Koalisi - Kolom - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Kolom 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text
i
Eep Saefulloh Fatah Pengamat politik (www.eepfatah.com)

Rabu pekan lalu, sekitar 18 juta orang Afrika Selatan mendatangi setidaknya 17 ribu bilik suara untuk memilih 400 anggota Majelis Nasional dan 90 anggota Dewan Nasional Provinsi-Provinsi. Akhir pekan lalu, hasil sementara pemilu ketiga pasca-apartheid yang diikuti 21 partai politik dan menggunakan sistem proporsional ini sudah diumumkan dengan jumlah penghitungan mencapai 15 juta pemilih.

African National Congress (ANC) pimpinan Presiden Thabo Mbeki menguasai mayoritas mutlak, memperoleh 69,71 persen suara. Suara mereka naik hampir empat persen dibandingkan dengan pemilu 1999. Mereka menang di semua provinsi, yang berjumlah sembilan. Selain ANC, hanya ada dua partai yang meraih dukungan signifikan: Democratic Alliance (DA), yang berbasis kuat di Provinsi Western Cape (12,38 persen), dan Inkatha Freedom Party (IFP), yang berbasis etnis Zulu di Provinsi KwaZulu-Natal (6,83 persen).

Afrika Selatan adalah kasus yang banyak ditengok dalam perbincangan tentang gelombang ketiga demokratisasi. Sejak sukses menyelenggarakan pemilu demokratis pertama pasca-apartheid pada 1994, dan memiliki Konstitusi 1997 yang komprehensif, Afrika Selatan kerap dibanjiri kekaguman. Tapi kemenangan telak ANC dalam pemilu 2004 ini justru mendatangkan kecemasan: setelah melewati tiga kali pemilu, demokrasi Afrika Selatan bisa terbajak ke arah sistem partai tunggal.


Dukungan Presiden Mbeki akan sistem ini melalui beberapa pernyataannya mempertebal kecemasan itu. Banyak orang cemas bahwa Afrika Selatan bisa bernasib seperti tetangga mereka, Zimbabwe: terjatuh ke dalam sistem partai tunggal dan kediktatoran, yang selama dua dasawarsa menghancurkan ekonomi dan politik negeri itu.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTE6NDA6NTAiXQ

Pemilu memang kerap penting bukan semata pada hari pemilihannya, melainkan karena kecemasan atau harapan yang mengekor di belakangnya. Ini bukan hanya cerita tentang Afrika Selatan, tapi juga Indonesia.

Hingga akhir pekan lalu, penghitungan hasil pemilu 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik sudah mencakup sekitar 90 juta suara sah dari sekitar 147 juta orang yang berhak-pilih. Partai Golkar, sesuai dengan ramalan, memimpin dengan 21,02 persen, diikuti PDI Perjuangan dengan 19,62 persen. Sedangkan lima partai lain berbagi suara dalam jumlah tak sesignifikan keduanya: Partai Kebangkitan Bangsa (12,02 persen), Partai Persatuan Pembangunan (8,29), Partai Demokrat (7,52), Partai Keadilan Sejahtera (7,15), dan Partai Amanat Nasional (6,47).

Memang masih pagi untuk membuat kesimpulan akhir hasil pemilu. Tapi sudah terlalu sore untuk menduga keras bahwa sama halnya dengan Pemilu 1999, pemilu kali ini menghasilkan kekuatan politik yang terfragmentasi. Tak ada kekuatan dominan.

Maka seusai Pemilu 2004 pun kita di Indonesia mencemaskan sulitnya membangun pemerintahan yang kuat dan stabil. Koalisi lalu dibicarakan sebagai remedi. Sejumlah diskusi belakangan ini bahkan memandang koalisi sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.

Kesan saya, argumen para penyokong gagasan koalisi, sejauh ini, alpa dalam dua pengertian: menempatkan koalisi sebagai tujuan, bukan alat; atau menjadikan pemerintahan yang kuat dan stabil sebagai tujuan, bukan sebagai sarana.

Ada kecenderungan bahwa perbincangan tentang koalisi berhenti pada upaya "membangun koalisi untuk berkoalisi." Proyek ini memang atraktif karena tak mensyaratkan kecanggihan dan kompleksitas politik tingkat tinggi. Ia hanya membutuhkan matematika, statistika, dan ambisi berkuasa: mengusahakan penggabungan kekuatan yang tersebar menjadi kesatuan yang lebih besar dan berdaya untuk merebut kekuasaan pemerintahan.

Sementara itu, argumen pendukung koalisi yang lain terjebak pada menempatkan pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil sebagai tujuan. Proyek ini juga atraktif karena tak membutuhkan kecanggihan dan kompleksitas dalam memilah-milah orientasi dan karakter kekuatan politik yang hendak digabung. Ia cukup menggiring semua jenis binatang ke dalam satu kandang besar.

