Nasional 2/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Aborsi Interpelasi untuk Jokowi

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menggalang hak bertanya kepada Gubernur. Problem yang diusung tak jelas.

i

KANTOR Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, riuh pada Senin pekan lalu. Ketua Priya Ramadhani mengumpulkan anggota fraksi partainya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Dia kaget karena Golkar mendukung interpelasi kepada Gubernur," kata Zainuddin, Sekretaris Fraksi.

Setelah semua berkumpul, Priya membuka rapat dengan meminta penjelasan alasan anggotanya mendukung hak bertanya kepada Gubernur Joko Widodo—yang popularitasnya makin melesat—soal rencana mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat. Ia menegaskan, Golkar menyokong program pelayanan kesehatan untuk warga tak mampu itu. "Keputusan rapat adalah mencabut dukungan interpelasi," ujar Zainuddin.

Rudin Akbar Lubis, anggota Fraksi Golkar di DPRD Jakarta, yang merapat di barisan para pengusul interpelasi, setuju terhadap keputusan partainya. Ia pun mencabut tanda tangan dukungan. Padahal, pada Kamis dua pekan lalu, Golkar merupakan fraksi yang galak menggugat program pemerintah Jakarta ini. "Kalau Dinas Kesehatan tak cepat membereskan kisruh Jakarta Sehat, akan kami interpelasi," kata Ashraf, Ketua Fraksi Golkar.


Ketika itu, Komisi Kesejahteraan DPRD sedang melakukan rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati. Sehari sebelumnya, usul interpelasi itu ramai dibicarakan di DPRD. Pangkalnya, 16 rumah sakit swasta yang masuk program itu dikabarkan mundur karena tak ada kejelasan tentang kompensasi pembayaran. Saat itu sudah ada 32 tanda tangan dari 94 anggota DPRD yang setuju dengan pemakaian hak anggota Dewan bertanya kepada pemerintah ini.

162406203752

Selain dari Golkar, dukungan datang dari Fraksi Hanura-Damai Sejahtera, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, plus Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dua partai pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, menolak. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera abstain karena ketua fraksinya sedang menjalankan umrah.

Awalnya, interpelasi sekadar topik perbincangan beberapa anggota Fraksi Demokrat—partai pendukung Fauzi Bowo dalam pemilihan gubernur Juli tahun lalu. Sebab, pemerintah Jakarta menunjuk PT Asuransi Kesehatan untuk program itu, yang menelan biaya Rp 17,8 miliar. Menurut politikus Demokrat, kerja sama itu mesti dengan persetujuan DPRD. "Awalnya kami akan bikin panitia khusus," kata Taufiqurahman dari Demokrat.

Strategi pun disusun. Taufiqurahman dan para inisiator serius berkonsultasi dengan Biro Hukum DPRD menyiapkan interpelasi, termasuk tata cara dan syarat-syaratnya. Muaranya adalah pertemuan sehari sebelum rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan di ruang Fraksi Demokrat. Dari 32 anggota Demokrat, 20 setuju dengan ide Taufiqurahman ini.

Formulir bergulir ke tujuh fraksi lain. Namun usul yang dibahas di tingkat inisiator selalu mentah karena belum ada kesimpulan rapat di Komisi Kesejahteraan. Tiba-tiba Fraksi Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menarik dukungan, diikuti Fraksi Hanura-Damai Sejahtera. "Begitu ada politisasi, saya tarik dukungan," kata Fahmi Zulfikar, Ketua Fraksi Hanura-Damai Sejahtera, berdalih.

Rapat Komisi Kesejahteraan dengan Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit swasta esoknya ternyata tak menghasilkan kesimpulan apa pun. Dinas meminta waktu membereskan kisruh program Kartu Jakarta Sehat hingga pertengahan Juni, sampai pembahasan tarif berobat yang baru dengan Kementerian Kesehatan selesai. Problem yang diusung interpelasi pun menjadi kabur.

Sekretaris DPRD Jakarta Mangara Pardede menjelaskan bahwa jalan interpelasi masih panjang. Untuk menjadi kebijakan Dewan, usul ini harus diketuk rapat paripurna yang dihadiri setengah plus satu anggota Dewan atau 48 anggota. Dari jumlah itu, separuhnya mesti setuju interpelasi. Tapi, sebelum itu pun, usul ini bisa mentah jika ditolak Badan Musyawarah atau rapat gabungan pimpinan DPRD, fraksi, dan komisi.

Taufiqurahman tak ambil pusing. Jika gagal dengan interpelasi Kartu Jakarta Sehat, ia bersiap mengusung hak serupa untuk Kartu Jakarta Pintar—bantuan pemerintah Jakarta untuk sekolah keluarga miskin.

Aryani Kristanti, Syailendra Persada


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406203752



Nasional 2/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.