Nasional 6/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Sang 'Jenderal Menteri' Belum Juga Pensiun

Jenderal di kabinet tak kunjung dipensiun. Para perwira menengah yang telah "disipilkan" resah.

i
COPOT sudah bintang di pundak para jenderal itu. Kamis pekan lalu, 84 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat memasuki masa purnabakti. Mereka dilepas melalui sebuah upacara Wisuda Purnawira di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tapi empat jenderal yang kini menghuni kabinet Gus Dur—Jenderal Wiranto, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar, dan Laksamana Muda Freddy Numberi—belum kelihatan hadir di Magelang. Para jenderal kabinet itu rupanya belum juga pensiun. Padahal, ada ketentuan TNI yang mengatakan bahwa setiap prajurit TNI/Polri yang dikaryakan ke pos sipil mesti menanggalkan dulu seragam militernya. Reaksi keras kontan bermunculan. Jawaban Cilangkap: kata akhir berada di tangan Presiden Gus Dur. Dua pekan lalu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sudrajat bahkan mengatakan pihaknya tengah mengajukan proposal agar perwira tinggi yang masih dalam usia produktif dan ditempatkan di jabatan politis tak serta-merta mesti dipensiun. Cuma, dalil "jabatan politis" itu terasa agak janggal. Soalnya, sejumlah jenderal yang baru pensiun itu juga duduk di jabatan politis, misalnya para "gubernur jenderal" seperti Gubernur DKI Letjen Sutiyoso dan Gubernur Jawa Tengah Mayjen Mardiyanto. Saat ini, usia Mardiyanto baru 52 tahun. Dan adalah Jenderal Wiranto sendiri yang meneken Keputusan Menhankam/Panglima TNI Nomor 03/1999 pada 1 April silam. Isinya menegaskan agar setiap personel militer yang tengah menduduki "kursi sipil" mesti memilih satu di antara tiga opsi: kembali ke TNI, alih status sebagai pegawai negeri sipil (PNS), atau pensiun. Beleid itu sendiri bermuara dari gencarnya gelombang unjuk rasa yang menginginkan penghapusan doktrin dwifungsi TNI/Polri—doktrin yang pernah disebut Asisten Perencanaan Umum Panglima Mayjen Agus Wirahadikusumah sebagai "dosa besar" militer. Atas nama doktrin itu, selama rezim Orde Baru sampai sekarang, perwira militer menguasai berbagai posisi strategis di jajaran birokrasi sipil. Jumlah mereka tak sedikit. Data Cilangkap mencatat ada 6.000 lebih personelnya yang ditugaskaryakan. Tiga ribu di antaranya terkena "Peraturan 1 April 1999", antara lain empat pos di kabinet, sepuluh gubernur, dan 128 wali kota atau bupati. Tiga ribu sisanya masuk kategori pengecualian, misalnya di parlemen, tempat tentara masih ditolerir berdwifungsi. Banyaknya pengecualian ini menimbulkan perdebatan di kalangan dalam angkatan bersenjata. Kini, banyak perwira menengah yang sudah terkena ketentuan itu terang-terangan menyatakan kekecewaannya. "Saya kecewa dengan pernyataan Wiranto soal status pensiun dirinya. Demi kerja besar menghapus dwifungsi TNI, saya sebenarnya rela dikorbankan seperti ini. Tapi, saat melihat para jenderal itu tak mau dipensiun dengan kilah itu jabatan politik, saya jadi tidak rela," kata seorang kolonel yang masa dinas militernya baru saja dipangkas. Kepala Biro Humas Departemen Dalam Negeri Kolonel Herman Ibrahim jelas mengatakan ada ketidakadilan di "dapur" militer sendiri. Dan itu memicu keresahan luas. "Ini kan diskriminasi," katanya sambil menyoroti keengganan para jenderal untuk pensiun itu. "Kenapa yang dihitung cuma keresahan para jenderal itu? Sementara di level kolonel ke bawah tidak?" ujar mantan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III/Siliwangi ini. Kegelisahan juga menyembul dari suara beberapa perwira muda di lingkungan Kodam IV/Diponegoro. Rupanya, di sana tengah berjubel "tentara pengangguran". Mereka adalah perwira yang ditugaskaryakan, lalu memilih pulang markas. "Sementara ini makan gaji buta," kata salah seorang di antaranya. Kekecewaan juga melenting dari mereka yang menerima kebijakan penyipilan itu. Dengarlah nada getir Kepala Biro Pengumpulan dan Pengolahan Data Sekretariat Kepresidenan, Brigjen Syafei Djamil, yang masa pensiunnya terpangkas satu tahun. "Wah, suka. Semakin segar. Masih segar begini sudah lepas, ha-ha-ha…," katanya dengan tawa kecut. Meski mengaku tak resah, Kepala Direktorat Sosial Politik Ja-Teng, Kolonel Hadi Sutanto, 50 tahun, pun mengaku tak gampang memutuskan pilihan. Apalagi, saat itu, perintah yang diterimanya jelas: duduk di posnya sekarang. Terang ia tak punya pilihan lain. Jika bersikeras memilih opsi kembali ke