Hukum 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gerilya Menggusur Teman Sejawat

Dua organisasi hakim karier bergerilya menghapus jabatan hakim ad hoc. Menumpang pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

i

Rapat dengar pendapat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat itu membuat hubungan hakim karier dengan hakim ad hoc panas-dingin. Sejumlah hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) mengusulkan penghapusan hakim ad hoc dalam rapat pada 23 Mei lalu itu. "Itu untuk pertama kali kami mendengar usul langsung," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, Jumat pekan lalu.

Badan Legislasi mengundang Ikahi dan FDHI untuk meminta masukan atas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, yang merupakan inisiatif DPR. Dalam rapat tersebut, juru bicara FDHI, Andi Muhammad Yusuf Bakri, menyatakan hakim ad hoc tak dibutuhkan lagi. Alasannya, antara lain, telah banyak hakim karier yang mendapat pelatihan pelbagai keahlian khusus yang semula hanya dikuasai hakim ad hoc. Lontaran pendapat tersebut segera mendapat sokongan dari perwakilan Ikahi, Abdul Gani Abdullah. "Sekarang Badan Legislasi tinggal menunggu rapat dengan pengusul RUU, yaitu Komisi Hukum," ujar Firman.

Keberadaan hakim ad hoc antara lain diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut aturan ini, hakim ad hoc merupakan hakim yang bersifat sementara dengan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Hakim dengan periode tugas lima tahun ini diangkat untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara spesifik di bidang hak asasi manusia, pidana korupsi, hubungan industrial, dan perikanan. Yang bisa menjadi hakim ad hoc adalah praktisi dan ahli hukum dengan pengalaman minimal 20 tahun. Sejauh ini ada sekitar 300 hakim ad hoc yang menyebar di berbagai pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.


Kehadiran hakim ad hoc, terutama yang langsung bercokol di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, rupanya mengusik kenyamanan sebagian hakim dari jalur karier. "Untuk bisa sampai pengadilan di ibu kota provinsi, hakim karier harus berpengalaman minimal 25 tahun," kata hakim agung Suhadi, yang juga salah satu Ketua Ikahi. "Kalau di tengah tiba-tiba muncul hakim ad hoc, ini penghinaan."

161895985384

Senada dengan Suhadi, seorang pengurus Ikahi menegaskan ketidaksetujuan mereka atas hakim ad hoc. Tahun lalu, menurut sang hakim, Ikahi sebenarnya berencana menggugat dasar hukum keberadaan hakim ad hoc ke Mahkamah Konstitusi. Di mata mereka, pengangkatan hakim ad hoc melanggar konstitusi. Alasannya, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur ihwal hakim, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Namun, menurut hakim karier tersebut, gugatan uji materi batal diajukan karena Badan Legislasi DPR memasukkan RUU Jabatan Hakim ke program prioritas 2016.

Meski RUU Jabatan Hakim kini menjadi inisiatif DPR, gagasan awalnya datang dari lembaga lain. Pada November 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung menyelesaikan naskah akademik dan draf RUU Jabatan Hakim versi mereka. Berbeda dengan suara Ikahi dan FDHI belakangan ini, naskah akademik setebal 478 halaman itu masih mengakui keberadaan hakim ad hoc. Naskah akademik yang telah dikirim ke Komisi Hukum DPR itu bahkan mengusulkan hakim ad hoc dinaikkan "kelasnya" menjadi pejabat negara, seperti hakim karier, di semua tingkatan. Argumennya, antara lain, tugas dan fungsi hakim ad hoc pada dasarnya sama dengan hakim karier. Meski begitu, rumusan draf RUU Jabatan Hakim versi Mahkamah Agung tak menawarkan hal baru untuk posisi hakim ad hoc. Mereka dibiarkan seperti saat ini: bukan pejabat negara.