Kedua jenis argumen itu berbahaya karena tak menimbang masa depan demokrasi dengan cukup saksama. Yang kita butuhkan adalah argumen yang lebih canggih dan kompleks. Saya sepakat, di tengah fragmentasi kekuatan politik yang dihasilkan Pemilu 2004, koalisi memang diperlukan untuk memenangi pemilihan presiden, memenangi kebijakan-kebijakan publik dalam perdebatan parlemen, dan membangun pemerintahan yang kuat, yang relatif kedap goyangan eksternal.

Tapi memenangi pemilu presiden dan kebijakan publik serta membentuk pemerintahan kedap goyangan luar itu bukanlah tujuan. Ia selayaknya diposisikan sebagai alat dan sarana. Dengan catatan, ia bukan sekadar sarana untuk menyelamatkan prosedur demokrasi, melainkan sarana untuk mengkonsolidasikan demokrasi.

Menjadikan pemerintahan yang kuat sekadar alat untuk menyelamatkan prosedur demokrasi memang "sederhana". Bikin koalisi. Rebut kekuasaan pemerintahan. Lalu jaga agar partai-partai tetap terpelihara, pemilu tetap terselenggara, pers tetap berjumlah banyak, dan lembaga-lembaga negara tetap bekerja.

Menjadikan pemerintahan yang kuat sebagai sarana konsolidasi demokrasi jauh lebih rumit. Bikin koalisi yang memiliki komitmen kuat pada demokrasi, penegakan hukum, dan good governance. Rebut kekuasaan pemerintahan dan bikin bisa memelihara komitmen-komitmen itu sehingga membuatnya efektif secara ekonomi dan sosial. Fasilitasi berbagai perbaikan prosedur demokrasi, yang sampai saat ini masih dilekati banyak cacat—dalam kerangka reformasi konstitusi, demokratisasi partai dan sistem kepartaian, pemilu, dan seterusnya. Perkecil dan putuskan mata rantai kekeliruan dan penyelewengan di masa lampau.

Dengan kata lain, membangun pemerintahan yang kuat tak serta-merta bermakna sama dengan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bisa saja pemerintahan kuat tapi pada saat yang sama justru berfungsi membajak masa depan demokrasi dengan cara mengabaikan tuntutan good governance, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi-kolusi-nepotisme. Dalam keadaan ini, pemerintahan yang kuat justru menjadi sumber bahaya karena punya semua perlengkapan untuk membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas.

Maka urusan "koalisi untuk konsolidasi demokrasi" tak selesai dengan bergabungnya Partai Golkar dengan PDI Perjuangan dalam pemilu presiden dan pembentukan pemerintahan. Ia juga jauh dari beres dengan bergabungnya Partai Demokrat—yang menurut sejumlah survei belakangan ini punya calon presiden paling layak pasar—dengan Partai Golkar dan beberapa partai lain dalam sebuah "Koalisi Tengah". Ia juga masih jauh dari tuntas manakala sejumlah politisi kalangan Islam bergabung dengan kalangan nasionalis dan sekuler untuk sebuah poros ataupun forum.

Berkoalisi membutuhkan penegasan komitmen: bersekutu untuk tujuan apa? Ia juga menuntut kemauan dan kemampuan merumuskan platform bersama: jika berkuasa, siapa hendak melakukan apa, kapan, bagaimana, dan untuk siapa?

Para politisi pada akhirnya memang menghadapi empat pilihan skenario koalisi: koalisi untuk sekadar membikin mesin politik pendulang suara yang kuat, koalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat dan stabil per se, koalisi untuk menyelamatkan prosedur demokrasi semata, atau koalisi untuk menkonsolidasikan demokrasi. Celakalah kita jika semua pihak ternyata hanya berorientasi pada tiga skenario pertama dan alpa pada pilihan keempat.

Jika ini yang terjadi, koalisi berhenti menjadi prosedur yang kehilangan substansi. Kita pun punya alasan kuat untuk juga cemas seperti Afrika Selatan. Sementara di Afrika Selatan sumber kecemasan adalah hasil pemilu yang mengumpulkan kekuatan di tangan ANC, di Indonesia sumber kecemasan kita justru hasil pemilu yang mendistribusikan kekuatan secara sangat terfragmentasi. Sumber kecemasan boleh berbeda, prosedur pemilunya boleh berbeda, tapi hakikat kecemasannya sama belaka: demokrasi mungkin saja terbajak atau bahkan terbunuh dalam usia belia.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 11:40:50


Kolom 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB