Kolom 4/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Militer dan politik

Tak bisa disamakan persoalan militer dan politik di indonesia dengan luar negeri. sejarah menunjukkan, militer lahir dan tumbuh dari rakyat untuk menyelamatkan negara dari invasi luar.

i
MEMANG tidak relevan mendiskusikan persoalan militer dan politik di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari luar. Toh tidak bisa disangkal bahwa dunia militer juga merupakan persoalan universal. Mao pemimpin revolusi dan teoretikus militer Cina turut mendalilkan bahwa kekuasaan politik tumbuh dari laras bedil. Dalam bukunya yang terkenal, An Inquiry into the Wealth of Nations, Adam Smith berkata bahwa militer merupakan kekuatan yang tak punya substansi. ''Tugas utama sebuah negara berdaulat,'' ujarnya, ''yaitu melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi negara lain, hanya dapat dilaksanakan oleh kekuatan militer.'' Tapi pertautan antara militer dan gejala politik modern meski pasti bukan untuk Indonesia merupakan hal yang baru. Siapa pun yang mempelajari sejarah Eropa pasti akan tertumbuk dengan keanehan dunia militer di masa ancient regime (pemerintahan baheula). Militer pada masa itu bukanlah dunia politik, dari perspektif si pelaku. Di Rusia, misalnya, setiap kampung harus menyediakan satu orang anggota, dan keberangkatan pemuda ke dalam tugas militer selalu diikuti dengan upacara penguburan karena masa tugasnya selama 25 tahun memperkecil kemungkinannya kembali ke kampung halaman. Sifat nonpolitis militer ancient regime ini juga terlihat pada banyaknya tentara bayaran (mercenary) asing. Sepertiga militer Prusia di bawah Frederick William I, ayah Frederick Agung yang terkenal itu, dianggotai oleh tentara bayaran asing. Angka ini meningkat menjadi dua perlima pada 1768. Bahkan seperempat militer Perancis sendiri pra-revolusi terdiri dari legiun asing, yang berasal dari Jerman, Swis, Skotlandia, dan lain- lain. Ini suatu kondisi yang bukan saja mengingatkan kita pada milisi Trunajaya dan VOC dalam perang suksesi Jawa di sana tentara bayaran turut mengambil bagian tapi juga secara telanjang menunjukkan betapa militer, dilihat dari sudut pelakunya, tumbuh tanpa kesadaran politik tertentu. Perubahan krusial kesadaran politik modern di kalangan militer Barat terjadi tahun 17761914, pada waktu dan setelah Revolusi Perancis. Suatu kurun yang, kata Eliot Cohen, sangat menentukan. Sebab, pada masa itu, militer tidak lagi secara bodoh terikat pada kasta kaum bangsawan atau monarki kuno, tapi pada ide dan cita-cita lebih luas. Militer yang mengalami ''bangkit secara bersama'' itu kini berperang untuk hak-hak kemanusiaan, dan bukan karena takut seperti kasus tentara bayaran kepada para penyewanya. Karenanya, kebangkitan militer di masa itu bukan saja menandai perubahan cara mengelola perang, tapi juga transformasi konsepsi politik itu sendiri di kalangan rakyat. Ceritanya tentu masih panjang. Tapi pada titik pertemuannya dengan kesadaran politik inilah kaum militer Indonesia patut disimak: sebuah pertemuan substansial, bukan artifisial. Keputusan Pak Dirman untuk bergerilya ketika pemerintah menyerah pada 1948 merefleksikan sebuah histoire des mentalites dalam militer. Ini sebuah wujud kesadaran bahwa keterikatan militer bukanlah kepada rezim, melainkan sejalan dengan semangat militer dalam Revolusi Perancis, yang berperang untuk hak-hak kemanusiaan kepada bangsa yang ingin merdeka. Mungkin dari sudut ini pula wacana keterikatan militer dan politik Indonesia sejak kelahirannya bisa ditafsirkan. Bahwa keterikatan itu tidak bersifat teknis, melainkan kualitatif. Bahwa arena tindakan militer didiktekan oleh kesadaran politik ''agung'' untuk menyelamatkan negara. Bukan karena loyalitas sempit atau sekadar mencari tempat di dalam struktur politik yang tersedia. Secara teoretis, dalam konteks histoire des mentalites (sejarah kesadaran) militer inilah seharusnya hubungan militer dengan politik di Indonesia dewasa ini bertitik tolak. Toh dalam prakteknya, sejarah memperlihatkan logikanya sendiri. Ketika Indonesia baru merdeka, ''tempat'' bagi militer tak tersedia. Karena, seperti dituduh oleh Amir Sjarifuddin, Menteri Hankam di bawah PM Sjahrir, mereka ''berbau fasis'' (untuk perwira Peta) dan ''tentara bayaran'' (untuk bekas KNIL). Maka, di matanya, para laskar yang kemudian menjadi tumpuan politiknya yang terbentuk secara spontan dalam revolusi jauh lebih ''bersih'' daripada ''noda-noda'' di atas. Walau bukan merupakan satu-satunya faktor, tipikalitas sejarah inilah yang telah ''memaksa'' histoire des mentalites militer tak lagi bergema dalam praktek. Struktur politik parlementer yang seakan-akan menyepelekan peran dan derma yang telah mereka berikan serta intervensi partai-partai politik ke dalam tubuhnya yang pada 1955 berusaha dinetralisasi oleh Zulkifli Lubis mendorong militer bersikap lebih ''teknis''. Dalam kata lain, visi politik militer yang luas yang melintasi loyalitas terhadap rezim atau kepentingan pribadi seperti diperlihatkan Pak Dirman, karena goncangan dan pertarungan politik di masa itu, dipaksa untuk ''mengurus dirinya sendiri'', mencari tempat dalam struktur politik, yang layak menurut jasa dan peran yang dimainkannya. Peristiwa Oktober 1952 mungkin bisa kita lihat dari perspektif ini. Saya tidak tahu apakah ''pertarungan'' memperebutkan tempat- tempat strategis di dalam Golkar atau jabatan gubernur dewasa ini merupakan kelanjutan dari pola lama itu. Tapi bagaimanapun, adalah cukup arif dalam konteks ini menyimak kembali substansi histoire des mentalites militer di masa Pak Dirman, panglima besar yang legendaris itu. Sejarah memang kadang-kadang banyak mengandung pelajaran.

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=1618362955100



Kolom 4/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.