Laporan Khusus 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kisruh pejabat dan padang golf

Silang pendapat sekitar izin lapangan golf agrowisata nusantara sudah berakhir. soalnya, itu bertentangan dengan keppres. tapi lapangan kian banyak, padahal jumlah pemain tidak bertambah.

i
GOLF, olahraga bergengsi itu, tiba-tiba saja menjadi isu besar di kalangan para pengambil keputusan negeri ini. Ada dua menteri yang tergelincir lidah hanya karena berbicara tentang padang golf. Adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Hayono Isman yang memantik ''polemik golf'' ketika ia berbicara dalam acara pertandingan golf persahabatan di Bumi Serpong Damai (TVRI, Minggu malam, 9 Mei). ''Golf adalah indikator kesejahteraan rakyat,'' demikian sepotong kalimat dari Hayono yang selalu diingat orang dan akhirnya menjadi bumerang. Dari sinilah kontroversi fungsi lapangan golf dimulai, lalu merembet ke rencana kompleks wisata di Puncak, Bogor. Pernyataan Hayono segera melahirkan Kesatuan Aksi Anti-Pembangunan Lapangan Golf (KAAPLG). Jumat pagi 14 Mei silam, sekitar 40 pemuda plus wakil-wakil petani Jawa Barat menyatroni Kantor Menpora sambil menggelar poster. Mereka membacakan pernyataan berjudul ''Lapangan golf Melahirkan Kantong-Kantong Kemiskinan''. Isu golf versus kesejahteraan rakyat semakin merebak ketika Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) Solichin Gautama Putera diketahui oleh pers telah melayangkan surat kepada Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Surat itu bertanggal 3 Mei. Dan seminggu kemudian surat yang sama dikirim ke alamat Menteri Negara Lingkungan Hidup. Isinya menggugat rencana PT Agrowisata Nusantara (PT AN) untuk menggelar lokasi agrowisata plus lapangan golf di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Lewat suratnya, Solichin, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, minta supaya izin untuk PT AN ditinjau kembali. Alasannya, rencana itu bisa membahayakan kondisi Puncak dan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 79/1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Puncak. Situasi menjadi panas tatkala Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet saat itu masih merangkap jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat memberi tanggapan terhadap surat Solichin. Menjawab pertanyaan wartawan, Yogie berkata, rencana PT AN bukan semata- mata membuka lapangan golf, tapi dipadukan dengan agrowisata. ''Pemda sudah memberi izin. Semuanya sudah melalui berbagai pertimbangan. Silakan jalan terus,'' ujarnya. Proyek yang dimaksud berada di atas tanah negara seluas 700 hektare 400 hektare di antaranya adalah kebun teh milik Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP) XII, dan sisanya dikuasi penduduk. Lahan itu tersebar di Desa Citeko, Desa Cibereum, dan Desa Tugu Selatan. Semuanya di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kelak PT AN akan membikin vila sebanyak 2.500 unit, hotel 500 kamar, restoran, bank, pasar, dan berbagai sarana olahraga, termasuk lapangan golf yang menelan 150 hektare. Sejak itu, suara yang menentang ekspansi lapangan golf semakin seru. Bukan hanya anggota DPR dan kelompok kesatuan aksi yang angkat bicara, tapi juga ahli geologi dan lingkungan. Yang gelisah adalah pengelola Taman Safari Indonesia (TSI) dan PTP XII, yang merasakan AN sebagai ancaman besar. Soalnya, AN berlokasi lebih tinggi dan akan mengelilingi Taman Safari Indonesia. Dikhawatirkan, AN