Nasional 1/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Peluang Jokowi Terbuka

Beberapa petinggi Partai Demokrat menyatakan Gubernur Jakarta Joko Widodo akan diundang mengikuti konvensi penjaringan calon presiden, mulai bulan ini. Pada saat yang sama, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebutkan akan memberi kesempatan kepada tokoh muda pada pemilihan tahun depanmembuka peluang bagi Jokowi.

i

Peluang Jokowi Terbuka

Beberapa petinggi Partai Demokrat menyatakan Gubernur Jakarta Joko Widodo akan diundang mengikuti konvensi penjaringan calon presiden, mulai bulan ini. Pada saat yang sama, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebutkan akan memberi kesempatan kepada tokoh muda pada pemilihan tahun depanmembuka peluang bagi Jokowi.

Ketua Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya membuka peluang bagi Jokowi. Tapi hal itu menunggu persetujuan Jokowi dan partainya, PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Jhonny Allen Marbun mengatakan partainya secara resmi belum mengundang Jokowi. Tapi mungkin saja ada pengurus lain yang secara individu mendekati Jokowi. "Itu wajar dan tak dilarang," kata Jhonny.

Hasil Survei Center for Strategic and International Studies yang dirilis pekan lalu menyebutkan elektabilitas Jokowi menembus 28,6 persen, jauh meninggalkan politikus lain. Elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menurut hasil survei itu, hanya 15,6 persen. Adapun Megawati 15,4 persen.

Jokowi berkali-kali menolak menanggapi soal tawaran untuk mengikuti pemilihan presiden 2014. "Sampai detik ini saya tidak mikir," ujar mantan Wali Kota Solo ini Rabu pekan lalu.


Calon Lain
  • Mahfud Md., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
  • Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah
  • Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan

    Hutan Ulayat Kembali ke Masyarakat Adat

    Mahkamah Konstitusi menghapus sejumlah frasa dan kata dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dua pekan lalu. Putusan ini berimplikasi pada berubahnya kekuasaan pemerintah terhadap hutan negara dan hutan adat. Misalnya, Pasal 1 angka 6 diubah menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Dengan adanya putusan ini, masyarakat hukum adat berhak membuka hutan ulayatnya demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. “Tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan," kata hakim konstitusi M. Alim saat membacakan pertimbangan putusan itu.

    Pengujian atas Undang-Undang Kehutanan tersebut diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan antara lain Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Riau, serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Banten. Namun putusan ini tak langsung memberikan hak pengelolaan hutan ulayat kepada masyarakat. Pemerintah harus segera membuat peraturan baru serta memetakan kembali hutan adat dan hutan negara.

    Politikus Golkar Dihukum 15 Tahun

    Terdakwa perkara korupsi penggandaan Al-Quran, Zulkarnaen Djabar, divonis 15 tahun. Adapun anaknya, Dendy Prasetia, dihukum delapan tahun penjara pada perkara yang sama. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu, juga memerintahkan kedua terdakwa membayar uang pengganti masing-masing Rp 5,745 miliar plus denda Rp 300 juta dan Rp 500 juta atau kurungan. 'Perbuatan terdakwa satu, Zulkarnaen, dan terdakwa dua, Dendy Prasetia, telah melukai perasaan umat Islam,' kata Afiantara, ketua majelis hakim. Zulkarnaen mengajukan permohonan banding.

    Zulkarnaen, selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, menerima uang Rp 14,39 miliar dari pengusaha Abdul Kadir Alaydrus karena mengegolkan anggaran Kementerian Agama. Dendy bertugas melobi pejabat Kementerian Keagamaan. Abdul Kadir adalah pemilik tiga perusahaan yang menang tender penggandaan Al-Quran 2011-2012.

    Dana Simulator Mengalir ke Senayan

    AJUN Komisaris Besar Teddy Rusmawan memberikan keterangan penting pada sidang perkara korupsi pengadaan alat uji kemudi di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Ketua panitia lelang itu menunjuk mantan Kepala Korps Inspektur Jenderal Djoko Susilo telah memerintahkan penyerahan uang Rp 4 miliar kepada Muhammad Nazaruddin sebagai koordinator Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

    Uang itu dicairkan dari kas Primer Koperasi Polri, lalu dimasukkan ke empat kardus. Uang diserahkan di Restoran Bassara, Jakarta. Untuk menjadi saksi pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu, ia menunjuk politikus Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dari Golkar, Herman Hery dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Desmond Junaidi Mahesa dari Gerindra.

    Djoko membantah kesaksian Teddy. "Kami tak pernah memerintahkan atau memberikan sesuatu kepada politikus atau pihak lain," ujarnya. Herman dan Desmond mengaku hadir di Bassara, tapi membantah menerima duit. Sedangkan Bambang mengatakan, "Kan, banyak CCTV, diputar saja. Nanti tampak jelas saya di sana atau tidak."


    Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162366332014



  • Nasional 1/7

    Sebelumnya Selanjutnya

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.