Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Petaka Formulir Kartu Kredit

Polisi menggulung jaringan pembobol kartu kredit yang memanfaatkan informasi dalam formulir aplikasi. Bank diminta bertanggung jawab.

i

Sri Purwanti akhir-akhir ini dihantui panggilan tak dikenal yang hampir saban hari masuk ke telepon selulernya. Ketika diangkat, dari ujung telepon nyaris tak pernah ada kabar baik. Mengaku petugas dari bank, si penelepon memberi tahu bahwa pinjaman kartu kredit Sri telah melampaui limit dan meminta Sri segera melunasinya. "Saya berharap bank tidak terus menagih saya. Penjahatnya harus dihukum," kata Sri, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.

Sri merupakan salah satu korban jaringan pembobol kartu kredit yang baru dibongkar Kepolisian Daerah Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Komisaris Besar Fadil Imran mengumumkan penangkapan jaringan pencoleng itu pada Rabu pekan lalu. Menurut taksiran polisi, komplotan ini telah membobol kartu kredit milik 1.600 nasabah, dengan taksiran kerugian sekitar Rp 5 miliar. "Angka ini ada kemungkinan masih akan terus bertambah," kata Fadil. Kepada polisi, para tersangka mengaku melakukan kejahatannya sejak 2014.

Kejadian pada 8 Januari lalu itu masih lekat dalam ingatan Sri. Kala itu, ia hendak mengirim pesan kepada saudaranya. Meski tanda sinyal kartu Mentari di telepon dia hampir penuh, pesan tak kunjung terkirim. Sri pun tak bisa menelepon dengan kartu tersebut. Masih punya nomor lain yang bisa dipakai, Sri tak bergegas melapor ke pusat pelanggan operator jaringan Mentari. Tiga hari kemudian, seorang teman menyarankan Sri segera mengganti kartu telepon. Sri mengikuti nasihat itu. Ia pergi ke gerai Indosat di Rawamangun, Jakarta Timur. Kartu teleponnya diganti.


Sri mengira masalahnya kelar. Tapi ternyata ini adalah awal dari masalah kartu kredit miliknya. Pada 15 Januari lalu, Sri menerima telepon dari petugas bank penerbit kartu kredit. Sang petugas menawari Sri mengubah tagihan ke dalam skema cicilan. Tawaran itu ditolak karena Sri merasa tagihan kreditnya kecil. Ia baru terkaget-kaget ketika petugas memberi tahu bahwa tagihannya melampaui Rp 10 juta. Sri meminta si petugas mengirim rincian tagihannya.

161895671480

Sri menerima rincian tagihan lima hari kemudian. Ternyata apa yang dikatakan petugas kartu kredit tak mengada-ada. Dalam tagihan itu antara lain tercatat dua transaksi online yang menonjol: pembelian di Tokopedia senilai Rp 10 juta dan pembelian lain sebesar Rp 800 ribu. Transaksi pertama tercatat berlangsung pada 8 Januari 2016, yang kedua berselang dua hari berikutnya. Padahal, pada hari-hari itu, Sri tak bisa menggunakan nomor telepon yang pernah ia daftarkan ke bank penerbit kartu kredit.

Kejutan kedua bagi Sri datang beberapa hari kemudian. Tagihan kartu kredit dari bank lain juga sampai ke rumah. Dalam tagihan tercatat dua kali pembelian emas batangan secara online. Masing-masing sebesar Rp 5,26 juta dan Rp 12,75 juta. Tanggal kedua transaksi itu sama: 8 Januari 2016.

Petugas bank terakhir juga menelepon dan mengingatkan Sri soal tagihan itu. Merasa tak melakukan transaksi itu, Sri tak bersedia membayar. Sri pun menunjukkan alamat pengiriman sebagai bukti bahwa barang itu bukan dia yang memesan. Meski memakai nama Sri, alamat yang tertera adalah Jalan Arif Rahman Hakim, Bojong Genteng, Sukabumi, Jawa Barat.

