Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Sindikat Vaksin Palsu Dibongkar

PASANGAN Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina ditangkap polisi karena dituduh memproduksi vaksin palsu. Ribuan botol vaksin palsu tersimpan rapi di musala dan kamar tidur di rumahnya di kompleks Kemang Pratama Regency, Bekasi. Semuanya ada 36 kardus yang ditemukan di rumah dua lantai itu.

Pengungkapan vaksin palsu ini bermula dari penangkapan oleh tim Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI pada 22 Juni lalu. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Hadi Setiawan mengatakan timnya telah menangkap tujuh pelaku. "Mereka terdiri atas produsen dan distributor," kata Hadi.

i

PASANGAN Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina ditangkap polisi karena dituduh memproduksi vaksin palsu. Ribuan botol vaksin palsu tersimpan rapi di musala dan kamar tidur di rumahnya di kompleks Kemang Pratama Regency, Bekasi. Semuanya ada 36 kardus yang ditemukan di rumah dua lantai itu.

Pengungkapan vaksin palsu ini bermula dari penangkapan oleh tim Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI pada 22 Juni lalu. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Hadi Setiawan mengatakan timnya telah menangkap tujuh pelaku. "Mereka terdiri atas produsen dan distributor," kata Hadi.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tengku Bahdar Johan Hamid, mengatakan lima vaksin yang ditemukan terdiri atas Tubercullin untuk vaksin penyakit tuberkulosis, Pediacel dan Triacel untuk vaksin penyakit tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan oleh alergi, serta Hafren untuk hepatitis A. "Kami menemukan kandungan dari salah satu vaksin yang dipalsukan. Ada Gentamisin yang dicampur dengan air untuk vaksin Tubercullin," ujarnya.


Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan bisnis vaksin palsu berjalan sejak 2003. Barang produksi mereka banyak diserap puskesmas dan klinik karena murah. "Keuntungan mereka per minggu Rp 20-25 juta," katanya.

161896100586

Penangkal Tuberkulosis hingga Meningitis

JIKA jaringan pemalsu vaksin tak segera terungkap, dampak buruknya bisa kian luas. Berikut ini jenis vaksin, kegunaan, dan pembuatnya.

Tubercullin
Produsen: PT Bio Farma (Persero)
Kegunaan: Tubercullin berisi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang digunakan dalam tes mantoux terhadap orang yang diduga menderita tuberkulosis.

Pediacel
Produsen: Sanofi Pasteur
Kegunaan: Vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan polio.

Tripacel
Produsen: Sanofi Pasteur
Kegunaan: Vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit DPT atau difteri-pertusis-tetanus. Vaksin kombinasi ini bisa menghemat obat dan dapat diberikan dalam satu kali tindakan.

Havrix
Produsen: GlaxoSmithKline
Kegunaan: Mencegah virus hepatitis A. Vaksin ini biasanya diberikan dengan dosis 0,5 mililiter.

Biocef
Produsen: Beulah Biomedics Ltd
Kegunaan: Mencegah infeksi saluran napas serta untuk tulang, sendi, dan meningitis (radang selaput otak).

Tito Karnavian Melenggang Mulus

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian akan dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI pada Juli 2016. "Pelantikannya nanti setelah Hari Bhayangkara (1 Juli)," kata Pramono, Senin lalu. Pada hari itu Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan pencalonan Tito sebagai Kapolri.

Calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo ini telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 23 Juni lalu. Pemilihan Tito sebagai Kapolri di DPR berlangsung mulus. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, "Tak ada yang menolak pengangkatan Tito." Tito segera menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, yang pensiun pada akhir Juli ini.

Pemerintah DKI Jakarta Beli Tanah Sendiri

PEMERINTAH DKI Jakarta membeli tanah milik sendiri sebesar Rp 648 miliar pada 13 November tahun lalu. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Harga beli itu merupakan kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya sebesar Rp 14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp 6,2 juta. "Dan pemilik tanah itu adalah Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan," kata Mery Erna Harni, Kepala Inspektorat Jakarta, pekan lalu.

Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015, yang dibuka pada awal Juni 2016. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mencium aroma korupsi dalam pembelian tersebut. "Ada semacam mafia yang memainkan," ujar Basuki seusai rapat dengan BPK, Kamis pekan keempat Juni lalu.

BPK Temukan Indikasi Korupsi Alat Berat

BADAN Pemeriksa Keuangan mencium aroma korupsi dalam pembelian alat berat di Dinas Bina Marga Jakarta tahun anggaran 2015. Nilai kerugian akibat alat berat tak sesuai dengan spesifikasi itu sebesar Rp 13,4 miliar. Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal mengatakan instansinya sudah meminta keterangan panitia pengadaan. "Kami sedang dalam proses (meminta keterangan)," katanya Senin lalu.

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan, auditor BPK menyatakan alat-alat tersebut tidak bisa diyakini keasliannya. Barang yang diserahkan dari kontraktor kepada Dinas Bina Marga terindikasi tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan ditayangkan dalam e-katalog. Salah satunya truk penderek (folding crane truck). Dalam dokumen pembelian, 11 unit derek tersebut diimpor dari Amerika Serikat. Harga per unitnya Rp 163,9 juta. Namun hasil pemeriksaan BPK menunjukkan tak ada proses impor yang tercatat di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Tim HAM Papua Ditolak

SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat kembali menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Alasannya, tim yang terbentuk pertengahan pada Mei lalu itu melibatkan institusi yang diduga sebagai pelanggar hak asasi: Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. "Bubarkan saja. Tim tak akan independen," kata aktivis dan advokat hak asasi Papua Barat, Rika Korain, Jumat pekan keempat Juni lalu.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Luhut menyelesaikan 22 dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua sebelum akhir tahun, Maret lalu. Instruksi ini jadi dasar Luhut membentuk tim terpadu yang melibatkan Komisi Nasional HAM, Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji, dan sejumlah tokoh Papua. Tim menyimpulkan ada 11 kasus di Papua yang belum selesai. Tiga di antaranya masuk kategori pelanggaran berat hak asasi, yakni peristiwa Paniai, Wamena, dan Wasior. Luhut mengatakan pemerintah serius mengurus Papua. "Pemerintah bekerja transparan, tak ada rekayasa," ujar Luhut.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161896100586



Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.