Ketika Komputer Tak Lagi Dipercaya - Teknologi Informasi - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Teknologi Informasi 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ketika Komputer Tak Lagi Dipercaya

Sistem komputer pemilu didera banyak masalah, dari server macet, menyelusupnya gambar porno, hingga lonjakan suara.

i

Satu cercaan adalah seribu sembilu menusuk hati. Itulah yang dirasakan Basuki Suhardiman. Sekretaris tim ahli teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini panen cemooh dan makian gara-gara sistem penghitungan suara pemilu melalui komputer ternyata hanya janji tanpa bukti. Sebulan lalu dia yakin, dengan komputerisasi, hasil pemilu bisa dilihat sembilan jam setelah pencoblosan berakhir. Bahkan penghitungan semua suara bakal rampung hanya dalam tiga hari.

Tiga hari? Hingga Jumat lalu, 11 hari setelah pemilu, suara yang masuk ke sistem komputer KPU baru 60 persen dari total 148 juta suara. Maka mengalirlah kecaman. Apalagi sistem komputer itu menelan dana besar, Rp 200 miliar. Bahkan muncul tuduhan bahwa teknologi ini dibuat hanya untuk ajang cari duit.

”Sedih sekali mendengarnya,” kata Basuki. ”Mereka tak tahu apa-apa, tapi berkomentar seenaknya,” kata pria yang terpaksa ”indekos” di kantor KPU, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, selama lebih dari sepekan sejak pencoblosan itu.


Basuki tak ingin membela diri apakah sistem yang dibangunnya mubazir atau tidak. Kepala Computer Network Research Group Institut Teknologi Bandung itu mengajak melihat hasil penghitungan suara saat ini. Meski suara yang terhitung baru 88 juta, kini semua orang bisa mengecek suara hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) melalui situs http://tnp.kpu.go.id. ”Ini yang tak pernah ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya,” kata pria berlogat Surabaya yang kental itu.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTI6MjM6NDgiXQ

Dengan memasang sekitar 8.000 komputer di 5.117 kecamatan, sistem komputer KPU kali ini memang bisa melihat data terinci tiap-tiap tempat pencoblosan. Dengan melongok itu, tutur Basuki, fungsi kontrol penghitungan suara akan berjalan. Contohnya, orang bisa melihat partai apa yang menang dan siapa yang bakal duduk di kursi DPR dari TPS 001, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, tempat Presiden Megawati Soekarnoputri menusuk partai pilihannya.

Soal lambatnya suara yang masuk, Basuki hanya bisa angkat tangan. Menurut dia, biang keterlambatan adalah lambatnya data suara yang diserahkan petugas pemilihan kecamatan kepada operator yang memasukkan data ke sistem KPU. ”Tidak usah jauh-jauh, kecamatan saya di Bandung baru masuk datanya delapan hari setelah pemilu!”

Kesulitan itu masih ditambah ribetnya mengisi formulir input data pemilu, yakni C1.TI-INFO, yang jumlahnya berlembar-lembar. Diisi lengkap pun belum tentu benar. Lihat misalnya yang terjadi di daerah Taman Brotojoyo, Semarang. Di kecamatan itu, hampir 50 persen data suara dari TPS dikembalikan karena ada kesalahan pengisian formulir atau penghitungan suara.

Kalau data suara dari TPS dan desa-desa terlambat, sudah pasti pemasukan data suara di tingkat kecamatan juga molor. Efek domino keterlambatan itu merambat ke mana-mana. Operator komputer di kecamatan yang disewa KPU harus bekerja ekstrakeras, lebih panjang dari waktu kontrak yang cuma 3-4 hari. Petugas bantuan alias help desk juga harus melakukan ”ronda” 24 jam per hari selama berhari-hari dan dengan waswas menanti telepon permohonan bantuan dari daerah. ”Jadi, keterlambatan data suara ini bukan persoalan teknologi informasi,” kata lelaki yang beberapa malam belakangan ini harus tidur di kursi di KPU itu.

Meski begitu, beberapa pakar komputer tetap menilai sistem yang dibikin KPU bermasalah. Pakar teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada, K.R.M.T. Roy Suryo, misalnya, menilai sistem teknologi informasi pemilu harus diaudit. Selain soal keterlambatan suara, Roy menyoroti sistem yang terpusat—semua data dari kecamatan dialirkan ke Jakarta—seperti sekarang ini. Cara itu tak efektif dan membebani kerja server.

