Nasional 5/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Akibat Salah Mendukung

Partai Golkar mempertimbangkan pembentukan koalisi permanen antarpartai pendukung pemerintah. Kader Akbar di daerah merasa terkucil.

i

Dunia politik sama bundarnya dengan bola sepak. Arah bergulir bola kepentingan pun bergantung pada siapa yang menyepak. Di bawah Jusuf Kalla, partai ini sekarang dikenal giat mendukung pemerintah, padahal setahun silam para petinggi di Partai Golkar justru sibuk menggiring akar Beringin menjauh dari pusat kekuasaan.

Ketika itu Akbar Tandjung yang menduduki jabatan ketua partai. Ia sukses membawa Golkar menjadi partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004 tapi gagal memilih kandidat calon presiden yang unggul. Akibatnya, kendati memiliki kursi terbanyak di DPR, para kader Golkar binaan Akbar Tandjung tak berhasil meraih posisi penting di jajaran eksekutif. Akbar lantas mencoba membangun koalisi dengan beberapa partai—PDI Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa—untuk bertindak sebagai koalisi partai oposisi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun Akbar Tandjung yang justru dijatuhkan pihak oposisi di dalam partainya sendiri. Ia dikalahkan Jusuf Kalla—yang menjabat wakil presiden—dalam pertarungan sengit memperebutkan kursi ketua umum dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali, akhir tahun silam. Kebijakan Partai pun berbalik arah.


Ketua umum yang baru, yang sehari-hari adalah Wakil Presiden Republik, segera menggiring Partai untuk mendukung pemerintah. Kongsi oposisi bernama Koalisi Kebangsaan pun macet dan akhirnya bubar. Kini partai berlambang pohon beringin ini malah sibuk membangun koalisi partai pendukung pemerintah.

161831273361

Ajang Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pun digunakan untuk memformalkan sikap baru ini. Tuntutan agar partai ini mereposisi diri bakal menjadi agenda utama di acara yang akan digelar di Jakarta, Rabu sampai Jumat pekan ini, berbarengan dengan perayaan ulang tahun partai itu yang ke-41. Selain membicarakan reposisi diri, Rapat juga akan membahas situasi politik terakhir.

Rincian berbagai skema berkoalisi itu disiapkan untuk dipilih dan diputuskan dalam rapat. Salah satunya, Partai ikut membangun koalisi inti sebagai partai pendukung pemerintah. Jika skema ini yang dipilih, partai ini berharap terbentuk koalisi permanen dengan partai pendukung pemerintahan SBY-JK sampai akhir periode. ”Harus ada kontrak politik karena ini penting untuk menjamin agar pemerintahan SBY-JK berjalan stabil sampai empat tahun mendatang,” kata Syamsul Muarif, Ketua DPP Partai Golkar.

Menurut Syamsul Muarif, kontrak politik itu diharapkan menjadi semacam gentlemen’s agreement. Isinya, mengatur apa saja yang diperlukan pemerintah dari partai pendukung untuk menunjang efektivitas kerja kabinet dan sebaliknya.

Bila kesepakatan itu terjadi, pembentukan koalisi permanen di parlemen itu, menurut Priyo Budi Santosa, Wakil Sekjen Partai Golkar, membutuhkan dukungan minimal lima partai yang punya kursi signifikan di DPR. Ia membayangkan pendukungnya adalah Golkar (128 kursi), Partai Demokrat (57), PPP (57), PAN (53), dan PBB (11). Dengan komposisi ini, di antara 550 kursi DPR, koalisi itu menguasai 306 suara, lebih dari 50 persen plus satu, syarat minimal dukungan di parlemen.

