Nasional 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Promosi untuk Perusak Alat Bukti KPK

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan Direktorat Pengawas Internal KPK sudah memeriksa laporan dugaan perusakan alat bukti korupsi yang dilakukan dua penyidik polisi. Menurut dia, KPK telah menyatakan Komisaris Harun dan Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy bersalah serta memberikan sanksi berat. "Pengembalian ke instansi awal adalah sanksi paling berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain," katanya pekan lalu.

i

Promosi untuk Perusak Alat Bukti KPK

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan Direktorat Pengawas Internal KPK sudah memeriksa laporan dugaan perusakan alat bukti korupsi yang dilakukan dua penyidik polisi. Menurut dia, KPK telah menyatakan Komisaris Harun dan Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy bersalah serta memberikan sanksi berat. "Pengembalian ke instansi awal adalah sanksi paling berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain," katanya pekan lalu.

Agus mengkonfirmasi laporan utama majalah Tempo pekan lalu berjudul "Internal Affairs Versi Kuningan" yang menceritakan alasan di balik pengembalian dua penyidik polisi pada 13 Oktober lalu. Ironisnya, dua penyidik tersebut malah mendapat promosi di kepolisian. "Roland sudah mengikuti pendidikan tahun sebelumnya, sekarang sedang menunggu penempatan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Rikwanto.


Komisaris Harun, seperti ditulis Tempo, masih mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah di Lembang, Bandung. Namanya ada di urutan ke-110 dari 250 polisi yang mendapat promosi seperti termuat dalam telegram Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada 27 Oktober lalu.

161829797412

Juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, belum tahu detail promosi ini. "Saya belum mendapat info," ucapnya Rabu pekan lalu. Namun Setyo mengatakan dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi yang bertugas di KPK sedang ditangani pengawas internal polisi. "Ditangani Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan)," ujarnya.

Telegram rahasia Kapolri memuat 250 perwira lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri pendidikan ke-57. Nama Harun tercatat di urutan ke-110. Dia bersama Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy diduga merusak barang bukti KPK, disaksikan dua penyidik polisi lain: Ardian Rahayudi dan Rufriyanto Maulana Yusuf.

Dokumen yang diduga dirusak itu adalah bukti aliran uang dari perusahaan Basuki Hariman, importir daging sapi yang sudah dihukum tujuh tahun bui karena menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Perusakan barang bukti ini terjadi pada 7 April lalu sekitar pukul 18.00 di sebuah ruangan di gedung KPK. Harun dan Roland belum memberikan komentar atas sanksi dan promosi tersebut.

Para Perwira Itu

SELAIN diduga dilakukan Harun dan Roland Ronaldy, perusakan barang bukti Komisi Pemberantasan Korupsi diduga diketahui dua penyidik KPK yang lain. Mereka adalah Ardian Rahayudi dan Rufriyanto Maulana Yusuf. Berikut ini profil mereka.

Komisaris Harun

2001: Lulus dari Akademi Kepolisian

2009: Bertugas di KPK

l Kasus besar yang pernah ia tangani:
» Korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan dengan tersangka pengusaha Anggoro Widjojo.
» Kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, oleh pengusaha Basuki Hariman.

Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy
2001: Lulus dari Akademi Kepolisian
2009: Bertugas di KPK

l Kasus besar yang pernah ia tangani:
» Kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, oleh pengusaha Basuki Hariman.
» Kasus suap PT Adhi Karya untuk Gubernur Riau Rusli Zainal dalam proyek Pekan Olahraga Nasional.

Ardian Rahayudi

l Kasus besar yang pernah ia tangani:
» Suap kuota gula Bulog di Sumatera Barat dengan tersangka Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Rufriyanto Maulana Yusuf

l Kasus besar yang pernah ia tangani:
» Suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil.
» Korupsi dana operasional Rp 1,8 miliar oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.


Gubernur Jakarta Tutup Hotel Alexis

GUBERNUR Jakarta Anies Baswedan memenuhi janji kampanyenya dengan tidak memperpanjang izin usaha tempat hiburan Hotel Alexis di Jalan R.E. Martadinata, Ancol, Jakarta Utara. "Kami tegas tidak ingin Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi," ujar Anies pada Senin pekan lalu.

Keputusan tak memperpanjang izin usaha ini diterima manajemen Alexis, Jumat dua pekan lalu. Anies mengklaim memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan Alexis. Bukti tersebut, kata dia, antara lain diperoleh dari laporan masyarakat dan pemberitaan media. Tapi dia tak mengungkapkan detail pelanggaran yang dimaksudkan.

Legal Corporate Hotel Alexis, Lina Novita, membantah tudingan pemerintah tentang adanya praktik prostitusi di hotel tersebut. Menurut dia, di Alexis belum pernah sekali pun ditemukan pelanggaran penggunaan narkotik ataupun praktik prostitusi. Meski begitu, manajemen Alexis mulai kemarin menghentikan semua kegiatan di hotel. Manajemen Alexis meminta pemerintah mendengar versi mereka. "Kami siap bekerja sama," ujar Lina.


Penyebar meme Setya Novanto Tersangka

POLISI menetapkan Dyann Kemala Arrizzqi sebagai tersangka pencemaran nama karena menyebarkan meme (foto satire) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. "Tapi kami tak menahannya karena ancaman hukuman di bawah lima tahun," kata Kepala Subdirektorat II Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Besar Asep Safrudin, Rabu pekan lalu.

Setya Novanto melaporkan 68 akun media sosial yang diduga menyebarkan fotonya saat dirawat di rumah sakit dengan slang menancap di sekujur kepalanya bersandar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Foto itu ramai dibincangkan di media sosial untuk tujuan melucu. "Awalnya ada 32, sekarang 68 akun," ujar kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, Kamis pekan lalu.


Terdakwa Korupsi Wisma Atlet Dituntut Tujuh Tahun

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi, tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas tuduhan korupsi proyek di Bali dan Sumatera Selatan. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata jaksa KPK, Kresno Antowibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin pekan lalu.

Dudung dituntut bersalah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana, Bali, serta Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Hakim memberi waktu delapan hari kepada Dudung untuk menyiapkan pleidoi. "Ada dua, pleidoi dari saya dan dari tim kuasa hukum," ujarnya. l


Penyiksa Akpol Dituntut Tiga Tahun

SEBANYAK 14 bekas taruna Akademi Kepolisian dituntut oleh jaksa dengan hukuman satu setengah tahun hingga tiga tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis pekan lalu. "Para terdakwa memenuhi unsur bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka hingga kematian," kata jaksa Slamet Margono.

Kekerasan itu mengakibatkan Brigadir Dua Taruna Muhammad Adam meninggal pada Kamis dinihari, 18 Mei lalu, di Rumah Sakit Akademi Kepolisian Semarang. Hasil otopsi Rumah Sakit Bhayangkara menyimpulkan pria 21 tahun dari Jakarta tersebut tewas akibat gagal napas yang diduga disebabkan oleh luka memar di bagian dada. Tim forensik juga menemukan luka serupa di pelipis dan leher korban.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161829797412



Nasional 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.