Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Komite Etik Periksa Politikus Demokrat

Sejumlah politikus Partai Demokrat bakal diperiksa Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka yang dipanggil antara lain Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Sekretaris Jenderal Saan Mustopa, dan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman. Menanggapi rencana pemeriksaan yang dijadwalkan pekan ini, Anas pada Jumat pekan lalu mengatakan siap datang.

Anas dan kawan-kawan diperiksa dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik para pemimpin KPK seperti dituduhkan tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dituduh bertemu dengan Anas akhir Juni lalu.

i

Komite Etik Periksa Politikus Demokrat

Sejumlah politikus Partai Demokrat bakal diperiksa Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka yang dipanggil antara lain Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Sekretaris Jenderal Saan Mustopa, dan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman. Menanggapi rencana pemeriksaan yang dijadwalkan pekan ini, Anas pada Jumat pekan lalu mengatakan siap datang.

Anas dan kawan-kawan diperiksa dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik para pemimpin KPK seperti dituduhkan tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dituduh bertemu dengan Anas akhir Juni lalu.


Menurut Nazar, mereka membuat kesepakatan agar pengusutan korupsi wisma atlet berhenti pada Nazar sebagai tersangka. Nazar pun mengaku berkali-kali bertemu dengan Chandra dan Ade. Dituding Nazaruddin, Chandra dan Ade membantah. Kalaupun mengakui adanya pertemuan, mereka menyangkal soal kesepakatan dalam kasus yang ditangani KPK.

161819898486

Penyuap Gayus Dituntut Empat Tahun

Robertus Santonius, terdakwa penyuap Gayus Halomoan Tambunan, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa pekan lalu. Konsultan pajak PT Metropolitan Retailment itu dinilai jaksa terbukti menyuap Gayus sebesar Rp 925 juta agar perkara banding pajak Metropolitan dimenangkan hakim Pengadilan Pajak.

Gayus saat itu pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani keberatan dan banding soal pajak. Ia telah membantah tuduhan jaksa dengan menyatakan uang tersebut pinjaman belaka. Robertus pun menyatakan demikian.

Dalam kasus paspor palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari yang sama, Gayus dituntut tiga tahun penjara. Jaksa menyebut Gayus memakai nama Sony Laksono pada paspor dan menggunakannya untuk pelesir. Padahal ia berstatus tahanan di Markas Brigade Mobil, Depok. Menanggapi tuntutan itu, Gayus mengunci mulut.

Status Kasus e-KTP Diturunkan

Kejaksaan Agung menyatakan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP masih pada tingkat penyidikan. Kejaksaan membantah pernyataan resmi sebelumnya bahwa kasus ini sudah masuk tahap penuntutan. "Siapa bilang?" kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andi Nirwanto, Selasa pekan lalu. "Masih di penyidikan, kok."

Proyek ini ditelusuri lantaran pengadaan alat pembuat e-KTP yang tercantum dalam dokumen penawaran berbeda dengan alat yang disediakan konsorsium pemenang tender, yakni PT Karsa Wira Utama dan PT Inzaya Raya. Bahkan alat tersebut tak mampu menyimpan biodata, sidik jari, serta foto baru.

Kejaksaan lantas menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Irman, Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri selaku Pejabat Pembuat Komitmen; Dwi Setyantono, Ketua Panitia Pengadaan Barang; Suhardjijo, Direktur PT Karsa Wira Utama; dan Indra Wijaya, Direktur Utama PT Inzaya Raya.

Pada Maret lalu, juru bicara Kejaksaan, Noor Rachmad, mengatakan berkas empat tersangka itu dinaikkan ke penuntutan. Hal serupa diungkapkan Direktur Penyidikan Pidana Khusus Jasman Pandjaitan. Belakangan, Noor Rachmad membantah pernah berkata begitu.

Bencana di Indonesia Paling Berisiko

Bencana alam di Indonesia berpotensi memakan banyak korban jiwa. Prakiraan itu muncul berdasarkan data terakhir Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana.

Besarnya risiko dihitung dari jumlah manusia yang mungkin kehilangan nyawa di daerah yang rawan dilanda bencana. Berdasarkan perhitungan, tsunami di Indonesia berisiko bisa membunuh 5.402.239 jiwa. Jumlah ini paling besar di antara 265 negara.

Risiko bencana alam yang lain adalah tanah longsor, gempa, dan banjir. Ancaman tanah longsor di Indonesia maksimal bisa membahayakan 197.372 orang. Gempa bumi diperkirakan bisa menewaskan 11.056.806 orang. Banjir berpotensi membunuh 1.101.507 orang.

Hakim Perkara Antasari Kena Sanksi

Komisi Yudisial menyatakan tiga hakim pemutus perkara pidana mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar melanggar kode etik. Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung menonaktifkan ketiga hakim itu selama enam bulan.

Para hakim itu, Herri Swantoro, ketua majelis; serta Nugroho Setiadji dan Prasetyo Ibnu Asmara, anggota; dilaporkan atas dugaan mengabaikan fakta persidangan. Fakta itu antara lain keterangan ahli mengenai tak adanya bukti pesan pendek ancaman dari Antasari kepada Nasrudin Zulkarnaen.

Namun sanksi baru dijatuhkan setelah diproses Mahkamah Agung. "Sanksinya bisa berkurang, bisa juga bertambah," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. "Kami akan menggelar rapat untuk menguji rekomendasi tersebut," kata juru bicara Mahkamah, Hatta Ali.

Antasari dihukum 18 tahun penjara oleh Herri dan kawan-kawan karena menganjurkan pembunuhan Nasrudin, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Putusan itu dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Pengusutan Insiden Ilaga Ditunda

Polisi menunda proses hukum orang-orang yang terlibat insiden pemilihan kepala daerah Kabupaten Ilaga, Papua. Polisi khawatir pengusutan kasus itu bisa membuat Ilaga kembali bergolak.

Bentrokan terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum Ilaga menolak berkas pendaftaran Simon Alom sebagai calon bupati. Simon ditolak lantaran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Elvis Tabuni mencabut dukungan. Kubu Simon lantas menyerang kediaman Elvis. Akibatnya, belasan jiwa melayang. Sumber lain menyebutkan korban tewas puluhan jiwa.

Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, kondisi keamanan di Ilaga saat ini berangsur normal. Kedua pihak telah saling memaafkan.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819898486



Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.