Server web KPU yang menampilkan hasil perolehan suara memang sempat macet selama dua hari. Itu terjadi pada 6 April lalu. Saat itu animo masyarakat yang ingin melihat hasil coblosan melonjak drastis. Jalur selebar 1 Mbps yang menghubungkan server KPU dengan jaringan Internet Indonesia (Indonesian Internet Exchange atau IIX) pun sesak. Akibatnya, banyak yang gagal melihat data pemilu.

Melihat keadaan gawat itu, KPU pun meminta akses ke IIX dibuka lebih lebar hingga 10 Mbps, tapi tetap saja macet. Baru keesokan harinya para pengusaha Internet dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) bergotong-royong membuka akses server IIX ke server KPU hingga 100 Mbps.

Cemoohan kembali datang ketika tiba-tiba pada Kamis, 8 April, terjadi lonjakan suara. Pagi itu suara yang dapat dihitung baru 4 juta, tapi siangnya tiba-tiba naik menjadi 70 juta. Belakangan angka itu dikoreksi lagi menjadi 4 juta. Masuknya jutaan suara aneh itu membuat belasan tokoh partai bersuara keras.

Lonjakan itu, menurut Basuki, memang kesalahan tim teknologi pemilu. Saat itu ada dua kali entri data dan terjadilah pemrosesan berulang-ulang sehingga data naik drastis. Tapi, karena setiap perubahan selalu terekam dan diamati, mereka bisa mengembalikannya ke posisi semula.

Dan semua itu baru sebagian kecil persoalan (lihat Gambar Porno di Server) yang mendera server KPU. Menurut pakar komputer Onno W. Purbo, sistem yang dibangun KPU saat ini memang masih punya beberapa kelemahan, di antaranya software yang tak cocok untuk operator pemula. Namun dia tetap melihat sistem ini cukup baik, apalagi dibandingkan dengan grand design sistem komputer yang dibangun KPU pada 2002. Saat itu dianggarkan Rp 2,3 triliun, tapi komputer cuma ada di 360 kabupaten. Sekarang, dengan Rp 200 miliar, lebih dari 4.000 kecamatan bisa terjangkau.

Onno mengaku terharu dengan tim teknologi pemilu yang bekerja mati-matian. Mantan dosen Institut Teknologi Bandung itu sempat berkunjung ke KPU saat waktu krusial, saat suara dari berbagai daerah mulai membanjiri KPU. ”Gile, mereka harus ngebenerin data ribuan TPS yang salah dimasukkan orang daerah,” kata Onno. Lalu, ketika mata sudah kuyu, pukul 03.00, tiba-tiba ada telepon dari Solok, Sumatera Barat, yang berteriak SOS. Gawat? Olala, ternyata mereka hanya minta tolong karena monitornya macet.

Burhan Sholihin, Ucok Ritonga (Tempo News Room)


Gambar Porno di Server

Tak ada sistem komputer yang tak pernah mengalami gangguan. Itulah yang terjadi pada sistem komputer pemilu. Berikut ini beberapa persoalan.

Disisipi Gambar Porno

Jangan tanya berapa hacker yang mencoba membobol server KPU. Ada yang cuma iseng-iseng, marah, dan ada pula yang berniat merusak. Menurut data tim ahli komputer KPU, setiap hari setidaknya ada 10 hacker yang mencoba melakukan scanning port, mencari celah untuk masuk. ”Tapi semuanya gagal,” kata Basuki Suhardiman, sekretaris tim ahli teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum.

Toh, ada juga hacker yang sempat lolos. Jumat, 16 April lalu, seseorang berhasil memasang gambar wanita bugil di bagian komentar berita berjudul KPU Tanda Tangani MOU dengan IDI untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Presiden dan Wapres. Gambar itu dipasang pada Jumat itu pukul 13.18 WIB. Sampai pukul 14.45, gambar porno itu masih nangkring, dan baru bisa diusir malam hari.

Macetnya Akses Data

Koneksi server KPU ke IIX yang cuma 1 megabyte membuat aliran pengakses Internet tercekik. Untuk situs favorit, jalur selebar 1 megabyte jelas tak banyak gunanya. Server situs berita Detik.com saja selama pemilu ini menaikkan bandwidth-nya dari 10 megabyte ke 30 megabyte.

Soal kemacetan ini, sejak awal sebenarnya KPU sudah meminta Telkom membuka penuh akses server KPU ke jalur IIX. ”Toh, itu jalur milik Telkom sendiri,” kata Basuki. Tapi Telkom bersikukuh. Bahkan mereka memasang harga sewa resmi—bukan tarif persahabatan sebagai sesama instansi pemerintah—ke KPU, Rp 40 juta per bulan untuk 1 Mbps. ”Kami tak punya dana banyak untuk itu.”

Dana Bengkak

Dana untuk membangun sistem komputer dikabarkan lebih dari Rp 200 miliar, seperti sering diberitakan. Ada biaya ”tambahan” Rp 121 miliar. Dana ini konon untuk operator komputer di daerah. Tudingan ini dibantah KPU. ”Coba tanya saja mereka, berapa mereka terima. Mereka terima sangat kecil. Kabar itu fitnah,” kata Basuki.

BS


Macetnya Aliran Suara

Komisi Pemilihan Umum menghabiskan dana Rp 200 miliar untuk membangun sistem penghitungan suara pemilu. Tapi apa yang didapat? Hingga Jumat pekan lalu, baru terhimpun 60 persen dari 148 juta suara. Di mana sumber kemacetan itu?

Tempat Pemungutan Suara
Ada lebih dari 534.024 TPS.
Jumlah total suara sekitar 640.828.800.
Di sekitar 200 kecamatan yang tidak dilengkapi komputer, suaranya dikirim ke kecamatan terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi.

Kecamatan

Data suara dimasukkan ke komputer oleh sukarelawan mahasiswa dan pelajar.

  • Di 2.552 kecamatan dalam jaringan Telkom, data dikirim dengan pengamanan virtual private network melalui telkomnet@instan.
  • Di 2.000 kecamatan yang berada di luar jaringan Telkom, dipakai telepon satelit PSN.

Penyebab Leletnya Aliran Data
Biang utamanya adalah data dari TPS yang telat. Untuk Kota Bandung saja, penghitungan suara baru beres setelah seminggu.

Persoalan teknis:
Komputer rusak, password hilang, operator terlambat datang.
Operator komputer yang tak berpengalaman ditambah kelelahan yang memuncak membuat banyak input data yang salah. Software-nya kurang cocok untuk operator pemula. Akibatnya, ”Gile, tim TI KPU harus ngebenerin data sampai ribuan TPS,” kata Onno W. Purbo.

Satelit
Data penghitungan suara dikirim via satelit

Pusat Tabulasi Nasional
Server 8 terabyte (setara dengan 8 juta disket). Teorinya, jumlah data tiap TPS 5 kilobyte x 534.024 TPS.

Sistem Keamanan

  • Komputer cadangan di tempat rahasia, yang juga terhubung realtime dengan data dari kecamatan. Jika komputer utama rusak, data di komputer ini tetap bisa dipakai.
  • Pengamanan dengan password dan firewall empat lapis.
  • Setiap perubahan data akan tercatat oleh siapa atau komputer mana.
  • Penjagaan 24 jam.

Hasil Tabulasi Suara di Internet
KPU sebelumnya yakin penghitungan suara tak lebih dari empat hari. Namun rencana itu meleset. Mereka malah harus menambah jam lembur para sukarelawan pengetik data.

  • Server web KPU di http://tnp.kpu.go.id sempat macet karena lonjakan pengunjung. Ini karena kecilnya jalur koneksi ke saluran Internet Indonesia (IIX), cuma 1 megabyte, yang kemudian dinaikkan menjadi 10 Mbps. Tapi akses tetap lambat. Pengusaha Internet Indonesia lalu gotong-royong membuka akses ke server KPU hingga 100 Mbps.

    Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
    Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

    2020-11-25 12:23:50


  • Teknologi Informasi 1/1

    Sebelumnya Selanjutnya

    Hubungi Kami :

    Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

    Informasi Langganan :

    Email : cs@tempo.co.id

    Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

    Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

    Informasi Lainnya :

    Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB