Luar Negeri 5/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Perang dan damai di tanah khmer

Kamboja belum ditakdirkan menikmati masa damai. khmer merah mengacau pemilu dan pascapemilu. konflik angola membayangi negeri ini.

i
PRAKTIS, hanya sekitar 20 tahun setelah merdeka, rakyat Kamboja mencicipi masa damai. Setelah itu, hidup mereka diwarnai oleh perang demi perang, bahkan menjelang pemilu pekan ini. 1953: Kamboja merdeka. Tujuh tahun kemudian, Norodom Sihanouk ditunjuk oleh Dewan Nasional sebagai kepala negara, menggantikan ayahnya yang meninggal. Di bawah pemerintahannya, Kamboja menjalin hubungan baik dengan Cina dan Vietnam. Maret 1970: Perdana Menteri Kamboja, Letjen. Lon Nol, melakukan kudeta ketika Sihanouk sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Sihanouk diadili in absentia dengan tuduhan menghasut tentara Kamboja untuk bergabung dengan musuh, dan menghasut komunis untuk melakukan agresi. Sihanouk yang berada di Beijing minta perlindungan dari pemerintah Cina dan bersama Partai Komunis Kamboja, yang populer disebut Khmer Merah, mendirikan Barisan Persatuan Nasional Kamboja. April 1975: Khmer Merah, dengan dukungan Vietnam Utara, merebut Phnom Penh. ''Sejarah 2.000 tahun Kamboja telah berakhir.'' Kamboja, dengan arsitek Pol Pot, ditarik ke titik nol, untuk memulai membangun negara komunis menurut konsep mereka: negara tanpa kelas. Milik pribadi disita, pejabat tinggi dan perwira militer yang berkuasa pada zaman Lon Nol dieksekusi, agama Budha dilarang, hubungan antaranggota keluarga dibatasi atau diputuskan sama sekali. Inilah lembaran hitam sejarah Kamboja, tanah air menjadi ''ladang pembantaian'': diperkirakan tiga dari tujuh juta penduduk Kamboja meninggal karena kelaparan atau dieksekusi. Hubungan diplomatik antara Kamboja dan Vietnam putus karena Pol Pot memilih Cina sebagai negara induk. Pendudukan beberapa wilayah Vietnam oleh tentara Kamboja menyulut permusuhan yang pecah menjadi perang pada 1977. Januari 1979: Vietnam berhasil menguasai Phnom Penh. Republik Rakyat Kamboja diproklamasikan, Heng Samrin diangkat sebagai presiden rezim baru ini. Pemimpin Khmer Merah dan pengikutnya lari ke hutan. Sihanouk pun keluar dari Kamboja. September 1981: Berdiri pemerintahan koalisi Republik Demokratik Kamboja oleh tiga pemimpin faksi: Sihanouk, Khieu Samphan, dan Son Sann, yang bertemu di Singapura. Mereka disatukan oleh semangat yang sama, anti-Vietnam. 22 Juni 1982: Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja resmi berdiri di Kuala Lumpur. Sihanouk terpilih sebagai presiden, Khieu Samphan wakil presiden, dan Son Sann perdana menteri. Juli 1987: Sementara perang saudara terus berjalan, terobosan mencari perdamaian muncul dari Indonesia. Mochtar Kusuma Atmadja, waktu itu menteri luar negeri, mengusulkan sebuah cocktail party untuk mempertemukan faksi-faksi Kamboja dengan pemerintah Vietnam. September 1987: Ada tanda-tanda pihak Khmer Merah siap maju ke meja perundingan, bila tentara Vietnam ditarik pulang. Desember 1987: Sihanouk bertemu dengan Hun Sen di Fere-en-Tardenois, timur laut Paris. Pertemuan ini menelurkan empat kesepakatan: penyelesaian Kamboja harus melalui jalan politik, semua faksi harus dilibatkan, perlu diadakan pertemuan internasional untuk menjamin kesepakatan yang dicapai, dan perlunya pertemuan lanjutan. Mei 1988: Di bawah tekanan pemerintah Uni Soviet, Vietnam mulai memulangkan 50.000 pasukannya. Vietnam juga menyatakan kesediaan untuk hadir dalam pertemuan informal yang akan dilangsungkan di Jakarta. Diperkirakan, sekitar 50.000 pasukan Vietnam mati dalam perang selama sembilan tahun. 25 Juli 1988: Jakarta Informal Meeting I berlangsung di Bogor. Sihanouk, yang mengundurkan diri sebagai presiden pemerintahan koalisi dua mingu sebelumnya, hadir sebagai tamu Presiden Soeharto. Hun Sen mengusulkan dibentuknya dewan rekonsiliasi nasional, diadakannya pemilihan umum, dan komisi internasional untuk mengamati penarikan mundur pasukan Vietnam. Faksi lain menentang pemilihan umum dilaksanakan di bawah kekuasaan rezim Phnom Penh. Mei 1989: Pertemuan informal tentang Kamboja kembali berlangsung di Jakarta, dengan hasil pembentukan suatu Dewan Nasional Tertinggi yang anggotanya mewakili tiap faksi dengan ketua Norodom Sihanouk. Juli 1989: Berlangsung Konferensi Internasional tentang Kamboja di Paris dengan hasil pengiriman misi PBB untuk menyelidiki kemungkinan gencatan senjata, dan dikirimkannya pasukan penjaga perdamaian. Januari 1990: Dewan Keamanan PBB menerima rencana perdamaian Australia yang mengusulkan adanya badan pengawas untuk gencatan senjata, pemerintah sementara PBB untuk Kamboja, dan pelaksanaan pemilu. Oktober 1991: Keempat faksi yang bertikai sepakat menandatangani perjanjian damai di Paris. Agustus 1992: Pemerintahan transisi PBB (UNTAC) resmi bertugas di Kamboja dan menyiapkan pemilihan umum. Januari 1993: Khmer Merah menolak menyerahkan senjata, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris. Bahkan kemudian faksi ini menyatakan tak akan ikut dalam pemilu, karena masih adanya tentara Vietnam di Kamboja. Bentrok senjata antara pasukan Hun Sen dan Khmer Merah timbul lagi. April 1993: Kampanye untuk pemilu mulai berlangsung. Khmer Merah yang tak ikut pemilu melakukan teror dengan membunuhi orang Vietnam yang masih tinggal di Kamboja. Terjadi pengungsian orang Kamboja keturunan Vietnam. 23-28 Mei 1993: Pemilu Kamboja diharapkan berlangsung, tapi dibayangi kembalinya perang saudara. Liston P. Siregar

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836844130



Luar Negeri 5/8

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.