Nasional 6/10

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pesan khusus buat panglima

Peran panglima baru abri adalah untuk memenangkan jabatan ketua umum golkar? itulah spekulasi yang kini beredar. tapi pangab feisal punya pendapat lain.

i
SETIAP kali panglima baru ABRI lahir, beragam versi pendapat, harapan, sampai spekulasi pun mengalir. Sebagian muncul di seminar dan media massa, sebagian lainnya beredar dalam percakapan sampai gosip di berbagai pesta koktail dan kedai kopi. Fenomena khas ini lalu bermuara ke satu fokus: ''Mau dibawa ke mana ABRI?'' Pertanyaan ini pula yang mengiringi pelantikan Jenderal TNI Feisal Tanjung, 54 tahun, sebagai Panglima ABRI, pekan lalu. ABRI bukan sekadar kelompok penyandang bedil semata yang bertugas menghalau ancaman keamanan sebagaimana lazimnya dikenal di berbagai negara maju. Mereka menyandang pula peran sebagai kekuatan sosial dan politik, hal yang diketengahkan lewat doktrin Dwifungsi ABRI. Yang terjadi selama ini, figur seorang Panglima ABRI dipandang sangat menentukan langkah ABRI dalam memainkan peran itu. Di awal masa jabatannya, Jenderal Feisal belum bisa banyak bicara soal manuver sosial politik yang hendak ia mainkan. Namun, ia tetap menunjukkan komitmennya kepada doktrin Dwifungsi ABRI. Kelompok militer akan terus bermain di pentas sosial politik. ''ABRI tidak hanya ingin menjadi penonton dan sekadar bertindak sebagai pemadam kebakaran,'' kata Feisal menjawab pertanyaan TEMPO. Barangkali Jenderal Feisal harus bekerja keras. Sebagian pengamat politik menarik kesan bahwa peran sospol ABRI sedang surut. Kesan itu semakin kuat dengan kenyataan bahwa porsi personel ABRI di kabinet berkurang, dan calon kuat untuk menjadi gubernur dari Mabes ABRI mendadak urung ditempatkan di Sumatera Utara karena tak memperoleh dukungan Golkar, bulan lalu. Lantas, ini yang sedang berlangsung: calon ABRI untuk jabatan Ketua Umum Golkar tak akan berjalan mulus. Menteri Penerangan Harmoko juga diunggulkan untuk jabatan yang akan diperebutkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Oktober nanti itu. Gejala ini memang sangat berbeda dengan gambaran pada 1980, ketika ABRI praktis mengendalikan Golkar, menggaet 54% pos di pemerintahan pusat, 70% kursi gubernur, dan 56% posisi bupati di negeri ini. Namun, secara tidak langsung, Feisal menolak sinyalemen itu. Intensitas dwifungsi, menurut Feisal, dapat berubah dari waktu ke waktu. Suatu saat memang bisa dominan, tapi pada saat yang lain dalam bahasa Jenderal yang dibesarkan di Sibolga, Sumatera Utara, ini tutwuri handayani alias mendukung dari belakang. ''Ini sesuai dengan asas kepemimpinan dalam ABRI,'' ujar Feisal. Bekas Kepala Sospol ABRI Letjen TNI Harsudiyono Hartas juga menganggap penilaian bahwa peran ABRI surut itu bisa dipertanyakan. Kuantitas personel ABRI di pemerintahan, menurut Harsudiyono, bukan satu-satunya indikasi. Namun, ia sendiri merasa sulit menilainya. ''Karena belum pernah ada evaluasi,'' ujarnya. Padahal, menurutnya, konsep dwifungsi itu telah dioperasionalkan sejak tahun 1966. Gagasan dwifungsi itu sendiri lahir tahun 1950-an. Ide yang berasal dari Jenderal Abdul Haris Nasution itu kemudian menjadi konsep yang siap dioperasionalkan setelah digodok dalam Seminar Angkatan Darat I di Bandung, Agustus 1966. Seminar ini memutuskan bahwa Dwifungsi ABRI harus menjadi ciri kehidupan politik di Indonesia. Peranan utama milter, sejak saat itu hingga seterusnya, tidak lagi boleh dipandang sebagai fenomena sepele. Hasil rumusan seminar itu, dengan beberapa kali penyempurnaan, selalu menjadi acuan setiap Panglima ABRI dalam mengoperasionalkan dwifungsi. Lalu, sejauh mana