Nasional 2/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tertunda Mengatur Bencana

DPR menggodok RUU Bencana Alam. Keterlibatan militer belum diatur.

i

ORANG bilang tanah kita tanah surga—benarkah seperti didendangkan Koes Plus pada akhir 1970-an itu? Apakah kini tak lebih pas bila justru disebut ”tanah bencana”? Kenanglah gempa bumi di Nabire, banjir dan longsor di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tsunami yang meluluh-lantakkan wilayah Aceh dan sebagian Sumatera Utara—yang menewaskan ratusan ribu manusia itu.

Mata dunia pun tertuju pada Indonesia, dan kali ini bukan karena kemolekan alamnya. Uluran tangan berupa bantuan mengalir dari segala penjuru, disong-song oleh manajemen penanganan bencana yang gagap dan kikuk.

Sebulan setelah tsunami Aceh, masih tampak ratusan truk pengangkut bantuan terjebak di Bandara Halim Perdanakusuma, juga di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bahkan delapan bulan sesudahnya, 703 kontainer bantuan dari negara asing masih tertahan di Pelabuhan Belawan, Medan.


Terhambatnya bantuan itu pun tiada lain dari kurang lengkapnya surat rekomendasi dari Menteri Perdagangan. Artinya, bantuan yang sangat diperlukan masyarakat yang sedang tertimpa musibah itu baru bisa disalurkan jika turun surat rekomendasi impor dari sang menteri—bukan main.

161831313092

Berbagai persoalan yang muncul di Aceh itu akhirnya mengilhami sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan kalangan intelektual untuk mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Menurut Hening Purwati Parlan dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, negeri ini relatif terlambat memiliki undang-undang khusus itu. Jepang, yang intensitas gempa buminya tertinggi di dunia, sudah memiliki undang-undang khusus bencana alam sejak 1961.

Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana itu kini sedang digodok di DPR oleh sebuah panitia khusus. Jika semua akur, rencananya akhir bulan ini RUU tersebut akan diserahkan kepada pemerintah untuk dipelajari.

Apa isi RUU khusus penanganan bencana itu? Salah satu isi penting yang dibahas adalah amanat soal pembentukan Dewan Penanganan Bencana Nasional. Lembaga ini berstatus tetap, dan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan penanganan bencana. Anggota dewan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas pertimbangan DPR.

Draf itu juga mengatur ketentuan mengalokasikan lima persen dana anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah untuk keperluan bencana. Selama ini, anggaran daerah tidak pernah menempatkan pos khusus untuk bencana alam.

Dalam usulan itu juga diatur soal gugatan dan sanksi pidana terhadap pihak yang dinilai lalai, lamban, menyalahgunakan serta melakukan penyelewengan dalam penanganan bencana. Pihak yang dimaksud bisa perorangan, lembaga, maupun pemerintah. Jika yang melakukan pelanggaran itu pemerintah atau Dewan Penanganan Bencana Nasional, sanksi bagi mereka diperberat sepertiga.

Meski begitu, ada beberapa hal penting yang belum diatur dalam rancangan itu, antara lain audit terhadap anggaran belanja negara dan daerah yang dialokasikan untuk bencana alam. Audit ini berguna untuk mengeliminasi berbagai penyimpangan anggaran.

Mekanisme audit yang dicantumkan dalam rancangan itu hanya menyangkut bantuan dari pihak lain, berupa uang atau barang. Itu pun bila ada permintaan dari pemerintah atau masyarakat.

Rancangan itu juga belum mengatur soal bencana yang diakibatkan oleh konflik, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso, serta keterlibatan militer dalam penanganan bencana. Padahal, tentara sering dilibatkan dalam penanganan bencana alam.

Seorang sumber di Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia membisikkan, rancangan itu masih kurang sreg di mata Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi alias Bakornas PBP. Bagian yang ”mengganggu” badan itu tak lain tak bukan adalah pembentukan Dewan Penanganan Bencana Nasional itu. ”Mereka khawatir dewan itu akan mengancam keberadaan mereka,” katanya.

Menurut sumber yang wanti-wanti minta namanya tidak disebut itu, tak ada persoalan antara Dewan Bencana dan Bakornas, karena badan yang disebut terakhir hanyalah sebuah dewan menteri yang fungsinya membuat kebijakan. Belakangan, fungsi Bakornas bergeser setelah badan yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 itu memiliki sekretariat dengan pejabat setingkat deputi menteri, ditambah biro dan bagian. Sekretariat ini membuat uraian tugas masing-masing yang tumpang tindih dengan pekerjaan sektoral yang menjadi porsi lembaga sektoral.

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Bencana Alam, Ahmad Mukowam, membenarkan sinyalemen itu. Menurut dia, Bakornas layak dieliminasi karena sudah tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya saat menghadapi bencana alam. ”Mereka tidak tangguh pada saat menghadapi bencana,” kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Mukowam mengatakan, bila Bakornas tetap dipertahankan, semestinya hanya sebagai badan ad hoc. Di sisi lain, perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi baru yang bersifat tetap, yang tugasnya lebih terkonsentrasi dalam penanganan bencana alam.

Suara antipati terhadap Bakornas juga muncul dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. Sofyan, koordinator desk Aceh di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menilai Bakornas tak layak dipertahankan. ”Mereka itu tidak operasional, tidak responsif,” katanya.

Sofyan mencontohkan, dalam kasus tsunami, Bakornas gagal menjalankan fungsi distribusi informasinya. Semisal pada janji melansir data korban, sampai bulan ke-11 setelah bencana, Bakornas masih ingkar. ”Model seperti itu, apa masih bisa dipertahankan?”

Bakornas, yang dikonfirmasi soal nada-nada miring ini, tak banyak berkomentar. Mereka menilai pembentukan lembaga baru bukanlah langkah prioritas saat ini. Tabrani, Deputi I Bidang Penanggulangan Bencana, mengatakan yang terpenting adalah membenahi lembaga-lembaga yang ada seraya mencukupi anggarannya. ”Kita pertahankan saja struktur yang sekarang. Asal anggaran memadai, tidak masalah,” katanya.

Menurut Tabrani, rancangan itu mestinya tak perlu mengatur terlalu rinci soal pembentukan lembaga baru, karena akan menyulitkan. ”Sebaiknya tulis saja begini, ’untuk melaksanakan UU dibentuk suatu lembaga yang penyusunannya diberikan kepada presiden’,” tuturnya.

Lepas dari pro-kontra soal isi, Indonesia seharusnya memang sudah mempunyai undang-undang itu. Pada 1998 sebetulnya pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana Alam. Pembahasan RUU itu terhenti dan drafnya tersimpan begitu saja di Departemen Sosial.

Aturan tentang penanganan bencana alam akhirnya sekadar pelengkap produk undang-undang lain dan bersifat sektoral belaka. Bakornas mencatat total ada 104 produk perundang-undangan (termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden) yang mengatur soal bencana alam.

Meski para wakil rakyat dan banyak pihak sepakat undang-undang ini harus segera dilahirkan, prakteknya tidak seperti itu. Pembahasan RUU tersebut terkesan lamban. Draf dan naskah akademis soal RUU itu sebenarnya sudah diserahkan sejak Februari lalu, namun DPR baru membentuk panitia khusus tiga bulan sesudahnya.

Deddy Sinaga


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831313092



Nasional 2/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.