Laporan Khusus 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Yang Gelisah Di Pelukan Ibu Pertiwi

Tuntutan referendum tiba-tiba datang dari berbagai arah--tak hanya dari Aceh. Inikah upaya sungguh-sungguh provinsi itu untuk menjadi negeri merdeka? Atau sekedar tuntutan perhatian yang lebih besar atas eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak asasi terhadap mereka? Apa, selain gagasan negara federasi, yang mungkin mencegah disintegrasi Indonesia lebih lanjut?

i
Lindong gata seugala nyang Mujahiddin Jeut-jeut mukim ya mukim Aceh Meurdeka...

(Allah lindungimu ya Mujahiddin Kampung demi kampung, Aceh Merdeka)

Di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pekan lalu, rakyat provinsi itu mengirimkan dua pesan penting kepada para politisi di Jakarta. Berkumpul dalam jumlah sangat besar (”Jumlah yang belum pernah saya saksikan sepanjang hidup,” kata seorang peserta berusia 53 tahun), mereka menuntut referendum—secara damai. Namun, mereka juga menyanyikan syair lagu perjuangan klasik era Cut Nyak Dhien, seperti Hikayat Prang Sabi itu, yang dengan mudah bisa ditafsirkan sebagai kesediaan berkubang darah jika tuntutan damai tadi tak dipenuhi.

”Referendum adalah permintaan wajar rakyat Aceh,” kata Cut Nurasikin, satu-satunya perempuan yang berpidato di depan massa hari itu. ”Demi Allah, saya siap berjuang bagi suksesnya referendum, meskipun harus berperang. Saya siap mati untuk Aceh.” Dan gemuruh suara Allahu Akbar menyambutnya.


Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), lembaga yang dibentuk para mahasiswa untuk memotori protes besar itu, memberi pemerintahan Abdurrahman Wahid waktu untuk menjawab tuntutan mereka hingga 4 Desember mendatang. ”Bila (referendum) tak dilaksanakan tahun depan, kemungkinan besar semua elemen rakyat Aceh akan menjadi gerilyawan atau berjuang total untuk kemerdekaan,” kata Muhammad Nazar, Koordinator Presidium Pusat SIRA, pemuda berumur 26 tahun itu.

161865751474

Inilah protes gerakan separatis terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pekan lalu itu tak hanya akan menentukan masa depan Aceh, tapi juga Indonesia secara keseluruhan.

Tak hanya di masjid itu. Jantung Banda Aceh, ibu kota provinsi, tenggelam dalam lautan manusia dengan tulisan dan teriakan sama: ”Kamoe Lake Referendum” atau ”Kami Minta Referendum”. Dari segala penjuru provinsi, orang berdatangan dalam konvoi truk, pikap, bus, dan kendaraan roda dua, mengenakan ikat kepala putih bertulisan ”Referendum” warna biru, sambil sesekali meneriakkan ”Hidup Aceh” dan ”Muak dengan Indonesia!”

Di berbagai tempat, laki-perempuan dan tua-muda mengantar para wakil mereka untuk menghadiri apa yang mereka sebut sebagai Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR)—humor getir untuk tuntutan yang menegangkan itu. Di Desa Alue Awe, misalnya, di Aceh Utara, sebagian masyarakat betah duduk di tembok-tembok di pinggir jalan raya hingga menjelang subuh untuk terus memberikan semangat bagi setiap rombongan yang melintasi desa mereka.

Di sepanjang Sungai Krueng Aceh, sekitar seratus kapal motor berparade dari Lampulo hingga Pante Pirak. Dan di balik jeruji besi penjara Banda Aceh, para sipir mempersilakan seratusan lebih narapidana ikut merayakan ”pesta kemerdekaan” itu.

Merdeka? Dua hari setelah perhelatan besar itu, bendera merah Aceh Merdeka memang berkibar di rumah-rumah penduduk dari Kuala Batee sampai Trumon (Kabupaten Aceh Barat). ”Tidak ada rumah yang tidak menaikkan bendera,” kata sebuah sumber di Kantor Camat Blangpidie kepada TEMPO via telepon. Namun, atas kesadaran masyarakat sendiri, bendera-bendera itu diturunkan sore harinya.

Apa yang bisa dilakukan Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri? Menanggapi tuntutan itu pekan lalu, Presiden Abdurrahman menyatakan akan mengesampingkan cara-cara militer seperti yang dilakukan para pendahulunya. Dia bahkan mengatakan, ”Rakyat Aceh mempunyai hak mengadakan referendum untuk menentukan masa depannya sebagaimana Timor Timur.”

