantuannya memeriksa kasus ini. Lembaga ini bisa mengecek adakah aliran uang yang mencurigakan yang masuk ke rekening para hakim atau jaksa—atau kerabat mereka—ketika mereka menangani kasus pembalakan hutan ini.

Tetap saja harapan ditumpukan kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, juga Kejaksaan Agung, untuk memeriksa jajarannya yang terlibat kasus ini. Pembalakan liar hanya bisa dihentikan jika semua aparat penegak hukum bersatu dan mempunyai tekad sama membereskannya. Tak hanya mengharapkan Kaban.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831285281



Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.