KOALISI masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi sektor keamanan mengkritik rencana Kepala Kepolisian RI terpilih, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengaktifkan kembali pasukan pengamanan masyarakat (pam) swakarsa. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai ada potensi masuknya kelompok garis keras ke pam swakarsa. “Pam swakarsa bisa dipakai untuk memukul gerakan kritis masyarakat,” kata Asfinawati pada Kamis, 21 Januari lalu.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 20 Januari lalu, Sigit memastikan akan menghidupkan kembali pam swakarsa. Ia mengklaim rencana itu bertujuan membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Sigit, pam swakarsa juga akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri. “Pam swakarsa bisa tersambung dengan petugas kepolisian,” ucapnya.
Aturan pembentukan pam swakarsa juga muncul dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020. Personel pam swakarsa bisa terdiri atas anggota satuan pengamanan (satpam); kelompok kearifan lokal, seperti pecalang di Bali; kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat; serta siswa dan mahasiswa Bhayangkara. Selain itu, purnawirawan Polri dan Tentara Nasional Indonesia bisa masuk ke kepengurusan pam swakarsa. Pada 1998, pam swakarsa yang beranggotakan sejumlah organisasi kemasyarakatan digunakan untuk menekan demonstrasi mahasiswa dan mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Danu Pratama, mengatakan kepolisian tak memiliki aturan jelas tentang kualifikasi organisasi yang ditetapkan sebagai pam swakarsa. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya pun tak gamblang. Danu menilai diskresi Polri terlalu besar dalam mengangkat organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan lain menjadi pam swakarsa.
Setelah 22 Tahun
PERTAMA kali menyembul pada 1998, istilah “pam swakarsa” alias pasukan pengamanan masyarakat swakarsa kembali muncul belakangan ini. Kepala Kepolisian RI terpilih mengklaim organisasi ini akan berbeda dibanding masa lalu.
November 1998
Dibentuk Tentara Nasional Indonesia, pam swakarsa digunakan untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka juga membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang berujung pada peristiwa tragedi Semanggi I.
Januari 2002
Keberadaan pam swakarsa diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyebutkan fungsi kepolisian dibantu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa.
Juli 2020
Pam swakarsa masuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 82 menyebutkan Polri berwenang menunjuk, mendidik, dan melatih pam swakarsa.
4 Agustus 2020
Kepala Polri Jenderal Idham Azis meneken Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
30 September 2020
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik peraturan Kapolri dalam rapat kerja di Senayan. Sejumlah anggota Dewan menganggap pam swakarsa lekat dengan luka lama bentrokan organisasi kemasyarakatan dengan gerakan mahasiswa dalam gerakan reformasi 1998.
20 Januari 2021
Calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memastikan akan menghidupkan kembali pam swakarsa.
•••
Banjir Kalimantan Selatan, Walhi Kritik Jokowi
Warga melintasi banjir yang merendam kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 15 Januari 2021. ANTARA/Bayu Pratama S.
DIREKTUR Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik Presiden Joko Widodo yang menyatakan banjir di provinsi itu disebabkan oleh curah hujan. “Kalau hanya menyalahkan hujan, mending enggak usah ke sini,” kata Kisworo kepada Tempo, Senin, 18 Januari lalu.
Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir semestinya menjadi momentum untuk memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, ataupun hutan tanaman industri yang menyebabkan kerusakan hutan. Alih-alih menegur, Jokowi justru menyebut penyebab banjir adalah hujan sepuluh hari berturut-turut.
Jokowi mengatakan curah hujan tinggi membuat daya tampung Sungai Barito tak mampu lagi menampung debit air. “Curah hujan tinggi melebihi daya tampung Sungai Barito, yang biasanya 230 juta meter kubik sekarang masuk air 2,1 miliar kubik sehingga meluap di 10 kabupaten dan kota,” tutur Jokowi.
•••
FPI Mengadu ke Mahkamah Internasional
TIM Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tim Advokasi juga melaporkan kasus penembakan dalam kerusuhan pemilihan umum 21-22 Mei 2019. “Tim advokasi melaporkan melalui kantor jaksa ICC,” ujar bekas Sekretaris Umum FPI, Munarman, Selasa, 19 Januari lalu.
Enam anggota laskar FPI tewas dalam penyergapan yang dilakukan polisi pada 7 Desember 2020 dinihari. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut.
Munarman menyayangkan sikap Komnas HAM yang menyebut enam anggotanya menikmati pergulatan nyawa saat bentrokan terjadi antara korban dan pelaku. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pelaporan ke ICC akan sulit ditindaklanjuti. “Kasus ini bukan pelanggaran HAM berat,” ucapnya.
•••
Komponen Cadangan Segera Direkrut
KEMENTERIAN Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mempersiapkan rekrutmen komponen cadangan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. “Target awal, 25 ribu orang mengikuti pelatihan ini,” kata juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis, 21 Januari lalu.
Menurut Dahnil, rekrutmen akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Sedangkan pelatihan akan dipandu oleh para prajurit TNI. Kementerian Pertahanan masih mempersiapkan semua tahap, seperti aturan hukum dan konsolidasi dengan TNI.
Peneliti bidang hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, mengkritik rencana itu. “Ini militerisasi sipil. Selain mengadaptasi garis komando, sipil dipaksa tunduk kepada militer,” tuturnya.
•••
Dua Tersangka Kasus Citra Satelit
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar menunjukkan dua tersangka korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi pada Badan Informasi Geospasial 2014-2016, Priyadi Kardono (kiri) dan Muchamad Muchlis, di gedung KPK, Jakarta, 20 Januari 2021. TEMPO/Imam Sukamto
KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan (Lapan) tahun anggaran 2015. Mereka adalah bekas Kepala BIG, Priyadi Kardono, dan eks Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lapan, Muchamad Muchlis. “KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Rabu, 20 Januari lalu.
KPK menduga terjadi rekayasa proses pengadaan yang bertentangan dengan aturan. Menurut Lili, kedua tersangka juga beberapa kali bertemu dengan perusahaan yang menerima proyek, PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT BP, saat proses lelang berlangsung.
Ketika proyek berjalan, kedua tersangka menyuruh anggota staf mereka tak melengkapi dokumen administrasi dan kontrol kualitas untuk setiap pembayaran. “Kami menduga ada kerugian negara Rp 179,1 miliar,” ucapnya.
Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161477633050
Banjir Kalimantan Selatan Laskar FPI Komponen Cadangan Listyo Sigit Prabowo Pam Swakarsa
