Sinyal Merah dari Jenewa

Abdul Manan

• ILO memperkirakan 25 juta pekerjaan hilang akibat wabah Covid-19.

• Singapura dan Malaysia membuat kebijakan subsidi upah.

• Malaysia dinilai kurang memberi perhatian besar kepada usaha kecil dan menengah.

ORGANISASI Buruh Internasional (ILO) memberikan peringatan bahaya dampak jangka panjang Covid-19: pengangguran. Dari Jenewa, Selasa, 7 April lalu, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menyampaikan perkiraannya bahwa 25 juta pekerjaan hilang akibat wabah ini. Jika wabah terus berlangsung hingga tiga bulan mendatang, akan terjadi pengurangan jam kerja yang setara dengan 195 juta pekerja. Badan dunia itu mencatat empat sektor global yang terkena dampak paling drastis: makanan dan akomodasi (144 juta pekerja), retail dan grosir (482 juta), layanan dan administrasi bisnis (157 juta), serta manufaktur (463 juta).

Menurut taksiran ILO, dampak terhadap pengurangan jam kerja itu di Asia-Pasifik bisa sekitar 7,2 persen atau setara dengan 125 juta pekerja penuh waktu. Wabah ini, menurut ILO, adalah krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. “Ini ujian terbesar bagi kerja sama internasional dalam lebih dari 75 tahun,” kata Ryder, yang menambahkan bahwa dampak itu akan sangat bergantung pada penyebaran virus dan kebijakan negara-negara.

Singapura salah satu negara di luar Cina yang paling awal melaporkan adanya korban virus corona. Kasus pertama dikonfirmasi pada 23 Januari 2020. Hingga Jumat, 10 April lalu, jumlah kasus di negeri itu mencapai 1.910 dengan korban meninggal 6 orang. Untuk menekan dampak terhadap ekonomi masyarakat, Senin, 6 April lalu, pemerintah mengumumkan paket stimulus ketiga senilai Sin$ 5,1 miliar. Bersama dua paket sebelumnya, nilai total stimulus itu menjadi Sin$ 59,9 miliar atau sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Pemerintah juga menggelontorkan bantuan tunai langsung kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah yang menjadi penganggur atau mencari pekerjaan baru. Mereka dapat menerima hibah sebesar Sin$ 800 per bulan selama tiga bulan.

Paket stimulus terbesar diberikan untuk menggerakkan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Salah satunya berupa Skema Dukungan Pekerjaan. Program ini dibuat untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerja lokal. Untuk setiap pekerja lokal, pemerintah akan membayar 8 persen upahnya selama tiga bulan. Bantuan ini berlaku bagi pekerja bergaji tidak lebih dari Sin$ 3.600 per bulan.

Menurut situs pemerintah Singapura, dana akan diberikan lewat pengusaha akhir Juli tahun ini. Dengan jumlah pekerja lokal lebih dari 1,9 juta, program ini akan menelan biaya Sin$ 1,3 miliar.

Stimulus ekonomi lain diberikan kepada sektor pariwisata. Wakil Perdana Menteri Heng Swee Keat menyebutkan salah satu yang terkena dampak hebat adalah Bandar Udara Internasional Changi, “pilar penting” ekonomi yang menyumbang lebih dari 5 persen PDB negeri itu dan mempekerjakan sekitar 192 ribu orang. Pemerintah memperkenalkan paket dukungan untuk membantu industri penerbangan, seperti potongan tarif pendaratan dan biaya parkir serta bantuan sewa bagi maskapai penerbangan dan agen kargo. “Hub udara mendukung sektor ekonomi lain, seperti pariwisata, manufaktur, dan logistik,” tutur Keat.

Sejumlah langkah serupa ditempuh Malaysia, negara yang mengidentifikasi kasus virus corona sejak Januari lalu. Untuk menekan penyebaran corona, negeri itu mengeluarkan kebijakan pembatasan gerak (MCO) mulai 18 Maret lalu hingga 29 April mendatang.

Malaysia sudah dua kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Paket pertama senilai US$ 4,8 miliar dikeluarkan pada akhir Februari lalu. Paket kedua senilai US$ 57 miliar diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 27 Maret lalu.

Institut Riset Ekonomi Malaysia (MIER) memperkirakan sekitar 2,4 juta warga Malaysia bisa kehilangan pekerjaan jika kebijakan pembatasan pergerakan itu diperpanjang dua pekan. Menurut taksiran Bank Pembangunan Asia (ADB), jika sampai September nanti wabah tak bisa dikendalikan, 409 ribu orang akan menganggur.

Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan atau risiko menjadi penganggur, pemerintah menggelontorkan bantuan tunai langsung sebesar US$ 2,2 miliar bagi keluarga kelas menengah dan bawah. Rumah tangga dengan penghasilan bulanan US$ 916 atau kurang, misalnya, akan mendapat bantuan US$ 366 per bulan. Keluarga dengan penghasilan lebih besar menerima bantuan lebih kecil.

Pemerintah juga akan mencairkan US$ 735 juta melalui Bantuan Sara Hidup, program distribusi bantuan keuangan kepada rumah tangga setiap tahun. Program baru lain adalah insentif layanan telekomunikasi untuk membantu warga yang bekerja dan belajar di rumah. Pemerintah berjanji mengeluarkan US$ 138 juta untuk program Internet gratis sejak 1 April selama periode pembatasan.

Namun paket lebih besar dibuat untuk mendorong ekonomi. Salah satu yang diberikan pemerintah adalah subsidi upah. Dengan program ini, pekerja yang berpenghasilan kurang dari US$ 916 per bulan akan menerima subsidi US$ 137 per bulan selama tiga bulan ke depan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengurangi kontribusi karyawan dalam Employee Provident Fund. Ini program tabungan pensiun wajib untuk pekerja swasta. Karyawan biasanya menyetor 7-11 persen dari gaji bulanan mereka. Sekarang jumlahnya dikurangi menjadi 4 persen.

Perusahaan juga akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRDF) selama enam bulan untuk semua sektor mulai 1 April. HRDF adalah dana yang dibentuk untuk pengembangan keterampilan karyawan.

Ada skema besar juga buat usaha kecil dan menengah. Bank sentral Malaysia akan memberikan pinjaman US$ 453 juta bagi sektor ekonomi ini dengan bunga maksimal 3,75 persen per tahun. Ada juga skema kredit mikro US$ 43 juta bagi usaha kecil di industri pariwisata. Dalam paket stimulus kedua, terdapat tambahan alokasi US$ 1 miliar untuk kelompok usaha ini.

Pemerintah juga akan merilis proyek infrastruktur skala kecil senilai US$ 450 juta. Dalam paket stimulus kedua, terdapat tambahan US$ 5,7 miliar. Sebanyak US$ 457 juta dialokasikan untuk proyek infrastruktur skala kecil guna membantu perusahaan konstruksi kecil.

Ahli ekonomi Nadia Jalil dalam ulasan di South China Morning Post menilai paket stimulus ini kurang memperhatikan usaha kecil dan menengah. Program subsidi upah itu diperkirakan baru mencakup 3,3 juta pekerja. Padahal usaha kecil dan menengah punya sekitar 9-10 juta pekerja. Meskipun bisa memanfaatkan moratorium pinjaman dan memakai pinjaman lunak, usaha kecil sulit bertahan di tengah kelesuan ekonomi seperti saat ini.

Fazil Irwan Som, Direktur Eksekutif International Strategy Institute, juga menilai program perlindungan ekonomi masih kurang. Menurut dia, runtuhnya bisnis dalam ukuran apa pun secara massal berarti hilangnya pekerjaan jutaan orang. “Inilah yang tidak ada dalam paket stimulus: kesadaran bahwa bisnis penyelamatan mirip dengan melindungi kesejahteraan rakyat,” ujarnya seperti dilansir The Star.

ABDUL MANAN (CHANNEL NEWS ASIA, THE STAR, CNBC, SOUTH CHINA MORNING POST)