Simalakama buat Abdurrahman: tanpa referendum Aceh akan berontak, dengan referendum Aceh hampir pasti merdeka. Melihat antusiasme rakyat yang besar terhadap pawai referendum damai tadi, pengamat politik dan tokoh lokal Nazaruddin Syamsuddin memperkirakan 90 persen rakyat Aceh akan memilih merdeka jika referendum dilaksanakan.

Dan itu sungguh merupakan tikungan sejarah yang selama ini dikhawatirkan kaum nasionalis dan militer Indonesia—mereka yang menganggap konsep negara kesatuan sebagai sesuatu yang utuh dan final.

Berbeda dengan Timor Timur yang dicaplok paksa Indonesia pada 1975-an, Aceh adalah provinsi yang paling loyal sejak awal kemerdekaan. Adalah Aceh yang mengumandangkan kedaulatan republik Indonesia ketika Belanda mengklaim bahwa seluruh wilayah Nusantara telah mereka taklukkan. Secara ekonomi, provinsi ini juga merupakan salah satu yang terkaya.

Sial bagi Indonesia, kini tidak hanya Aceh yang ingin keluar dari orbit Jakarta. Tuntutan referendum bahkan tak hanya marak kembali di provinsi lain yang punya reputasi untuk itu, seperti Irianjaya. ”Anak-anak manis” seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan juga kian berani mengungkapkan perasaan mereka yang dulu tersembunyi—provinsi-provinsi kaya yang lama merasa jadi sapi perah belaka bagi Jakarta.

Indonesia sedang berada dalam pusaran gaya sentrifugal yang dahsyat—seperti Uni Soviet dan Yugoslavia pada awal 1990-an. Terancam berkeping-keping jadi sekumpulan republik kecil.

Akankah itu terjadi pada Indonesia? Sangat mungkin. Secara berdarah pula? Tergantung. Akan sangat berdarah hanya jika pemerintah pusat mencoba mencegahnya dengan kekerasan bersenjata. Di Irianjaya, seperti juga di Aceh, semangat kemerdekaan telah menjangkiti kalangan yang jauh lebih luas, tak hanya kelompok-kelompok kecil bersenjata yang oleh Orde Baru dulu disebut sebagai gerombolan pengacau keamanan (GPK). Tentara dan mesin perang secanggih apa pun tak kan sukses mengembalikan mereka ke pangkuan Republik tanpa banjir darah yang teramat mahal. Seperti Afghanistan atau Bosnia mengajarkan, cara-cara militer justru menghasilkan kegagalan ganda: banyak korban jatuh, dan dua negara itu tetap lepas pula.

Sejarah kemanusiaan menyaksikan peta dunia selalu berubah. Batas-batas negara meluas serta mengerut, dan bahkan nasionalisme selalu didefinisikan ulang. Haruskah orang kecewa melihat Indonesia baru kelak lebih sempit dari ketika merdeka, jika pertikaian berdarah adalah alternatifnya?

Banyak orang menumpahkan kekecewaan kepada pemerintahan B.J. Habibie yang memberi tawaran referendum kepada Timor Timur, yang kini ditiru oleh provinsi lain. Namun, kekecewaan yang sebenarnya, jika ada, patutlah dinisbahkan kepada konsep negara kesatuan yang selama ini diterapkan secara salah arah, kaku, dan kelebihan dosis. Dan di situlah letak ironinya: negara kesatuan yang menyakralkan keutuhan dan penyeragaman justru pada akhirnya menjadi biang perpecahan besar.

Hampir sepanjang sejarahnya, khususnya selama era Demokrasi Terpimpin (Sukarno) dan lebih-lebih lagi pada era Orde Baru (Soeharto), semboyan ”Bineka Tunggal Ika” atau ”Persatuan dalam Keragaman” tak lebih merupakan slogan kosong belaka. Dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan monolit dalam dua era itu, ”kebinekaan” tak lebih merupakan glorifikasi parade kesenian daerah di layar televisi serta kehilangan aspeknya yang substansial: keragaman politik serta hak yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri.

Jargon persatuan dan kesatuan yang abstrak menjadi newspeak—meminjam Noam Chomsky—untuk menindas keragaman aspirasi, jika perlu lewat kekerasan militer, seperti praktek daerah operasi militer (DOM) di Aceh yang traumatis itu. Kata ”disintegrasi” dan ”antinasionalis” ditonjolkan untuk menafikan kemungkinan orang memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta politiknya.Dengan keberingasan militeristisnya, wataknya yang monolit, Golkar-nya yang de-facto partai tunggal, dan konsep kenegaraannya yang sentralistik, Orde Baru melakukan kesalahan sama seperti rezim-rezim komunis Eropa Timur. Orde Baru—seperti Soviet, Imperium Romawi, ataupun Kekhalifahan Usmaniyah Turki—akhirnya harus berhadapan dengan hukum besi sejarah yang merontokkannya.