Tentu, urusan sokong-menyokong itu tidak gratis. Reposisi sikap politik di Senayan dipamrihkan dengan reposisi kursi di kabinet. Meski bukan partai yang mencalonkan SBY-JK, Ketua Kaderisasi Organisasi dan Keanggotaan Yuddy Chrisnandi menilai lumrah jika partainya mendapat kompensasi atas portofolio kebijakan Partai Golkar di kabinet. Apalagi selama ini partai kuning itu sudah menunjukkan ”baktinya” kepada pemerintah dengan mengamankan kebijakan pemerintah di DPR.

Bakti itu diharapkannya akan berbuah memperkuat perwakilan Partai di kabinet. Soalnya, saat ini, selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya dua orang kader Partai Golkar yang duduk di kabinet: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris serta Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Meski masih anggota Partai, menurut Akbar Tandjung, Fahmi Idris dan Aburizal Bakrie tak pernah diusulkan Partai masuk kabinet. Saat rekrutmen kabinet, Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangsaan yang berseberangan dengan SBY-JK, dan ketiga anggota Partai itu justru dianggap sebagai pembelot.

Kini, setelah Akbar tak lagi memimpin Golkar, upaya mengusulkan kader ke kabinet mulai dirintis. Menurut Yuddy, tak ada pengurus yang keberatan ketika diskusi soal reshuffle dan peran Partai Beringin ini dilakukan sejak Mei lalu. Malah, pada awal September lalu, ihwal ini juga dibahas dalam rapat pleno pengurus. Rapat itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Jusuf Kalla. ”Tapi Partai tak punya rekomendasi apa pun karena itu hak prerogatif Presiden,” ujar orang dekat Ketua DPR Agung Laksono itu.

Seorang petinggi Partai mengungkapkan skema reshuffle. Separuh dari 36 anggota kabinet SBY-Kalla akan dibagi secara proporsional kepada partai peserta koalisi, sesuai dengan jumlah kursi di parlemen. Jika begitu, Golkar mendapat 6 kursi, Partai Demokrat dan PPP 3 kursi, PAN 2 kursi, dan PBB 1 kursi. Kalaupun yang diganti tak banyak, Wakil Ketua Umum Agung Laksono berharap partainya mendapat jatah separuh. ”Soal ini sudah dibicarakan dengan Ketua Umum,” ujarnya.

Partai Golkar malah diberitakan telah menyodorkan sejumlah nama ke presiden sebagai calon menteri, dan mengusulkan agar dilakukan reshuffle kabinet. Daftar nama itu, kata sumber Tempo, disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Agung Laksono saat bertemu Presiden di Puri Cikeas, dua pekan lalu. Sejumlah nama disebut-sebut, antara lain Andi Mattalata, Theo L. Sambuaga, Paskah Suzetta, dan Firman Subagio. Sayangnya, usul ini tak dikoordinasi sebelumnya dengan Kalla, sehingga menimbulkan friksi di internal Partai.

Menurut Syamsul Muarif, usul reshuffle itu masih berupa pernyataan pribadi, bukan keputusan dan sikap Partai. ”Kami risi membicarakan soal reshuffle meskipun ketua umum kami Wakil Presiden. Apalagi tak ada keputusan Partai soal itu,” kata Syamsul. Keengganan Partai ini semata tak ingin menambah kesan adanya ketegangan antara Wakil Presiden dan Presiden.

Urusan koalisi bahkan terkesan kurang diminati pengurus daerah. Suroto, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Solo, malah minta rencana koalisi permanen itu dihentikan saja. Berkaca dari masa lalu, Suroto menganggap koalisi itu tak efektif hingga ke daerah. Ia justru lebih khawatir konsolidasi internal Partai yang kedodoran. Apalagi Suroto merasa tak ada lagi pembinaan bagi daerah.

Keluhan serupa juga datang dari Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman. Gandung mengaku kesulitan berhadapan dengan konstituen menyangkut sejumlah kebijakan pemerintah gara-gara statemen Kalla. Soal kenaikan BBM, misalnya, sering para pengurus daerah bersikap ambivalen. ”Pertama harus mendukung kebijakan pemerintah tapi sekaligus kami juga harus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Repotnya, mereka tak bisa berkomunikasi langsung dengan ketua umumnya, gara-gara aturan protokoler. Sebaliknya, Kalla dinilai jarang bertandang ke daerah. Soal ini pernah disampaikan ke Agung, hanya tak ada tanggapan.

