Surat Izin Mucikari - Kota - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Kota 4/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Surat Izin Mucikari

WTS di Semarang dilokalisasi di Sunan Kuning, Semarang. Setiap mucikari harus memiliki surat izin yang ditanda tangani camat Semarang Barat, tanpa di legalisasi wali kota.

i
PADA mulanya hampir tak ada masalah lagi yang menyangkut para WTS di kota Semarang. Secara resmi Pemerintah Kotamadya telah menentukan wilayah Sunan Kuning, di Kecamatan Semarang Barat. Di samping para mucikari, di kompleks ini sudah terbentuk pula 4 buah RT dengan sebuah RK (rukun kampung) yang bersama-sama team kecamatan mengurus para penghuni di sini. Tugas team ini ternyata tidak ringan, sebab menurut Achmadi ketua RK, kompleks ini sering kedatangan tamu terdiri dari pejabat Kodya, propinsi maupun luar daerah dan Jakarta. "Tamu-tamu itu datang terkadang dua kali dalam sebulan, jumlahnya sekitar 40 hingga 50 orang" tutur Achmadi. Nah untuk mengesankan sebagai tuan rumah yang baik, tentu saja tamu-tamu itu harus disuguhi minuman dan makanan ala kadarnya. Dan sepanjang semuanya itu menyangkut biaya, tak sukar soalnya: tinggal pungut dari para mucikari. Para germo inipun tinggal ongkang-ongkang: pungut pula dari para wts. Walau terbetik berita bahwa kompleks ini tak lama lagi akan digusur ke daerah Kedungmundu di Semarang Timur, namun para mucikari Sunan Kuning ini tampaknya sudah merasa sebagai pengusaha-pengusaha pribumi tulen dan wajar. Lebih-lebih sejak masing-masing mereka berhasil mendapatkan selembar Surat Izin Menjadi Mucikari. Sebab sudah sejak bulan Desember 1976 lalu fihak Kecamatan Semarang Rarat menentukan, setiap mucikari di Sunan Kuning harus mempunyai surat izin, semacam izin usaha. Ketentuan itu menyebutkan: setiap germo harus membayar Rp 1.000 bagi setiap kamar yang dikuasainya untuk jangka waktu 2 tahun. "Bagi yang tak kuat bayar tunai bisa dicicil", kata seorang Ketua RT yang merangkap mucikari. "Tapi kami meragukan Surat Izin yang hanya ditandatangani Camat Semarang Barat Subagyo BA dengan cap team itu tidak dilegalisir dan bertindasan kepada walikota", tambah Ketua RT tadi. Masalah Surat Izin itu ternyata banyak menimbulkan silang pendapat: perlu atau tidak. Walaupun Kepala Kantor Sosial Kodya Semarang, drs. Subandono menolak memberi keterangan soal itu, namun menurut Bani Adikusumo, Kepala Desa Kalibanteng di mana kompleks itu berada, "memberi izin jadi mucikari itu jelas salah". Adikusumo menolak memberi alasan, sebab, katanya, masalah itu menjadi tanggungjawab Ketua Team, yaitu Camat Semarang Barat. Beberapa orang pejabat di Kantor Sosial Kodya Semarang yang dihubungi TEMPO soal itu juga menyatakan tidak tahu menahu. "Mungkin untuk pemilu", ujar seorang pejabat sambil tersenyum.
2020-08-11 14:03:49


Kota 4/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.