Rumusan berbeda datang dari FDHI, yang beranggotakan hakim karier pengadilan pertama dan banding. Forum ini terang-terangan menghapus kata "ad hoc" dalam draf RUU Jabatan Hakim yang mereka susun. Rancangan yang berisi 49 pasal itu, lengkap dengan daftar inventarisasi masalahnya, diserahkan ke Badan Legislasi DPR pada 23 Mei lalu.

Di samping menyetip hakim ad hoc, FDHI menutup pintu "nonkarier" untuk jabatan hakim agung. "Kalau mau jadi hakim agung, hakim nonkarier juga harus lewat seleksi dari tingkat pertama dan bertugas ke daerah dulu," kata Yusuf Bakri, yang juga pengurus pusat FDHI. "Jangan tiba-tiba muncul di tengah jalan."

Menghadapi gerilya politik dari banyak jurusan, kalangan hakim ad hoc pun tak tinggal diam. Dua hari setelah rapat dengan wakil Ikahi dan FDHI, pada 25 Mei lalu, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menerima surat dari sekelompok hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Surat tiga halaman itu memaparkan beban kerja hakim ad hoc serta berbagai diskriminasi yang mereka alami. Menurut pengirim surat tanpa kop itu, diskriminasi tersebut berpangkal pada status hakim ad hoc yang bukan pejabat negara. Total, ada sembilan poin masalah yang dijabarkan surat tersebut (lihat boks "Pengetuk Palu Kelas Dua").

Krisna Hararap, hakim ad hoc pidana korupsi di Mahkamah Agung, mengaku tak tahu ada koleganya yang mengirim surat berisi daftar praktek diskriminasi kepada Badan Legislasi DPR. "Semua hakim di Mahkamah Agung satu suara," kata Krisna ketika dihubungi pekan lalu.

Gerakan "bawah tanah" tak hanya melibatkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di pengadilan pertama dan banding pun gencar menolak rencana "penggusuran" mereka. Tahun lalu, misalnya, kelompok hakim ad hoc yang menamakan diri Tim 11 menguji Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menggolongkan semua hakim sebagai pejabat negara, kecuali hakim ad hoc.

Tim 11, yang dipimpin Gazalba Saleh, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, menganggap pengecualian hakim ad hoc sebagai pejabat negara bersifat diskriminatif dan melanggar konstitusi. Karena itu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut. Namun angin belum berpihak kepada hakim ad hoc. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan judicial review itu. Menurut Mahkamah Konstitusi, penggolongan atau pengecualian hakim ad hoc dari pejabat negara tergolong kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy). Hal tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan keputusan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang.

Kegagalan di Mahkamah Konstitusi tak membuat hakim ad hoc berputus asa. Pada Januari lalu, mereka mengirimkan surat ke Komisi Hukum DPR dan Presiden Joko Widodo. Mereka memohon audiensi untuk membahas Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebelumnya, sejumlah hakim ad hoc bersafari ke kantor Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan.

Meski belum memuaskan semua hakim ad hoc, upaya menuntut "kesamaan derajat" itu telah menunjukkan hasil positif. Belum lama ini Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Pasal 8 huruf e peraturan tersebut khusus mengatur pemberian tunjangan hari raya kepada hakim ad hoc. Walhasil, sejak lahir pada 2009, baru pada tahun ini hakim ad hoc menikmati tunjangan hari raya. "Ini bukan semata soal duit. Gaji dari negara sudah cukup bagi kami. Ini soal pengakuan dan perlakuan sama," kata seorang hakim ad hoc yang berlatar belakang akademikus.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas membenarkan telah meminta masukan dari berbagai kelompok hakim, termasuk hakim ad hoc. Namun, menurut dia, Badan Legislasi belum memutuskan apa pun soal konten RUU Jabatan Hakim. "Ini masih dalam proses harmonisasi agar tak bertabrakan dengan aturan lain," ujar Andi Agtas. Meski begitu, dia memberi sinyal positif bagi kalangan hakim ad hoc. "Masih banyak undang-undang yang mengharuskan adanya hakim ad hoc. Jadi tak mudah menghapusnya," ucap Andi Agtas. FRANSISCO ROSARIANS


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161895985384



Hukum 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.