Soal bantuan ”gizi” juga jadi perkara. Bantuan dana ke daerah dinilai seret. Padahal mereka ditargetkan menang dalam pemilihan di daerahnya, modal awal sukses Partai dalam Pemilu 2009.

Perkara ini memang sempat membuat waswas kalangan dekat Kalla. Mereka khawatir, bosnya itu gagal membangun dan memperkuat jaringannya di lapis bawah Partai Beringin yang umumnya dikenal sebagai kader binaan Akbar.

Apalagi, meski memegang tampuk kekuasaan, Kalla masih harus berhitung dengan sejumlah kekuatan di Golkar. Ketua DPR Agung Laksono, misalnya, memiliki pendukung yang tak sedikit dan tak bisa dianggap remeh.

Selain bertumpu pada Kosgoro dan MKGR, dua organisasi pendiri Partai, Agung juga disokong aktivis GMNI. Ia juga tergolong rajin bertemu kader Partai di daerah ketimbang Kalla. Agung pun relatif gampang ditemui ketimbang Kalla, yang terbatasi aturan protokoler. Posisi sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua Umum membuat manuver Agung jauh lebih kencang ketimbang Kalla.

Kekuatan pendukung Akbar, mantan ketua umum, juga tak bisa juga dianggap remeh. Meski tak punya posisi penting di Partai, Akbar tetap jadi rujukan para kader Partai, terutama di daerah. Jaringannya berserak di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Belum lagi di DPR yang mayoritas lolos karena restu Akbar.

Di rumahnya di Kebayoran baru, Jakarta Selatan, dua kali dalam sepekan Akbar masih menggelar pertemuan rutin dengan para pendukungnya. Pintu rumah atau kantornya selalu terbuka dari pagi hingga makan malam.

Situasi Partai selalu dicermati Akbar. Mantan Ketua DPR ini mengaku risau ketika sejumlah pengurus daerah ”bercerita” tentang kekosongan komunikasi politik itu. Ia bisa memahami, kader-kader binaannya kini harus menghadapi situasi dilematis. Mau memposisikan dirinya di luar pemerintah, memperjuangkan kepentingan konstituen? Jawabannya tak mudah karena ketua umumnya adalah wakil presiden. Tapi, mau mendukung penuh pemerintah, dia bukanlah partai awal pendukung SBY-JK.

Dalam hitungan dagang, kata Akbar, basis dukungan Golkar yang luas melebihi basis dukungan Presiden akan meningkatkan posisi tawar partai itu dalam koalisi. Sekaligus posisi tawar Kalla sebagai ketua umum, juga sebagai wakil presiden. Sebaliknya, ia berpendapat Golkar secara organisasi belum mendapat apa-apa. ”Jadi, yang mendapat manfaat itu Kalla, bukan Golkar,” ujarnya. Karena itu, Akbar mewanti-wanti, kader Golkar harus bersiap tak usah kecewa jika pemerintahan SBY-JK sukses, secara politik Golkar tak bisa mengklaim keberhasilannya karena bukan partai pendukung asli SBY-JK. Sebaliknya, kalau pemerintah gagal, Golkar malah bisa terbawa-bawa. ”Tapi itulah konsekuensinya. Harga yang harus dibayar Golkar,” ujarnya. Terutama karena kekeliruannya dulu, dalam menentukan kandidat presiden yang perlu didukung Partai Golkar.

Widiarsi Agustina, Yophiandi Kurniawan, Muhammad Nafi, Imron Rosyid (Solo), Syaiful Amin (Yogyakarta)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831273361



Nasional 5/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.