Laporan Khusus 12/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dibuat Heboh Urusan Yap

Yap pernah terbelit perkara yang menggegerkan. Kelahiran tonggak sejarah yurisprudensi imunitas advokat.

i

Tepukan tangan mahasiswa memenuhi ruang sidang Pengadilan Istimewa Jakartakini dikenal sebagai Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada akhir 1967. Di tengah kecabuhan, Yap Thiam Hien sedang beraksi. Dengan teliti, ia mencoba menggali dan mencecarkan pertanyaan kepada seorang saksi.

'Apakah Bapak Polisi ini membela Ibu Lies ini karena pernah tidur bersama? Jawab iya atau tidak,' kata Yap kepada Inspektur Jenderal Mardjaman, yang menjadi salah satu saksi, kala itu. Si saksi mendadak-sontak marah. Mukanya merah padam. Penggalan cerita itu diungkapkan Harry Tjan Silalahi tiga pekan lalu.

Pertanyaan Yap itu kelak membawanya ke pusaran badai yang getarannya mengalahkan kasus yang ia bela kala itu, sebuah fase penting bagi kehidupannya, juga bagi advokat seluruh Indonesia.


Sidang yang bersejarah bagi Yap yang dikenal sebagai Yap Affair itu berawal dari sengketa di antara dua seteru bisnis yang beradu kepentingan dalam sebuah perusahaan otomotif, bernama PT Quick, milik Tjan Hong Liang. Dalam berbisnis, Tjan berkongsi dengan Lies Gunarsih (Lao Giok Sie), perempuan pengusaha yang dikenal punya banyak koneksi di pemerintahan, yang kelak menjadi lawan Tjan di pengadilan.

162406523990

Berdasarkan buku yang ditulis Daniel Lev, sengketa bermula pada 1966, kala mereka berdua sepakat mengimpor mobil Isuzu. Namun Lies tak puas dengan pembagian keuntungan. Ia menuduh Tjan menipunya. Maka Lies berencana memperkarakan Tjan.

Dengan bantuan seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi, B.R.M. Simandjuntak, dan Deputi Khusus Panglima Kepolisian Inspektur Jenderal Mardjaman kenalannya, Lies menjerat Tjan. Caranya dengan membuat jebakan. Waktu itu, Tjan dijebak dengan persoalan kealpaan saat memper'baiki Chevrolet Bel-Air, tunggangan milik Simandjuntak, kroni Lies. Atas kealpaannya, Tjan diperiksa bak pesakitan di kantor kejaksaan, hingga akhirnya dipaksa mengganti kerugian sebesar Rp 6 juta. Simandjuntak meminta pembayaran dengan enam lembar cek.

Usut punya usut, pemaksaan pembayaran dengan cek itu sebenarnya jebakan bagi Tjan. Simandjuntak sempat menyita buku keuangan PT Quick, jadi tahu persis kondisi keuangan PT Quick yang minus. Akhirnya, tiga dari enam cek senilai Rp 500 ribu milik Tjan dinyatakan tak berisi alias cek kosong. Dari persoalan itu, Tjan diseret ke pengadilan atas dasar penipuan.

Sejak Tjan wira-wiri diperiksa kejaksaan, ia sudah menghubungi kantor hukum Lie Hwee Yoe, tempat Yap Thiam Hien bekerja. Kubu lawan, yang diwakili Mardja'man, sempat mengajukan perdamaian dengan menyodorkan opsi pemusnahan dokumen perjanjian. Barternya, Tjan dilarang menunjuk Yap sebagai penasihat hukumnya.

Namun kepalang basah, pikir Tjan, semua yang dia alami sudah diceritakan kepada Yap. Atas saran Yap pula ia menolak perjanjian itu, bahkan mereka menjadikan dokumen tawaran dari Mardjaman sebagai bukti pemerasan.

Ketika itu, persidangan tersebut membetot perhatian publik. Hampir setiap hari media memberitakannya. Namun yang menjadi fokus persidangan bukan materi pokok perkara, melainkan lebih pada aksi Yap yang mencoba membongkar upaya persekongkolan pemerasan. Pada akhir persidangan, Tjan akhirnya dipenjarakan.

