Industri Terimbas Covid-19 Keluhkan Ketidakpastian Regulasi - Laporan Utama - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Laporan Utama 6/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Depresi Bisnis Transportasi

Pandemi memukul industri jasa transportasi. Diperparah simpang-siur kebijakan pemerintah.

i Deretan bus bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 1 April lalu./TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan bus bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 1 April lalu./TEMPO/M Taufan Rengganis
  • Bisnis angkutan lunglai terimbas pandemi Covid-19. .
  • Simpang-siur kebijakan menambah persoalan.
  • Stimulus pelonggaran pembiayaan untuk pengemudi ojek online terhambat masalah data. .

HAMPIR dua pekan ini ratusan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) milik Perusahaan Otobus Lorena menganggur. Hanya 40 dari sekitar 400 unit bus milik PT Eka Sari Lorena Transport Tbk tersebut yang beroperasi setiap hari. Itu pun dengan tingkat keterisian penumpang tak lebih dari 60 persen.

Ratusan bus lain yang juga dikelola perseroan, seperti unit Transjabodetabek—layanan bus pengumpan Transjakarta—dan Jabodetabek Airport Connexion tujuan bandar udara, lebih dulu mandek. “Percuma jalan, enggak ada penumpang,” kata Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Dwi Ryanta Soerbakti, Kamis, 2 April lalu.

Bisnis transportasi lunglai sejak pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) mulai 16 Maret lalu untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah virus corona. Simpang-siur kebijakan pembatasan operasi angkutan umum selama masa tanggap darurat corona pun sempat membuat industri kalang-kabut.

Semula, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan semua bus AKAP, bus antar-jemput antarprovinsi yang trayek asal dan tujuannya DKI Jakarta, serta bus pariwisata yang berdomisili di Ibu Kota. Sedianya, pembatasan akses bus berlaku mulai Senin, 30 Maret lalu, pukul 18.00.

Diteken Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, surat bernomor 1588/-1.819.611 itu juga menyiapkan sanksi bagi para pelanggar. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta pembatasan angkutan umum hingga jalan tol.

Pengusaha bus, yang mengetahui rencana tersebut beberapa hari sebelumnya, berancang-ancang. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sempat menyebutkan bahwa sekitar 48 ribu bus akan dikandangkan mulai Senin sore itu.

Namun, belakangan, semuanya berubah setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membatalkannya. Pelaksana tugas (plt) Menteri Perhubungan itu—menggantikan sementara Budi Karya Sumadi, yang tengah dirawat karena terjangkit Covid-19—menunda rencana pembatasan operasi bus hingga ada kajian mengenai dampak ekonomi. “Sesuai dengan arahan Menko Maritim dan Investasi selaku plt Menhub, pelarangan operasi itu ditunda dulu, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menginformasikan.

Di tengah kondisi yang serba tak pasti, Organda kini kembali dipusingkan oleh rencana baru kenaikan harga tiket dan pembatasan jumlah penumpang bus untuk membatasi jumlah pemudik di tengah pandemi. Rancangan kebijakan ini disampaikan juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Haryono, kas operator bus kini tengah berdarah-darah. Omzet angkutan penumpang turun lebih dari 75 persen. “Ini sudah dialami bahkan jauh saat corona mulai diumumkan, kemudian ada physical distancing,” tutur Ateng, Ahad, 5 April lalu. Akibat situasi ini, pengusaha bus kini khawatir tidak bisa membayar sejumlah kewajiban pajak, retribusi, juga kredit bank.

 

•••

SIMPANG-siur kebijakan pemerintah di tengah penanganan pandemi Covid-19 tak hanya merepotkan pengusaha transportasi. Sebelumnya, pidato Presiden Joko Widodo pada 24 Maret lalu juga sempat membikin bingung pengemudi ojek online dan industri pembiayaan kendaraan bermotor.

Selasa itu, dalam konferensi pers, Jokowi menyatakan akan memberikan keringanan pembayaran cicilan kendaraan, antara lain kepada pengendara ojek. “Kepada tukang ojek, kepada sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu, tidak perlu khawatir,” ucapnya. “Pembayaran bunga dan angsuran diberi kelonggaran satu tahun.”


Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Shelter Dukuh Atas, Jakarta, 19 Maret lalu./TEMPO/Muhammad Hidayat


Mendadak sontak pernyataan itu memicu kesalahpahaman. Sejumlah perkumpulan pengemudi ojek online mengeluhkan masih adanya penagihan pembayaran cicilan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan. Belakangan baru jelas bahwa kebijakan kelonggaran kredit atau pembiayaan itu merupakan bagian dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Mulai berlaku 16 Maret lalu, kebijakan OJK ini memang membuka peluang dilakukannya restrukturisasi kredit dan pelonggaran cicilan. Sasarannya tak spesifik menyebutkan sopir ojek online, tapi membidik debitor kecil seperti pekerja harian dan sektor informal serta usaha mikro. Syaratnya pun beraneka macam, yang paling utama debitor terkena dampak Covid-19. Adapun jenis pelonggaran, termasuk jangka waktu penundaan pembayaran cicilannya, bergantung pada penilaian bank atau lembaga pembiayaan.

Itu sebabnya, bagi pengemudi Gojek seperti Kurniawan Agung dan sejumlah koleganya, kegembiraan mendengarkan pidato Jokowi pada 24 Maret lalu tak berlangsung lama. Setelah bertanya ke sana-ke sini, termasuk ke lembaga pembiayaan, mereka pesimistis bisa mendapat pelonggaran tersebut. “Ada sejumlah persyaratan yang mungkin sulit dipenuhi,” ujar Kurniawan, ciut. Salah satunya, kata dia, kebanyakan pengemudi ojek online mengambil kredit bukan atas nama pribadi, melainkan meminjam identitas saudara lantaran hampir semua perusahaan pembiayaan meminta rekam penghasilan tetap berupa rekening koran tiga bulan terakhir.



Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno menjelaskan, syarat legal memang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas keringanan kredit. Ketentuan bahwa fasilitas pinjaman diberikan kepada orang yang menandatangani pinjaman, ujar dia, “Syarat nomor satu.”

Syarat lain adalah debitor tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020—hari ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Ada juga syarat jaminan kendaraan atau jaminan lain masih dalam penguasaan debitor sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Menurut Suwandi, sejauh ini sudah ada beberapa debitor yang mengajukan permohonan fasilitas tersebut. Nantinya, perusahaan pembiayaan melihat kasus per kasus, seperti seberapa persen pendapatan debitor turun akibat Covid-19 sehingga mempengaruhi kemampuan membayar cicilan. “Tiap debitor akan berbeda-beda hasil penilaiannya,” ucapnya, Kamis, 2 April lalu.

Toh, rencana pelonggaran cicilan kredit kepada pengemudi ojek online ini tak mudah dilaksanakan. Persoalan muncul karena perusahaan pembiayaan belum mengetahui siapa saja nasabah mereka yang benar-benar merupakan pengemudi ojek online.

Otoritas Jasa Keuangan telah meminta dua perusahaan ride-hailing terbesar, Gojek dan Grab, melakukan pendataan. “Sayangnya, sampai hari ini datanya belum masuk. Kami terus mengejar setiap hari supaya Grab dan Gojek segera mengirimkan datanya,” kata anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi, dalam rapat virtual OJK dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 7 April lalu.

RETNO SULISTYOWATI, FRANCISCA CHRISTY ROSANA, CAESAR AKBAR, FAJAR PEBRIANTO

2020-08-05 05:43:50

Covid-19 Transportasi

Laporan Utama 6/7

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.