Ekonomi dan Bisnis 4/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kereta Ber-AC Harus Disubsidi

Beragam rintangan menghadang rencana manajemen PT Kereta Api Indonesia membereskan angkutan publik ini. Penerapan tarif progresif kereta commuter line pada awal Juni harus diundurkan hingga akhir bulan ini.

Sulitnya mengandangkan kereta rel listrik (KRL) ekonomi yang kerap ngadat dan mengacaukan lalu lintas komuter juga menggambarkan adanya pihak yang kurang sreg dengan kebijakan Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI, yang diangkat empat tahun lalu itu. Belum lagi perlawanan keras sebagian pedagang yang ogah angkat kaki dari kawasan stasiun.

i

Beragam rintangan menghadang rencana manajemen PT Kereta Api Indonesia membereskan angkutan publik ini. Penerapan tarif progresif kereta commuter line pada awal Juni harus diundurkan hingga akhir bulan ini.

Sulitnya mengandangkan kereta rel listrik (KRL) ekonomi yang kerap ngadat dan mengacaukan lalu lintas komuter juga menggambarkan adanya pihak yang kurang sreg dengan kebijakan Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI, yang diangkat empat tahun lalu itu. Belum lagi perlawanan keras sebagian pedagang yang ogah angkat kaki dari kawasan stasiun.

Meski begitu, kepada wartawan Tempo Akbar Tri Kurniawan, Jobpie Sugiharto, dan Nugroho Dewanto, yang menemuinya di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu dua pekan lalu, Jonan mengatakan tetap yakin bisa menyelesaikan semua persoalan.


Penerapan e-ticketing dan tarif progresif tertunda karena penertiban kios alot?

162366089858

Pedagang itu paham, pada saat tanda tangan sewa, disebutkan bahwa kalau dibutuhkan sewaktu-waktu kios harus diserahkan kembali. Yang ribut adalah oknum pegawai KAI atau oknum lain yang mengambil manfaat dari ini. Penerapan e-ticketing syaratnya peron harus steril. Kalau tidak steril, pasti dimanfaatkan. Capek kita ngurus begituan. Kalau mereka masih ngotot, kereta tidak akan berhenti di stasiun itu.

Penggusuran dianggap diskriminatif karena minimarket modern tidak dibongkar?

Kontrak yang berakhir tidak akan diperpanjang, termasuk semua sewa resmi dan Indomaret. Sewa-menyewa dulu itu modusnya begini: harga sewa Rp 10 juta, boleh ditawar Rp 7 juta, oknumnya dikasih sejuta. Beberapa polsuska (polisi khusus kereta api) itu rumahnya lebih bagus ketimbang saya.

Anda melibatkan TNI untuk melawan beking yang mengambil keuntungan seperti itu?

Oh, ya pasti. Aparat TNI untuk menjaga penertiban. TNI men-support karena polisi terbatas. Kalau semua ini selesai, kios akan ditenderkan dan ditempatkan di halaman. Penertiban ini kami lakukan untuk menyambut lonjakan penumpang. Tugas kami meningkatkan hingga 1,2-1,5 juta penumpang per hari pada 2018. Saat ini jumlahnya 550-600 ribu penumpang.

Masa depan KRL ekonomi bagaimana?

KRL ekonomi adalah kereta yang disubsidi, bukan kereta yang tidak ber-AC. Sekarang kami diminta menyediakan KRL berpenyejuk udara. Masak, sudah merdeka 68 tahun masih ada kereta tak ber-AC? Jadi, walaupun ber-AC, harus disubsidi. Hambatannya ada peraturan Menteri Perhubungan yang bunyinya kereta berpenyejuk tidak boleh disubsidi. Saya yakin Kementerian Perhubungan setuju semua KRL harus berpenyejuk dan bersubsidi. Harus ada dana PSO (public service obligation) untuk penumpang yang dinilai tidak mampu.

Pendapatan komuter hanya 7-8 persen dari total pendapatan PT KAI, tapi nilai politisnya besar sekali?

Kalau Anda tanya nilai politisnya, tanya ke Menteri. Transportasi komuter itu kebutuhan pokok. Negara harus mendorong penyediaan transportasi publik tanpa kelas. Pakai dasi atau pakai sandal tetap sama.

Tarif jarak pendek dan menengah bakal turun, tapi Anda menargetkan pendapatan naik 10-15 persen. Caranya?

Perbaikan layanan akan meningkatkan pendapatan. Turunnya tarif akan melahirkan pelanggan baru pada jarak pendek. Adapun penumpang jarak jauh tidak beralih karena tarif tetap. E-ticketing juga mengurangi yang tidak bayar.

Kalau untung naik terus, tak perlu subsidi?

Profit itu kegunaannya untuk regenerasi peralatan dan peremajaan. Transportasi publik negara maju, seperti Jerman, Prancis, dan Singapura, masih pakai subsidi. Subsidi adalah kewajiban pemerintah. Itu perintah undang-undang.

Bagaimana menanggapi kritik keras seperti dari kelompok KRL Mania?

Anda tawarkan kepada mereka, mau tidak jadi pegawai KAI yang ngurus KRL? Kalau mau, akan saya terima berdasarkan kompetensi. Langsung tanpa tes. Saya tunggu. Kalau mintanya langsung sempurna, tidak bisa, karena pembenahannya bertahap.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162366089858



Ekonomi dan Bisnis 4/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.