kelak akan membawa petaka bagi hewan-hewan di sana. ''Karena pohon penahan air diganti dengan rumput dan bangunan, akan terjadi banjir dan erosi. Sedangkan pupuk-pupuk kimia yang digunakan untuk menyuburkan rumput golf akan terbawa oleh air ke Taman Safari. Apa jadinya bila tercampur dengan makanan hewan kami?'' kata Jansen Manasang, Direktur Taman Safari Indonesia. Jawabnya: mati. Jansen bukan hanya cemas, tapi juga iri. Jauh sebelum PT AN mengincar lahan 700 hektare yang berstatus tanah negara itu, tahun 1988 pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk memperluas TSI. ''Kami hanya minta tambahan 100 hektare. Tapi Pemda Jawa Barat hanya memberikan sekitar 70 hektare. Itu pun izin resminya belum diberikan. Konon, baru turun Mei ini,'' tambah Jansen. Sementara itu, PT AN baru mengajukan permohonan pada awal 1992. Dede Suganda Adiwinarta, Direktur Utama PTP XII, lain lagi. Ia mengajukan pertimbangan ekonomis. Kebun teh yang akan disulap itu termasuk produktif. Perlu diketahui, PTP XII mengelola hampir 2.400 hektare kebun teh di kawasan Puncak. Menurut Dede, tiap hektare menghasilkan 3 ton teh kering per tahun. Kalau lahan yang 400 hektare persisnya 393 hektare diambil oleh PT AN, PTP akan kehilangan sekitar 1.180 ton teh setiap tahun. ''Kalau harga teh Rp 3.000 per kilogram, pendapatan kami turun kira-kira Rp 3,5 miliar. Bandingkan dengan pendapatan yang diterima negara dari lapangan golf. Akan dikemanakan pula rakyat yang selama ini menjadi buruh pemetik teh?'' gugatnya ketika ditanya wartawan. Dari Bandung, ahli geologi Institut Teknologi Bandung, Dr. Sampurno, dan ahli lingkungan, Otto Soemarwoto, menyuarakan pula opini sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Proyek PT AN, kata Sampurno, akan mengurangi pengadaan air untuk masyarakat Bogor dan Jakarta. Sebab, kawasan Puncak adalah gudang air. Pendapat yang yang berwawasan lingkungan ini saling menunjang dan mengisi dengan keputusan presiden yang disebut Solichin G.P. Seperti tercantum dalam keppres tersebut, Kecamatan Cisarua termasuk salah satu dari 15 kecamatan yang pemanfaatannya diatur di situ. Adapun sebelas kecamatan berada di Kabupaten Bogor, dua di Kabupaten Cianjur, dan satu di Kabupaten Tangerang. Keppres membagi fungsi kawasan Puncak menjadi empat golongan. Pertama, kawasan lindung, terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung di luar hutan. Kedua, kawasan penyangga, terdiri dari perkebunan teh, tanaman tahunan, dan hutan produksi. Ketiga, kawasan budi daya pertanian, untuk tanaman tahunan dan tanaman pangan. Keempat, kawasan budi daya non-pertanian, terdiri dari daerah permukiman perkotaan, permukiman pedesaan, industri, dan pariwisata. Berbagai proyek pembangunan di sana tidak boleh bertentangan dengan RUTR yang disebutkan dalam keppres, yakni mencegah kerusakan lingkungan dan meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna di kawasan Puncak. Agar tujuan dan sasaran keppres tersebut tercapai, pelaksanaan setiap program atau proyek harus dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) sekarang Lingkungan Hidup (LH) dengan memperhatikan pendapat menteri-menteri departemen terkait. Adapun koordinasi di tingkat daerah dilakukan oleh gubernur. Ada pasal keputusan presiden yang menyebut bahwa kawasan lindung dan suaka tidak boleh diubah menjadi kawasan budi daya. Alasannya, kawasan itu berfungsi mengatur tata air, mencegah banjir, dan menahan erosi. Sementara itu, kawasan penyangga berfungsi sebagai pembatas antara kawasan lindung dan budi daya. Peruntukannya adalah bagi tanaman tahunan, perkebunan teh, dan hutan produksi terbatas. Jelas, tidak disebut-sebut perihal industri atau pariwisata. Berarti, bila PT AN disetujui menyulap 400 hektare kebun teh menjadi agrowisata, tentu saja itu sudah menyalahi keppres. Kalau ditinjau dari dasar hukumnya, Solichin benar. Syukurlah, Yogie S.M. segera meluruskan kisruh. Senin pekan silam, ia mengundang wartawan ke kantornya. Ia mengaku ''keseleo lidah'' ketika menjawab pertanyataan pers tentang tuntutan Solichin beberapa waktu lalu. ''Saya keliru. Telinga saya tidak jelas mendengar pertanyaannya, tapi belum budek. Saya kira yang kalian maksud bukan PT Agrowisata Nusantara,'' begitu katanya. Lalu ia menjelaskan, Pemda Jawa Barat saat ini diserbu 20 proposal yang meminta lahan di daerah Bogor untuk pembangunan kompleks agrowisata lengkap dengan lapangan golf. Semua proposal itu senang memakai kata ''agrowisata'' termasuk PT Agrowisata Nusantara. Ada 11 proposal yang sudah diizinkan dan proyeknya sedang dibangun, 3 telah beroperasi, dan 6 masih dalam proses perizinan termasuk proposal PT Agrowisata Nusantara. Ia sendiri melihat lapangan golf di Bogor sudah terlalu banyak. Maka, ''Enam proposal yang masih dalam proses perizinan disetop, termasuk proposal PT Agrowisata Nusantara.'' Dalam kesempatan itu, ia juga menyebutkan bahwa PT AN mengajukan permohonan izin pada awal 1992. Mei 1992, Pemda Jawa Barat menjawab ''tidak keberatan'' asalkan PT AN memenuhi tujuh persyaratan, misalnya izin dari Menteri KLH dan Departemen Pertanian. Lalu, pada Juni 1992, kembali PT AN dua kali memperbarui permohonannya. Yang pertama, minta tanah 817 hektare, dan kedua diralat menjadi 700 hektare. Bulan Agustus berikutnya, Wakil Gubernur Jawa Barat bidang Ekbang, Karna Suwanda, memberikan izin prinsip. Pada November 1992, saat masa berlakunya permohonan pertama (Mei 1992) habis, PT AN mengajukan surat permohonan ulang dengan alasan mereka sedang mengurus penyelesaian syarat-syarat yang diminta, antara lain izin dari Menteri KLH dan Menteri Pertanian. Karna Suwanda kembali memberi perpanjangan hingga akhir 1993. Anehnya, surat-surat itu tidak ada tembusannya untuk Gubernur Yogie S.M. Mungkin karena itulah Oka Mahendra, anggota DPR dari F-KP, menduga Yogie tak tahu menahu ulah Karna Suwanda yang memberikan izin atas nama Gubernur. Namun, Yogie tak ingin mengungkit perkara ini. Ia hanya menegaskan bahwa izin untuk PT AN tidak pernah ada. Dan kebun teh akan tetap dipertahankan sebagai kebun teh. Karna Suwanda, yang dipersalahkan Oka Mahendra, menegaskan bahwa surat-surat yang dikeluarkannya bukanlah izin, melainkan hanya semacam anjuran agar PT AN berbicara langsung dengan pusat, yakni Menteri Negara KLH (waktu itu) dan Badan Pertanahan Nasional. Sulit mengorek keterangan dari PT AN. Perusahaan ini cenderung menutup diri. ''Semuanya baru rencana. Hingga sekarang belum ada tindakan ke arah pembebasan tanah dan sebagainya,'' jawab seorang pimpinan PT AN ketika dihubungi harian Republika. Dengan demikian, selesailah kasus Puncak. Aktivis pembela lingkungan dan rakyat kecil semacam KAAPLG boleh merasa lega. Namun, perjuangan mereka tampaknya masih panjang. Mereka harus bertempur di tempat lain. Mengapa? Jumlah lapangan golf di seluruh Indonesia saat ini ada 93 buah masih akan bertambah. Menurut Sudomo, Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI), akan dibangun lagi 28 lapangan baru 8 di antaranya di Pulau Bintan. Tahun 1992-1994 Jakarta dan sekitarnya sebenarnya hanya membutuhkan tambahan satu lapangan tiap tahun, untuk menampung peningkatan pemain yang cuma 7%. Kenyataannya, kata Skephi, sebuah lembaga swadaya masyarakat, ada 1 lapangan yang selesai dibangun tahun 1993, 4 diselesaikan tahun 1994, dan 2 lagi rampung tahun 1995. Dari segi bisnis, lapangan golf memang menggiurkan: mampu mengembalikan modal dan mendatangkan untung dengan cepat. Untuk menutup investasi, pengelolanya cukup menunggu orang berduit yang siap membeli kartu anggota seharga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Perkara mencari calon anggota juga tidak terlalu sulit. Menurut Skephi, bagi para pimpinan perusahaan dan pejabat, golf bukan cuma olahraga, melainkan juga sarana lobi dan wadah mempertaruhkan gengsi sosial. Bahkan, menurut Skephi, padang golf adalah daerah perjudian yang aman. Bersamaan dengan meloncatnya bola putih, melesat pula permainan judi yang disebut jackpot, mafia, hole by hole, dan las vegas. Mungkin kegiatan ekstra semacam ini terbatas pada pemain tertentu, umpamanya yang senang berspekulasi. Tak mengherankan bila pengusaha tak gentar menuang investasi. PT Mulia Dipta Jaya telah menyediakan dana Rp 50 miliar untuk Gunung Geulis Country Club di Gadok, Bogor. Dengan Rp 80 juta untuk selembar kartu anggota, modalnya segera kembali. Mungkin itulah sebabnya banyak pengusaha mencari lahan untuk golf ke daerah terpencil sekalipun. Atau, seperti yang dilakukan PT Lippoland Development, yang membangun lapangan golf di Lippo Village, Tangerang, Jawa Barat. Padang golf Lippo Village ini menyulut kemarahan Yogie S.M. karena ternyata tidak sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat. ''Ini merupakan pelanggaran,'' ujar Yogie awal pekan lalu. Bahkan, itu tergolong pelanggaran berat. Dari informasi tentang Lippo Village yang disampaikan Ketua Bappeda Jawa Barat, Arifin Yoesoef, diketahui bahwa Lippoland, selain mengubah peruntukan lahan izinnya hanya untuk real estate dengan membangun padang golf, juga telah mengubah nama tempat. Lippo Village dibangun di Karawaci, tapi diberi nama Lippo. Preskom Lippoland Hasjim Ning, seperti dikutip Kompas, mengaku bahwa Lippo Village hanyalah untuk permukiman tak termasuk golf, tentu saja. Tapi Yogie, yang begitu berang, memastikan bahwa Lippoland telah melakukan penipuan. Dari kasus tersebut nyata sekali betapa lapangan golf dianggap sebagai daya tarik yang luar biasa, sehingga Lippoland berani ''mempromosikannya'', padahal belum ada izin untuk itu. Pada brosur Lippo Village, dari 11 daya tariknya, padang golf dicantumkan sebagai komoditi ke-9. Bila setiap lapangan membutuhkan lahan 60200 hektare, berapa lahan lagi yang akan menjadi padang golf? Entahlah. Yang pasti, seperti yang disinyalir Skephi, pembangunan padang golf, selain bisa merusak lingkungan, juga mengancam tanah pertanian (lihat Harus Ada Social Cost). Padang golf barangkali memang sudah ''milik'' orang berduit. Tapi, sebagai wasit, Pemerintah seharusnya bisa mendahulukan kepentingan orang banyak dan menomorduakan kepentingan kelompok kecil. Bilamana tidak, lapangan golf di negeri ini kelak akan dikepung oleh kampung-kampung miskin. Bayangkanlah. Priyono B. Sumbogo dan G. Sugrahetty Dian K.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836715213



Laporan Khusus 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.