Sistem yang monolit dan sentralistis tak hanya kehilangan kepekaan terhadap aspirasi kedaerahan yang justru makin besar pada era globalisasi sekarang—fenomena yang oleh John Naisbitt disebut sebagai global paradox, tapi juga terbukti sangat mahal dari sudut pandang apa pun. Untuk dapat mempertahankannya, negara harus menyediakan anggaran militer yang besar—dan dengan ongkos kemanusiaan yang besar pula di kalangan korbannya. Secara sosial dan ekonomi, sistem tersentral menyedot sumber daya daerah ke pusat hanya untuk menjadi jarahan segelintir elite, seraya memicu bencana besar lewat urbanisasi, kesenjangan lebar, dan lestarinya kemiskinan di pedesaan. Secara politik, sistem itu jelas tidak demokratis, despotis serta cenderung korup.

Anehnya, itulah sistem yang ingin tetap pula dipertahankan oleh sejumlah politisi pada era pasca-Soeharto, seperti tercermin dalam penolakan mereka untuk mendiskusikan amandemen UUD 45 dan revisi terhadap konsep negara kesatuan yang kaprah itu. Pandangan seperti itu masih dominan di kalangan politisi dari partai-partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang terutama tampak ketika mereka beramai-ramai menggasak tantangan Partai Amanat Nasional untuk memikirkan konsep negara federasi.

Setelah Soeharto jatuh, Habibie mencoba mengoreksi beberapa hal di bawah sorotan dan tekanan rakyat yang lebih besar. Program demokratisasinya lewat pemilu yang berkualitas, keleluasaan membentuk partai politik, dan kebebasan pers, telah membantu negeri ini menerobos sakralisme semu yang dilestarikan para pendahulunya. Habibie tidak setuju dengan konsep federasi, tapi pemerintahannya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, ”75 persen mengandung elemen federalisme”. Menurut undang-undang baru itu, semua urusan pemerintahan sudah diserahkan ke daerah otonom, tetapi untuk urusan agama, peradilan, moneter, luar negeri, dan hankam, tetap ditangani pemerintah pusat.

Namun, khususnya bagi Aceh, itu semua sudah terlambat. Otonomi yang lebih besar, bahkan pemasangan putra daerah Hasballah M. Saad dalam susunan kabinet Abdurrahman Wahid, tak lagi bisa menghibur mereka. ”Rakyat Aceh menentang otonomi,” kata Ketua Dewan Musyafat Aceh Sepakat Sumatra Utara, H. Amir Ishak. ”Karena sejak Indonesia merdeka, rakyat Aceh selalu dikecewakan dengan janji-janji dari pemerintah pusat tentang daerah istimewa.”

Walhasil, hanya tersisa satu kompromi politik jika Jakarta ingin tetap mempertahankan Aceh dalam Republik Indonesia: federasi. Artinya, Aceh akan menjadi salah satu negara bagian dalam republik besar ini.

Mungkinkah? Itu akan tergantung seberapa besar tekanan daerah lain, tak hanya Aceh. Gagasan seperti ini pernah dilontarkan oleh mantan gubernur Irianjaya, Barnabas Suebu. ”Dengan model negara seperti sekarang, rakyat Irian bukan hanya tidak dianggap orang, tapi tidak dianggap untuk orang Indonesia,” katanya. ”Kami menuntut negara federasi, bukan sekadar otonomi.”Dari Sulawesi Selatan, politisi Golkar Marwah Daud Ibrahim bertekad akan memperjuangkan konsep negara federal melalui Badan Pekerja MPR, yang bisa direalisasi pada 17 Agustus 2000.

Dan di Samarinda, tepuk tangan riuh menggema di Gedung DPRD Kalimantan Timur, ketika ratusan pengunjung sidang yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat mendengar wakil rakyat mereka membuat keputusan yang spektakuler pekan lalu: mendesak pemerintah pusat mengubah negara Indonesia menjadi federal.

Kalimantan Timur tidak—atau belum—ingin merdeka. Mereka masih ingin menjadi bagian dari republik ini, tapi dalam payung federasi. Mungkinkah itu menjadi kompromi yang sama bagi Aceh kita yang tercinta?

Farid Gaban (Jakarta), J. Kamal Farza (Banda Aceh), Zainal Bakri (Lhokseumawe), dan Redy M.Z. (Samarinda)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161865751474



Laporan Khusus 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.