Sri lantas mengadukan kasus itu ke kedua bank penerbit kartu kredit. Namun petugas bagian kartu kredit bank itu tetap menagihnya. Itulah sebabnya, pada 11 April lalu, ia mengadu ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Sri ternyata bukan satu-satunya korban yang mengadu ke Polda Metro. Menurut Kepala Subdirektorat Cyber Crime Ajun Komisaris Besar Roberto Pasaribu, setidaknya ada tiga laporan serupa. Korban tiba-tiba tak bisa memakai telepon selulernya. Setelah SIM card diganti dan berfungsi normal, korban diberi tahu bahwa tagihan kartu kreditnya membengkak. Selain untuk pembelian barang secara online, kartu kredit milik korban dipakai untuk transaksi valuta asing, antara lain lewat Forex Optimum, Traders.com, dan Fasapay.com.

Tim I dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya lantas melacak alamat pengiriman barang. Ketika polisi mengecek alamat di Bojong Genteng, Sukabumi, misalnya, ternyata itu alamat kantor jasa pengiriman. Polisi menduga jaringan pembobol mengambil barang kiriman ketika masih di tengah jalan.

Polisi baru menemukan titik terang pada 20 Mei lalu. Tengah hari itu, petugas gerai Indosat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, menelepon Roberto Pasaribu. Ia memberi tahu ada seseorang yang mengganti kartu telepon dengan alasan hilang. Si petugas curiga karena foto dan tanda tangan di kartu tanda penduduk orang itu berbeda dengan arsip yang dimiliki Indosat. Sembari menunggu polisi, petugas gerai terus mengajak ngobrol si lelaki.

Ketika polisi tiba di gerai Indosat, pria 38 tahun itu tak bisa mengelak soal KTP palsu. Setelah diinterogasi, lelaki yang belakangan diketahui bernama Putra Sinaga Sartono itu buka mulut. Ia mengaku diminta mengganti sim card oleh pria bernama Georgie Santoso. Keesokan harinya polisi menangkap Georgie di Taman Sunter Agung II, Jakarta Utara. Di rumah Georgie, polisi menemukan tujuh lembar KTP palsu, 26 kartu ATM, 5 buah sim card, dan 15 buku tabungan.

Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, Georgie membeberkan modus pembobolan kartu kredit itu. Awalnya, jaringan ini berburu berkas pendaftaran kartu kredit yang biasanya berisi nomor telepon, fotokopi KTP, serta informasi pribadi nasabah lain. Kadang-kadang tiga digit nomor rahasia di belakang kartu kredit juga terfotokopi. Georgie membeli formulir aplikasi kartu kredit dari Adim, 32 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas pemasaran kartu kredit. Satu berkas formulir dibeli Rp 12-15 ribu.

Polisi juga telah menangkap Adim di rumahnya di Jakarta Barat. Di rumah itu, polisi menemukan sekitar 1.000 formulir pendaftaran kartu kredit. Sebagian dokumen asli, sebagian lainnya fotokopian.

Memanfaatkan info dari formulir aplikasi, Georgie lalu membuat KTP palsu. Kartu identitas palsu itu ia pakai untuk syarat mengganti kartu telepon. Georgie baru melakukan transaksi online setelah memasang kartu itu di telepon selulernya. Dengan begitu, ia bisa menjawab langsung verifikasi yang biasanya jadi syarat transaksi online.

Polisi menjerat Georgie dan kawan-kawan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan dokumen diancam hukuman enam tahun penjara. Tersangka juga dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 20 miliar.

Menurut Roberto, formulir aplikasi kartu kredit bisa "berceceran" karena bank kebanyakan memakai jasa tenaga alih daya (outsourcing) dalam pencarian nasabah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memasukkan data dalam formulir nasabah sebagai kerahasiaan bank. "Di situ celahnya," ujar Roberto.

Selama 2015, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 32 pengaduan dugaan pembobolan kartu kredit. Menurut Kepala Bidang Pengaduan YLKI Sularsi, pembobolan ini bisa terjadi karena kelalaian nasabah atau karena kelemahan sistem perbankan. "Makanya harus dibuktikan siapa yang lalai," ujar Sularsi. Yang jelas, menurut YLKI, setelah nasabah menyerahkan formulir aplikasi, bank harus bertanggung jawab atas informasi dalam formulir itu agar tak jatuh kepada pihak ketiga. "Tak peduli apakah bank memakai tenaga outsourcing atau tidak," ucap Sularsi. ABDUL MANAN, EGGY ADYATAMA


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161895671480



Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.