Gara-gara pembelaannya dalam perkara PT Quick kelewat galak, kata Adnan Buyung Nasution, teman dekat Yap, dua beking di kubu Lies, yakni jaksa Simandjuntak dan Inspektur Jenderal Mardjaman, penasaran. Walhasil, sekelompok polisi mengepung rumah Yap dan menangkapnya. Namun tuduhannya seperti mengada-ada, kata salah seorang pemimpin penangkap, Letnan Kolonel Djohan Arifin, yakni terlibat dalam insiden G-30-S.

'Padahal kasus itu mungkin pelampiasan kemarahan dua pejabat yang dicecar Yap dalam persidangan,' ujarnya.

Gegerlah dunia peradvokatan kala itu. Kawan sejawat Yap sesama advokat langsung menyusun strategi. Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dulunya kolega dekat Yap, membelanya dengan cara yang tak lazim. 'Saya bilang kepada media dalam jumpa pers, saya dan mahasiswa akan menyerang kantor polisi Pesing, Jakarta Barat, kalau Yap tak dibebaskan,' katanya.

n n n

"Hidup Yap!"
"Yap gila!"

Dukungan dan cercaan saling sahut bersamaan dalam ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada medio 1968. Di satu sisi ruang, ada pendukung Yap yang terdiri atas warga biasa, mahasiswa, dan koleganya, para advokat muda. Di sisi lain, terhimpun aparatur yang merasa terhina oleh tudingan Yap kepada polisi Mardjaman dan jaksa Simandjuntak.

Pada sidang perdana, jaksa penuntut Dali Mutiara mengajukan pertanyaan yang konyol dan urakan. Ia mencecar Yap dengan pertanyaan, "Di mana Yap berada saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan?" Pertanyaan itu seolah-olah meragukan patriotisme Yap.

Pertanyaan itu menyulut protes. Namun hakim membiarkannya. Yap lantas membalas semua tudingan yang dialamatkan kepadanya lewat pleidoi yang telah ia siapkan.

"Tuan Hakim yang saya hormati, sungguh persidangan ini adalah lelucon yang sama sekali tak lucu. Saya lahir di Indonesia, dan sudah saya buktikan secara legal bahwa saya orang Indonesia. Mana orang yang dianggap lebih cinta negerinya? Apakah orang yang berdiri memegang teguh konstitusi negara atau orang yang dengan kekuasaannya mencoba merampok dan menghinakan negara dengan tindakan tak terpujinya? Saya mengungkap semuanya dalam kasus PT Quick hanya dengan satu tujuan, demi kepentingan publik," kata Yap dalam pleidoinya.

Hari putusan jatuh pada 14 Oktober 1968. Hakim Soetarno menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Yap. Dalam pertimbangannya, ia menyebutkan tuduhan Yap soal pemerasan tak pernah bisa dibuktikan dan memenuhi unsur pencemaran nama baik.

Atas putusan itu, Yap menyatakan banding. Dalam proses peradilan banding, hakim menurunkan hukumannya menjadi 14 hari bui yang ditangguhkan, dengan syarat tidak melakukan pelanggaran hukum selama enam bulan masa percobaan.

Namun Yap, seperti yang dikenang Buyung, adalah orang yang berkepala batu. Ia kembali mengajukan permohonan banding hingga ke Mahkamah Agung karena tak terima dinilai bersalah.

Pada Januari 1973, Yap mendapatkan keadilannya. Majelis hakim Mahkamah Agung pimpinan Profesor Subekti membebaskannya dari segala tuntutan. Bahkan kasus yang dialami Yap ditetapkan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1970 pada 10 Januari 1973, yang mengatur soal imunitas advokat dalam rangka pembelaan terhadap kliennya.

"Kasus ini akhirnya jadi preseden baik, dia banyak mengilhami," ujar Buyung.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406523990



Laporan Khusus 12/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.