TNI, itu bisa berarti ia menolak perintah. "Berat. Sebelum memutuskannya, saya salat tahajud dulu. Sudah sekian tahun di TNI, tahu-tahu dicopot, pakaian kita ditanggalkan," ujarnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Dewa Putu Rai membantah adanya keresahan itu. "Itu kan pilihan mereka sendiri. Bagaimana mungkin resah?" katanya. Sesungguhnya, sejak dilansir, beleid Wiranto sudah mengundang "perlawanan". Beberapa jenderal yang menjabat menteri menolak menanggalkan tanda pangkatnya. Yang paling ramai adalah ketika Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Letjen A.M. Hendropriyono bersikukuh tak mau pensiun dan lebih suka balik kanan ke markas. "Saya kan enggak minta jadi menteri," katanya lantang. Menteri Penerangan waktu itu, Letjen Yunus Yosfiah, juga begitu. Meski bersama Menteri Dalam Negeri Letjen Syarwan Hamid telah memilih berkarir di jalur sipil, Yunus baru pensiun Kamis kemarin itu, setelah masa dinasnya sebagai menteri usai. Jabatan menteri yang dinilai sebagai jabatan politis—karena itu, bisa dikecualikan—ditolak Herman Ibrahim. Ia berprinsip, kursi menteri itu adalah pos sipil. Dan untuk meraihnya, seorang tentara mesti menjadi warga sipil dulu. "Justru karena itu jabatan politis, dia harus pensiun. Jangan dibalik, dong," katanya. Dengan kata lain, Herman ingin menegaskan bahwa bidang politik memang semestinya bukan porsi militer aktif. Banyaknya pengecualian ini dibantah Asisten Personel TNI Mayjen Suparto S. Menurut dia, ketentuan itu akan tetap diberlakukan, tak terkecuali pada jenderal yang mengisi jabatan politis. "Semuanya sama, tidak ada pengecualian," katanya. Menteri Freddy, yang hingga kini masih menyandang tanda pangkatnya, juga menyatakan siap pensiun. "Kalau peraturannya begitu, kita harus loyal," kata sang Laksamana kepada Diyah Prabandari dari TEMPO. Cuma, walaupun ketentuan itu dijalankan tanpa pandang bulu, persoalan belum selesai. Banyak aturan yang berjalan saling tabrak. Dalam banyak kasus, kata Herman Ibrahim, banyak perwira yang tak punya pilihan selain pensiun dini. Ia menuturkan pengalamannya. Saat itu, usianya baru 52 tahun—masih tiga tahun sebelum dinas aktifnya kelar. Tapi penjelasan dari Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI—sekarang sudah dilikuidasi—waktu itu amat jelas arahnya. Mereka yang ingin kembali ke markas diwanti-wanti tak akan mendapat jabatan apa pun. Status mentereng yang bakal dinobatkan adalah perwira menunggu tugas (pagugas). "Alias tak punya pekerjaan, dan mendapat gaji buta, meski masih menyandang pangkat," kata Herman. Soal lokasi penempatan juga bisa bikin pusing kepala. Seorang perwira menengah—kolonel dan letnan kolonel—yang memilih balik kanan ke jalur militer, setidaknya, mesti ditempatkan di komando daerah militer (kodam) atau markas besar. Bagi yang, katakanlah, domisili asalnya di Jakarta lalu ditarik ke Kodam Jaya, pilihan ini tak terlalu menjadi masalah. Biasanya, mereka sudah punya rumah, kendaraan, dan berbagai sarana lainnya. Tapi kalau, contohnya, orang Flores ditempatkan di Denpasar, sambil antre pos yang lowong, ia mesti memikirkan sewa rumah, sekolah anak, dan tetek-bengek lainnya. Itu tak mudah. Ada lagi ketentuan usia. Bagi yang memilih jalur sipil, hanya yang berusia di bawah 51 tahunlah yang bisa dialihkan statusnya sebagai PNS. Buat yang sudah lewat umur, cuma tersedia dua opsi: kembali ke markas atau pensiun dini. Nah, buat Herman Ibrahim, contohnya, yang berusia 52 tahun, urusannya menjadi bak buah simalakama. Mau pensiun, karir militernya masih tiga tahun lagi. Mau jadi PNS, terbentur ketentuan soal umur itu. Statusnya hingga kini mengambang. Artinya, pilihan tinggal satu: pensiun. Taruhlan bisa masuk jadi PNS. Masih ada segepok aturan yang bisa tak mengenakkan, antara lain ada ketentuan yang membatasi kewenangan seorang pejabat yang berasal dari pensiunan, misalnya tak lagi punya kewenangan meneken surat-surat penting dan menentukan anggaran. "Jadilah ia seorang pimpinan dengan kekuasaan yang dilucuti. Cuma pajangan," kata Herman lagi. Mereka yang menjadi "pajangan" itu jelas telah berkorban demi tegaknya aturan dari atas. Kalau sang pembuat aturan ternyata "lolos" dari aturannya sendiri, benarlah kata Herman Ibrahim, "Itu diskriminasi." Karaniya Dharmasaputra, Darmawan Sepriyossa (Jakarta), L.N. Idayanie (Yogyakarta)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836211918



Nasional 6/8

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.