seorang Pangab bisa bermain? Pengamat politik militer Dr. Salim Said mengatakan, bagaimanapun, kekuasaan tertinggi ABRI ada di tangan Presiden. Sebagai panglima tertinggi, Presiden punya hak mengatur ABRI. ''Kegiatan politiknya ditentukan oleh Presiden. Kenyataan ini tak bisa dibantah,'' kata Salim Said. Tapi tunggu dulu. Dalam soal dwifungsi, menurut Letjen Harsudiyono, komitmen ABRI adalah kepada negara, bukan Pemerintah. Maka, dalam pandangan Harsudiyono, ABRI semestinya mengajukan calon untuk ketua umum mendatang tanpa menunggu lampu hijau Pemerintah. ''Karena ABRI prihatin melihat kondisi Golkar sekarang,'' katanya tanpa bersedia menyebutkan materi keprihatinannya. Menteri Hankam Jenderal Edi Sudradjat tampaknya sepakat. Ketika masih menjabat sebagai Pangab, Edi sempat mengutarakan keinginan ABRI mengajukan sejumlah nama untuk calon Ketua Umum Golkar. Namun, apa itu perlu? ''Kalian yang menilai, kami cuma menyediakan tenaga,'' kata Edi kepada TEMPO belum lama berselang. Feisal menanggapi soal ini secara hati-hati. Ia mengatakan, belum ada calon ABRI yang akan diturunkan ke gelanggang Munas Golkar. Soal Ketua Umum Golkar atau ABRI pun, bagi Feisal, agaknya bukan perkara besar. ''Kita serahkan saja kepada Munas nanti,'' ujarnya. Kalau soal ini sampai menjadi silang pendapat, posisi seorang Pangab memang menjadi sulit. Agaknya, arah kebijaksanaan Pangab adalah hasil kompromi antara kehendak ABRI sebagai kekuatan sospol dan kemauan Pemerintah. Pangab boleh dibilang sekadar menjalankan misi yang telah disepakati. Kalau itu memang kenyataan, pengaruh figur Pangab hanya sebatas bagaimana ABRI memainkan improvisasi dalam menjalankan misinya. Sejauh mana Feisal akan berimprovisasi, itu memang masih sulit ditebak. Tapi agaknya ia menghadapi misi yang tidak mudah, yang salah satunya adalah menyukseskan Munas Golkar di Jakarta, Oktober mendatang. Munas ini bisa dianggap strategis karena akan memilih jajaran pengurus yang diperkirakan sedikit-banyak akan ikut mengatur jalannya suksesi, yang siapa tahu akan terjadi sebelum republik ini menginjak tahun 2000. Di tengah persiapan Munas Golkar itu, Harsudiyono menuding ada kelompok yang memperkuat diri untuk menguasai Golkar demi keuntungan kelompoknya sendiri. Bekas Kepala Sospol ABRI yang kini menjadi perwira tinggi Mabes ABRI itu, ketika ditanya, tidak bersedia menunjuk hidung. Yang terang, ujarnya, tugas ABRI meluruskan situasi semacam itu adalah sesuai dengan amanat dwifungsi. Tidak mengherankan bila tokoh ABRI semacam Harsudiyono Hartas dan Edi Sudradjat merasa ikut bertanggung jawab atas masa depan Golkar. ''Kami ikut pula duduk bersama di Golkar,'' kata Edi. Sejarah memang mencatat, ABRI-lah yang membidani Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang menjadi cikal bakal Golkar, tahun 1964. Ketika itu, TNI Angkatan Darat memang berkepentingan menggalang kekuatan massa untuk menandingi pengaruh PKI yang mendapat angin dari Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pada tahun pertama setelah kelahirannya, menurut pengamat politik Leo Suryadinata dalam bukunya Golkar dan Militer, Sekber Golkar belum bisa berbicara kendati telah menghimpun dukungan dari 64 organisasi. Dominasi PKI masih tetap tidak tertandingi. Baru setelah pecah konfrontasi antara ABRI dan PKI, Sekber Golkar dibanjiri organisasi massa yang merasa tak lagi sudi berafiliasi ke salah satu partai yang ada. Keanggotaan Sekber Golkar membengkak, dari 128 organisasi massa pada 1966 menjadi 262 pada 1967, dipimpin oleh Mayjen S. Sukowati, tokoh TNI Angkatan Darat waktu itu. Sekber Golkar pun dipersiapkan menjadi mesin pemilu bagi kemenangan Orde Baru. Kemenangan pemilu penting bagi ABRI. Sebab, itu menjadi legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru. Di bawah dukungan ABRI, Sekber Golkar meraup lebih dari 60% suara pada Pemilu 1971. Golkar memberi dukungan politis yang konstitusional kepada Orde Baru. ABRI memang harus bermain lewat Golkar karena tak mungkin ikut terjun dalam pemilu. Seusai Pemilu 1971, nama Sekber Golkar berubah menjadi Golkar. Sukowati, yang terpilih menjadi ketua umum dalam Munas tahun 1973, tak lama menjabat sebagai ketua umum periode kedua. Ia meninggal dan digantikan oleh Amir Moertono, tokoh ABRI pula. Amir bahkan memimpin Golkar sampai tahun 1983, sebelum ia digantikan oleh Letjen Sudharmono. Pada masa kepemimpinan Sudharmono, kontrol ABRI atas Golkar terkesan kendor. Sudharmono, oleh William Liddle, pengamat politik Indonesia dari Universitas Ohio, AS, disebut sebagai figur kuat. Ia punya pengaruh di birokrasi dan didukung kader- kader sipil yang andal. Tradisi Golkar menjadi kepanjangan tangan politik ABRI perlahan-lahan pun terasa berkurang. Alhasil, Sudharmono bisa terpilih sebagai Wakil Presiden RI meskipun pihak ABRI kurang berkenan. Kepemimpinan Golkar di bawah Letnan Jenderal (Purn.) Wahono pun tak membuat ABRI lebih leluasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kader-kader Golkar tentu ingin melihat kepemimpinan Wahono yang mandiri. Buktinya? Lihat saja, saat pencalonan Gubernur Sumatera Utara bulan lalu dan Gubernur DKI tahun lalu, kandidat Golkar berbeda dengan calon pilihan ABRI. Golkar, sebagai salah satu saluran politik ABRI, rupanya sudah merasa lebih dewasa untuk memainkan perannya sendiri. Konstelasi politik pun semakin rumit. Di balik semangat bersaing antara Golkar dan ABRI yang belakangan sering terdengar, menurut Salim Said, nyatanya kedua organisasi ini akhirnya bergantung pada satu orang saja: Pak Harto. Kepemimpinan yang panjang telah membuat Pak Harto menjadi tokoh yang sangat karismatis. Dengan posisi Pak Harto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Panglima Tertinggi ABRI, praktis kendali akhir kedua organisasi itu berada di tangannya. Akumulasi kekuasaan itu, menurut Salim Said, terjadi tanpa sengaja. ''Ini akibat lembaga-lembaga politik kita yang kurang berfungsi dengan baik,'' ujar Salim Said, yang kini lebih dikenal sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dalam kondisi semacam ini, operasionalisasi Dwifungsi ABRI menjadi tak sederhana. Harsudiyono pun mengusulkan adanya evaluasi dan reaktualisasi pedoman dwifungsi. ''Agar lebih sesuai dengan kondisi sekarang,'' ujarnya. Konsep itu, menurut Harsudiyono, harus bertitik tolak dari kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang ada sekarang. Harsudiyono menolak anggapan bahwa evaluasi dwifungsi itu bertujuan membangun kembali supremasi ABRI seperti awal tahun 1970-an: ABRI memperoleh jatah lebih besar untuk misi kekaryaannya, dengan menempatkan personelnya di posisi-posisi penting. ''Dikotomi ABRI-sipil itu sudah kuno,'' tuturnya. Yang penting, ujarnya, ABRI bisa ikut mengupayakan agar jajaran personel dalam kerucut suprastruktur politik di negeri ini diisi orang-orang yang tepat. ''Ini yang menjadi perhatian saya,'' katanya. Barangkali, ajakan Harsudiyono ada benarnya. Kalau memang begitu, setidaknya kalangan militer harus siap memiliki keseragaman persepsi tentang perubahan-perubahan yang telah dan masih akan terjadi di pentas sosial politik republik kita. Putut Tri Husodo, Bambang Sujatmoko, Indrawan, dan Wahyu Muryadi

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833489790



Nasional 6/10

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.