Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Putusan DKPP Dilebarkan

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum karena menemani koleganya menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Ia juga dianggap menerbitkan surat yang melampaui kewenangan. Arief memberikan penjelasan kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 21 Januari lalu.

i Arief Budiman saat ditemui Tempo di Kantor KPU, Jakarta,Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Arief Budiman saat ditemui Tempo di Kantor KPU, Jakarta,Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Anda dianggap melanggar etik dengan menemani kolega mendaftar ke PTUN. Apa penjelasan Anda?
Bu Evi Novida Ginting—yang diberhentikan dari posisi Komisioner KPU—sudah mendaftarkan gugatan lewat online sekitar pukul 07.30. Saya baru bertemu pukul 11.00.

Apakah tindakan itu pantas secara etik?
Dalam persidangan, ahli yang saya datangkan mengatakan bahwa kehadiran itu bentuk duty of care seorang pemimpin. Saya juga tak melakukan apa-apa atau bertemu dengan siapa pun di PTUN. Hanya menemani Bu Evi. Tapi putusan DKPP dilebarkan, saya dianggap tampil dalam berbagai kesempatan dan melakukan perlawanan. Saya tidak melakukan itu.

DKPP menganggap Anda melampaui kewenangan karena mengeluarkan surat pengaktifan kembali Evi Novida.
Itu surat pengantar biasa, bukan surat keputusan yang mengaktifkan Bu Evi sebagai komisioner. Surat pengantar itu diparaf oleh semua komisioner, termasuk sekretaris jenderal. Tidak ada surat yang dibuat oleh saya sendiri.

Mengapa Anda mencantumkan permintaan agar Evi segera aktif menjalankan tugas?
Saat itu tahapan pilkada sedang padat. Jika terjadi kekosongan jabatan, pekerjaan itu dirangkap oleh komisioner lain. Karena itu, saya meminta dia segera aktif, bukan mengaktifkan posisinya.


•••


Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad:

Kami Konsisten pada Fakta Persidangan

161479512383

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Muhammad. dkpp.go.id

PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum menuai polemik. Ketua DKPP Muhammad mengklaim putusan itu sudah melalui proses verifikasi ketat. Berikut ini petikan wawancara dengan Muhammad yang dilakukan secara tertulis pada Kamis dan Jumat, 21 dan 22 Januari lalu.

Apa alasan DKPP mempersoalkan surat Arief Budiman yang isinya cuma meneruskan surat keputusan presiden?
Surat Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan penghentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting sudah tepat. Presiden tak menjalankan seluruh amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, terutama amar keempat dan kelima. Amar putusan keempat dan kelima adalah kewenangan DKPP.
(Amar keempat putusan PTUN mewajibkan Presiden merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi yang sempat diberhentikan secara tidak hormat sebagai Komisioner KPU. Adapun amar kelima terkait dengan pembayaran biaya perkara.)

Sejumlah pihak menilai putusan DKPP bias dan berat sebelah. Apa tanggapan Anda?
Setiap laporan masyarakat yang masuk ke kami melalui proses verifikasi formil dan materiil yang ketat agar dapat dinyatakan layak disidang.

Legal standing penggugat dipertanyakan karena tak berhubungan langsung dengan tindakan Arief.
Kami tak punya pretensi dalam memutus perkara dan konsisten pada fakta persidangan. Putusan pleno soal pemberhentian kepada Pak Arief diambil dengan musyawarah suara mayoritas.

DKPP juga dianggap mengabaikan penjelasan Arief dan pakar di persidangan. Bagaimana menurut Anda?
Pak Arief dan ahli yang diajukan sudah didengar keterangannya. Seluruh keterangan pengadu, teradu, ahli, serta alat bukti yang ada juga telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161479512383


KPU DKPP

Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB