Selingan 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Sebuah pembelaan untuk boris yeltsin

Seorang pengamat rusia menulis sebuah artikel yang mencoba mendudukasalkan kritik terhadap presiden boris yeltsin yang datang dari barat. kehidupan ekonomi, katanya, tak setragis yang digambarkan, dan kesalahan yeltsin bukan karena ia tergesa-gesa menerapkan ekonomi pasar bebas.

i
Salahkah Boris Yeltsin? Tak seorang pun bisa mengatakan kini bahwa di Rusia segalanya berjalan baik, tulis Elena Bonner di New York Review, akhir April lalu. Tapi hari depan Rusia tidaklah sehitam yang sering dibayangkan oleh para pengulas masalah Rusia yang pesimistis. Elena Bonner, pengamat Rusia yang hidup di Moskow, menyadari bagaimana yang disebut pengalaman psikologis mempengaruhi sudut pandang terhadap Rusia. Taruhlah Anda seorang warga Moskow, yang kemudian hidup beberapa lama di luar negeri. Kemudian Anda pulang kembali ke Moskow, dan melihat dampak ekonomi pasar bebas. Maka, Anda akan berteriak: Rusia terlalu tergesa-gesa menerapkan ekonomi pasar. Yang sebenarnya terjadi, selama di luar negeri Anda terlepas dari kehidupan sehari-hari di Rusia, dan hanya menyerap informasi dari media massa. Dengan lokasi yang berjarak itu, informasi itu akan terasa lebih tajam, berlebihan, dan lebih tragis daripada keadaan sehari-hari yang sebenarnya. Ini sesuatu yang lazim terjadi, sebagaimana gambar iklan rumah, misalnya, tampak lebih bagus karena dilepaskan dari lingkungannya. Orang lalu berbicara tentang popularitas Yeltsin yang menurun. Tentang terpaksanya dia memecat Perdana Menteri Yegor Gaidar, seorang tokoh reformis yang tak kurang bersemangatnya dibandingkan Yeltsin sendiri. Dan terpaksanya Yeltsin melakukan kompromi terhadap tuntutan Kongres Wakil Rakyat. Misalnya, menunda pemberian subsidi ke sejumlah BUMN, ke sejumlah industri. Pemerintah Moskow juga terpaksa menunda kenaikan pensiun dan gaji pegawai negeri. Alasan parlemen, agar inflasi bisa ditekan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: inflasi tambah tinggi. Memang subsidi terhadap BUMN dan industri tertentu ditunda, tapi subsidi untuk kebutuhan pokok tertentu masih berjalan, dan itu menjadi sumber korupsi. Umpamanya subsidi bahan bakar. Murahnya harga minyak di Rusia menggoda mereka yang berani berspekulasi: membeli minyak banyak-banyak (tentu saja dengan bantuan pejabat yang disogok), lalu menjualnya di negeri-negeri Baltik yang roda pasar bebasnya sudah menggelinding lancar. Salahkah Yeltsin? Jika ia memang salah, melihat contoh yang baru saja disebutkan, kesalahan tak hanya karena kebijaksanaan pasar bebasnya. Masalahnya, belum ada hukum yang jelas untuk swastanisasi, untuk pemilikan properti dan hak atas tanah. Lubang ini memancing adanya spekulan. Yeltsin tak bisa berbuat lain kecuali menerapkan ekonomi pasar bebas, setelah sentralisasi ekonomi menyebabkan bahan kebutuhan pokok, apalagi yang bukan pokok, menghilang dari pasar dan toko-toko. Orang bisa bilang dekritnya waktu itu tak sah, karena melanggar konstitusi. Orang lalu menuduh dekrit itulah sumber kesengsaraan rakyat banyak kini. Tapi tuduhan itu tanpa pengkajian lebih jauh. Siapa yang tak setuju pensiun dinaikkan? Kongres Wakil Rakyat. Jadi, Kongreslah yang membuat sejumlah pensiunan terpaksa ''turun ke jalan'' mengemis. Tapi keadaan ini pun belum tentu mencerminkan sebuah Rusia yang bobrok. Tak ada riset yang menghitung berapa persen pensiunan yang ''turun ke jalan'' itu, dan dibandingkan dengan semasa masih ada subsidi kebutuhan pokok, masih ada sentralisasi ekonomi, apakah yang sekarang lebih buruk atau tidak. Elena Bonner cenderung menjawab tidak. Ia memang tak juga menyajikan angka-angka. Ia yakin, mau tak mau Yeltsin harus menerapkan ekonomi pasar bebas, dan itu adalah jalan yang benar. Buktinya, kehidupan yang oleh banyak pengamat dinilai merosot itu, akibat pasar bebas, ''tidak menjadi sebuah ledakan massa: tak ada pemogokan, kerusuhan, dan kekerasan besar- besaran.'' Inilah ''bukti terbaik'' bahwa rakyat memahami langkah Yeltsin. Kalau kini diberitakan adanya konflik dan perebutan kekuasaan antara pendukung Ruslan Khasbulatov si ketua parlemen dan Boris Yeltsin, kata Bonner, itu lebih mencerminkan perebutan kekuasaan di tingkat atas, lebih menggambarkan pergolakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bila soal rakyat banyak disebut-sebut, itu cuma dijadikan alasan. Perebutan kekuasaan itu sendiri tidak mencerminkan apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Buktinya, paling nyata, ya hasil referendum 25 April lalu. Suara mayoritas tetap percaya pada Boris Yeltsin dan kebijaksanaan pasar bebasnya. Ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa suara parlemen adalah suara rakyat. Tak ada prosedur sama sekali rakyat bisa mempengaruhi pendapat parlemen. Lagi pula, parlemen Rusia sekarang ini, yang disebut Kongres Wakil Rakyat itu, adalah produk lama. Para anggotanya dipilih pada zaman ketika politik masih menjadi panglima, masih pada zaman Uni Soviet. Bahkan sebuah ramuan pendapat yang dimuat di Nezavisimaya Gazetta, 24 Februari 1993, menyimpulkan lebih banyak sukses Yeltsin daripada kegagalannya. Menggunakan penilaian yang berlaku di sekolah-sekolah Rusia, dengan angka satu sampai dengan lima, hasil ramuan pendapat yang menilai ''kegagalan dan keberhasilan'' Yeltsin itu sebagai berikut. Sekitar 23% responden menilai Yeltsin sangat bagus, 45% menilainya bagus, dan sekitar 28% menilia Yeltsin buruk. Lebih jauh analisa ramuan tersebut mengungkapkan, sebagian besar yang menilai kepemimpinan Yeltsin buruk adalah para aktivis partai atau organisasi yang cenderung pada komunisme, misalnya Partai Komunis dan Serikat Buruh Agraria. Ditambah anggota parlemen yang mewakili kelompok garis keras. Mereka ini bilang, Yeltsin sama sekali gagal. Adapun para pendukung Yeltsin bilang, bila toh ada kegagalan Yeltsin, itu karena ia mau melakukan kompromi dengan parlemen, hingga dalam sidang parlemen Desember tahun lalu, ia memecat Yegor Gaidar, motor utama reformasi, dan mengedrop sebagian besar rencana yang sudah disiapkan oleh Gaidar dan timnya. Hasil sebuah acara televisi juga menarik dicatat, yakni acara yang disebut ''Opini Publik''. Hasil ramuan pendapat lewat televisi itu, akhir Februari lalu, menyimpulkan bahwa 90% pemirsa lebih menyukai bentuk negara presidensiil, 7% parlementer, dan 2% diktator militer. Dosa kedua Yeltsin yang dianggap berat juga adalah yang menyangkut ihwal bantuan Barat. Sebagian pengritiknya bilang, Boris Yeltsin gagal menarik bantuan Barat. Yang lain mengatakan, berantakannya ekonomi Rusia karena Yeltsin terlalu mengandalkan bantuan Barat. Bonner tak yakin bahwa Yeltsin begitu naif menggantungkan roda ekonomi Rusia hanya pada bantuan Barat. Yang diharapkan sekali oleh Yeltsin dari Barat hanyalah penjadwalan kembali utang luar negeri Rusia masa lalu, yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Dan, masuknya modal Barat ke berbagai sektor di Rusia. Dicampakkannya, entah untuk sementara atau selamanya, rencana reformasinya Gaidar bisa jadi menghambat masuknya para investor Barat. Tapi Bonner yakin, lambat atau cepat, modal Barat bakal masuk Rusia. Ia tak mengatakan alasannya. Mungkin karena Rusia yang berpenduduk lebih dari 150 juta itu merupakan pasar yang baik. Bagi Bonner sendiri, kesalahan utama -- kalau ini bisa disebut kesalahan -- Yeltsin dan para reformis adalah segalanya diusahakan berjalan di rel demokrasi. Konsep demokrasi dijadikan sebuah konsep absolut yang tak bisa ditawar-tawar sedikit saja. Akibatnya menjadi ganjil. Soalnya, demokrasi itu dipegang teguh dalam suasana yang tidak demokratis. Konstitusi yang tak berjiwa demokrasi, dan parlemen yang dibentuk pada zaman sebelum demokrasi. Mestinya, setelah kudeta gagal Agustus 1991, Boris Yeltsin tak setengah-setengah melangkah. Mestinya ia berani membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan anggota baru parlemen. Mestinya rencana ekonomi pasar bebas diterapkan serentak dengan diberlakukannya undang-undang hak pemilikan tanah, beserta undang-undang yang menunjang pelaksanaannya. Mungkin saja, langkah Yeltsin yang tidak demokratis itu akan mengejutkan sejumlah pendukungnya, dan juga mengagetkan pihak Barat yang memuji-muji demokratisasi di Rusia dan Uni Soviet sejak Gorbachev menggelindingkan glasnost-nya. Tapi langkah itu bisa mengurangi ''kesengsaraan rakyat Rusia akibat diterapkannya ekonomi pasar bebas.'' Siapa tahu, jika semua itu dilakukan Yeltsin sejak awal, kini lebih banyak orang kaya di Rusia yang punya usaha di banyak bidang, dan karena itu pengangguran akan tertampung. Dan jika itu terjadi, banyak hal yang bisa diharapkan, yang kini tak jelas duduk perkaranya. Misalnya saja, angkatan bersenjata Rusia kini apakah merupakan angkatan bersenjata negara atau bukan, kurang jelas. Sepertinya angkatan bersenjata kini berdiri sendiri, merupakan pemerintahan dalam pemerintahan. Lalu badan intelijen Uni Soviet yang dulu bernama KGB, meski kini telah diubah nama dan tugasnya, tetap saja menjadikan massa takut terhadap badan itu. Bila Yeltsin bergerak tuntas, tak perlu lagi ada KGB dengan nama baru apa pun. Contoh yang paling nyata bagaimana kesetiaan buta terhadap demokrasi akhirnya berakibat buruk adalah sikap terhadap Partai Komunis. Akibat kudeta gagal Agustus 1991, Partai Komunis Rusia dibekukan dan kekayaannya disita. Karena konstitusi tak melarang partai yang para pemimpinnya terlibat kudeta itu, akhirnya tahun lalu, Partai Komunis Rusia diresmikan kembali sebagai partai yang sah. Ini hanya menambah repot Yeltsin, dan membuat hambatan disahkannya undang-undang pemilikan tanah dan undang-undang swastanisasi yang mendukung ekonomi pasar bebas bertambah kuat. Dengan singkat, kata Elena Bonner, ''Kita kehilangan kemenangan Agustus.'' Adakah para pengamat yang tak terlibat dengan kehidupan sehari- hari di Rusia memahami ini semua? Kata sebagian pengamat Barat, bila saja Barat memberikan bantuan secepatnya, Boris Yeltsin tak akan mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Itu pandangan yang keliru, kata Bonner. Soalnya, ada atau tak ada bantuan, Yeltsin akan mengalami perlawanan dari Ruslan Khasbulatov dan kelompoknya. Persoalannya bukan terletak pada masalah ekonomi, tapi bagaimana konstitusi yang tidak demokratis dan parlemen dari masa lalu tetap dipakai dan tetap hidup ketika pihak eksekutif mendasarkan semua kebijaksanaannya pada demokrasi. Justru, bantuan dari Barat yang cukup bisa berakibat buruk. Itu akan membuat parlemen berkeras menggeser Boris Yeltsin dari kedudukannya sebagai presiden. Maka, bantuan itu akan mengalir ke industri-industri militer, ke angkatan bersenjata, ke pertanian kolektif dan lembaga-lembaga kolektif yang lain. Soalnya, dari lembaga-lembaga itulah sebagian besar anggota parlemen dan pendukungnya mendapatkan subsidi khusus sebagai aktivis partai. Dari situlah mereka dulu bisa hidup di atas rata-rata ekonomi orang Rusia. Maka, sebenarnya yang berteriak paling keras bahwa standar hidup di Rusia kini turun adalah mereka. Rakyat biasa, seandainya pun ekonominya turun, sebenarnya tak begitu jauh dari ekonomi mereka masa lalu. Itulah mengapa mereka, seperti sudah disebutkan, tidak berontak, tidak meledakkan huru-hara. Orang parlemen dan pendukungnyalah yang berkepentingan dengan tergulingnya Yeltsin. Bila suara mereka kini terdengar keras, karena mereka kini punya wadah, yakni Partai Komunis Rusia atau apa pun namanya. Dan partai itu dilegalisasi kembali karena Yeltsin ingin mempertahankan cara-cara demokrasi. Jadi, salahkah Boris Yeltsin? Ya. Tapi bukan karena ia menerapkan ekonomi pasar bebas. Kesalahan pokok Yeltsin, karena ia menganggap demokrasi adalah sesuatu yang absolut, yang harus dijalankan apa pun yang terjadi. Padahal, infrastruktur negara Rusia kini tidak demokratis: ya konstitusinya, ya parlemennya. Bambang Bujono

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836202492



Selingan 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.