Ekonomi dan Bisnis 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Investasi Menyimpang Si Penjamin Utang

Kisruh penyimpangan investasi PT Asuransi Kredit Indonesia memakan korban. Direksi lama dirombak dan sebagian bakal jadi tersangka kasus korupsi. Ada dugaan, pejabat Bapepam-LK membiarkan terjadinya penyimpangan investasi Askrindo.

i

Tiga jam para wartawan menanti-nanti kehadiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida. Sedianya, Nurhaida akan berbicara tentang dugaan penyimpangan investasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar Rp 439 miliar pada pukul 14.00 Jumat dua pekan lalu. Tapi Nurhaida baru muncul menjelang magrib.

Seorang anggota staf Bapepam-LK membisikkan kepada Tempo, "Rapatnya alot." Rapat itu, kata sumber ini, diadakan untuk menyusun keterangan yang akan dipaparkan Nurhaida kepada pers. "Jangan sampai menyudutkan salah satu biro," ujarnya. Penyimpangan investasi Askrindo ini ditangani tiga biro, yakni asuransi, pengelolaan investasi, serta pemeriksaan dan penyidikan.

Beredar kabar, penyimpangan yang sudah berlangsung tahunan itu mendapat perlindungan dari orang dalam Bapepam-LK. Itu sebabnya kasus ini baru terkuak ke publik akhir Juli lalu.


Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham pun bertindak cepat. Deputi Menteri Bidang Usaha Jasa Parikesit Suprapto mengatakan Kementerian sudah memberhentikan Direktur Keuangan Askrindo Zulfan Lubis satu setengah bulan lalu. Kepala Divisi Investasi Noviar juga dicopot.

161820213719

Polisi ikut menggarap kasus ini. Direktorat Kriminal Khusus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Metro Jaya, kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Adjie Indra Dwiatma, sudah memeriksa 27 orang dari Askrindo. Polisi mencium ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. "Dari mereka bakal ada yang jadi tersangka. Pelakunya banyak," ujarnya pekan lalu.

l l l

Didirikan 40 tahun silam, Askrindo diniatkan sebagai lembaga penjamin utang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun Askrindo boleh menginvestasikan premi nasabahnya pada produk-produk yang bagus dan tidak dilarang menurut aturan Bapepam-LK.

Tapi, kata Parikesit, Askrindo rupanya punya catatan negatif tentang penjaminan letter of credit yang diterbitkan Bank Mandiri. Tujuh perusahaan pemegang surat utang itu mengalami gagal bayar senilai US$ 51,011 juta hingga 31 Januari 2007. Akibatnya, deposito Askrindo senilai Rp 122 miliar sebagai agunan kredit jadi hak Bank Mandiri.

Sampai kini, menurut dia, Askrindo belum menyelesaikan masalah itu. Kementerian pun tidak memberikan pelepasan tanggung jawab atas kasus ini kepada manajemen Askrindo. "Makanya, kasus ini terus tercatat dalam laporan keuangan sampai sekarang," tutur Parikesit.

Karena kasus ini, menurut sumber Tempo, Kementerian BUMN mencopot jajaran direksi Askrindo pada Juli 2007. Tapi direksi yang baru pun ternyata tidak bisa menuntaskan masalah. Sebaliknya, kata sumber ini, direksi yang baru justru membuat masalah baru. Mereka diduga melakukan berbagai rekayasa keuangan, seperti membuat kontrak pengelolaan dana dengan manajer investasi.

Kementerian BUMN, kata sumber tadi, lalu menanyakan masalah tersebut kepada Bapepam-LK, apakah yang dilakukan Askrindo itu salah atau benar. Berangkat dari laporan ini, Bapepam-LK bergerak memeriksa Askrindo.

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan Askrindo yang dilakukan Bapepam-LK pada 2009-2010, ditemukan praktek-praktek investasi yang tak sesuai dengan aturan. Praktek itu, kata Nurhaida, melibatkan penempatan investasi berbentuk gadai saham (repo), kontrak pengelolaan dana, obligasi, dan reksa dana.

Kontrak pengelolaan dana, kata Nurhaida, sesungguhnya bukan praktek investasi yang dilarang. Tapi kontrak tersebut tidak masuk kategori jenis investasi bagi perusahaan asuransi. Repo malah masuk jenis investasi yang diharamkan bagi perusahaan asuransi. Sebaliknya, obligasi dan reksa dana merupakan instrumen investasi yang dibolehkan. "Hanya, investasi Askrindo di obligasi dan reksa dana ini fiktif. Di buku ada, tapi tak jelas milik siapa," tutur Nurhaida.

Dari penelusuran Bapepam-LK, Askrindo diketahui menjalin kontrak pengelolaan dana dengan PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, serta dua perusahaan yang bukan manajer investasi, yakni PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Jakarta Securities.

Praktek kontrak pengelolaan dana ini, ujar Nurhaida, berawal dari upaya Askrindo sejak 2002 mencegah pembayaran klaim penjaminan. Caranya, Askrindo membuat skema dukungan pendanaan agar nasabah (debitor) yang pinjamannya dijamin Askrindo bisa membayar utang.

Sejak 2004, Askrindo melibatkan manajer investasi dan broker atau perantara pedagang efek untuk skema dukungan pendanaan itu. "Rekayasa dibuat di sini," ujar sumber Tempo. Manajer investasi menerbitkan promissory notes yang dibeli Askrindo, lalu uangnya oleh si manajer "seolah-olah" dipinjamkan ke debitor itu. Belakangan debitor tidak bisa mengembalikan uangnya ke manajer investasi. Akibatnya, manajer investasi pun tidak bisa mengembalikan duit Askrindo.

Menurut Nurhaida, uang Askrindo paling banyak dititipkan di PT Jakarta Investment berupa repo Rp 132,75 miliar dan kontrak pengelolaan dana Rp 41 miliar. Pada PT Harvestindo berupa kontrak pengelolaan dana sebanyak Rp 80 miliar. Berikutnya, pada PT Reliance sebanyak Rp 93,32 miliar berupa repo dan kontrak pengelolaan dana. Lalu di PT Batavia, duit Askrindo tersangkut Rp 6,5 miliar hanya berbentuk repo. Terakhir, di PT Jakarta Securities sebanyak Rp 66,11 miliar berupa surat utang negara dan repo Rp 20 miliar.

Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Perusahaan Askrindo Singgih Hardjanto membenarkan data investasi yang dipaparkan Nurhaida. "Semua benar karena merujuk hasil pemeriksaan tiga bulan lalu," katanya. Ia menambahkan, instrumen investasi yang dipilih Askrindo tergolong aman, sesuai dengan aturan, dan tidak fiktif. Tapi dia menolak menjelaskan lebih jauh. "Tunggu saja hasil penyelidikan aparat," ujarnya.

Atas dugaan penyimpangan yang dilakukan Askrindo, menurut Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata, kewenangan sanksi ada pada pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. "Kami bahkan tidak berwenang memeriksa," ujarnya. Bapepam-LK, kata Isa, hanya bisa meminta Askrindo menghentikan investasi yang tidak sesuai dengan aturan itu.

Adapun tiga manajer investasi dan dua lembaga nonmanajer investasi itu, ditegaskan Nurhaida, sudah dikenai sanksi. "Kami sudah membekukan kegiatan usaha empat perusahaan. Hanya Batavia Prosperindo yang masih dalam proses analisis awal," katanya.

Dari reportase Tempo ke Plaza Semanggi Lantai 15, karyawan PT Harvestindo terlihat bekerja seperti biasa. "Kami belum dibekukan, masih dalam proses pemanggilan ke Bapepam-LK," ujar Kiki, karyawan Harvestindo. Pemandangan serupa terlihat di kantor PT Reliance. "Aktivitas kami biasa, tidak ada gangguan," ujar Dewi, anggota staf administrasi keuangan.

Begitu juga di kantor PT Jakarta Investment di Wisma Nusantara Lantai 26. Karyawan berkantor seperti biasa. Perusahaan ini, menurut situs Bapepam-LK, bersaudara dengan PT Jakarta Securities. Pemegang saham PT Jakarta Investment, Benny Andreas, adalah Direktur Utama PT Jakarta Securities.

Yang bisa dilakukan Bursa Efek Indonesia adalah menghentikan sementara (suspense) perdagangan PT Jakarta Securities sejak November 2010. Penyebabnya, modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) di bawah aturan Bapepam-LK, yakni Rp 25 miliar.

Menurut sumber Tempo, Bapepam-LK memang tidak berwenang memeriksa pelanggaran investasi Askrindo. Badan ini hanya berwenang memeriksa dan menyidik dugaan pelanggaran di bidang pasar modal. Artinya, yang dilakukan manajer investasi, kata sumber ini, seharusnya sudah lama tercium dan dikenai sanksi. "Ini ada kesan Bapepam-LK mendiamkan praktek-praktek tidak prudent yang dilakukan manajer investasi itu," tuturnya.

Nurhaida membantah tudingan ini. Dia bahkan mempersilakan polisi memeriksa pejabat atau anggota staf instansi yang dipimpinnya. "Kami tidak melakukan pembiaran terhadap kasus investasi Askrindo ini," katanya. Ia mengaku sudah siap memberikan keterangan.

Berbarengan dengan pemeriksaan Bapepam-LK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga mengaudit Askrindo atas permintaan Kementerian BUMN. Ada dua audit yang dilakukan, yakni audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi. Audit yang pertama sudah selesai. Hasilnya, kata Parikesit, "Diputuskan untuk dilanjutkan dengan audit investigasi."

Dari audit investigasi ini, menurut Parikesit, akan lebih jelas lagi tindak pidana yang diduga dilakukan direksi Askrindo. "Di mana korupsi dan pencucian uangnya, kami masih menunggu hasil audit investigasi BPKP," ujarnya.

Parikesit menuturkan, tak lama lagi, akan ada pergantian direksi Askrindo. Uji tuntas dan kelayakan para calon sudah diselesaikan Bapepam-LK. "Sekarang tinggal nunggu surat keputusan menteri," katanya.

Anne L. Handayani, Fery Firmansyah, Evana Dewi, Prihandoko


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161820213719



Ekonomi dan Bisnis 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.