Mengefektifkan Pelayanan Kesehatan NTB
Dalam melaksanakan Pembangunan tidak cukup dengan regulasi yang bersifat umum
arsip tempo : 172670709070.
Masalah stunting, kematian ibu dan bayi, masih menjadi isu utama kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah provinsi ini terus mengintervensi bagaimana gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu angkanya bisa diturunkan. Caranya, yaitu melalui pengembangan layanan kesehatan yang efektif dan program yang tepat.
“Kesehatan adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi ini suatu kebutuhan dasar. Implementasi sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saya memohon dukungan semua pihak. Mari melanjutkan hal-hal yang sudah baik di bidang ini," kata Penjabat Gubernur NTB Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Hasanuddin, SIP, MM.
Pada 2023, NTB berhasil menurunkan angka stunting secara drastis hingga 8,1 persen. Pada tahun ini pemerintah provinsi ini optimistis dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14 persen. Untuk mencapainya, Hasanuddin menekankan pendekatan menyeluruh dan terpadu, dengan melibatkan berbagai sektor. Di antaranya mendorong terciptanya ekosistem yang memungkinkan setiap anak di NTB tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Polanya mencakup pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Setiap dinas dan instansi harus memahami peran mereka dalam peta besar penurunan stunting," kata Hasanuddin yang pernah menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara itu.
Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Hasanuddin menjelaskan, Dinas Kesehatan NTB antara lain menggelar pelatihan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal terakreditasi untuk bidan-bidan. Kegiatan ini melibatkan berbagai lembaga seperti UNICEF dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia NTB.
Saat ini angka kematian bayi di NTB berada pada posisi 24,64 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan dua indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. IPM NTB tumbuh menjadi 72,37 pada 2023 atau naik sekitar 1 persen dibanding 2022 yang berada di angka 71,65.
Pertumbuhan IPM NTB masuk kategori capaian tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan IPM nasional yang berada di angka 0,84 persen. Namun, secara keseluruhan IPM NTB masih di bawah IPM nasional dengan nilai 74,39.
Untuk mencapai efektivitas program pembangunan di NTB, menurut Hasanuddin, seyogianya disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi wilayah. Maksudnya, pelaksanaannya tidak cukup dengan regulasi yang bersifat umum. “Di sinilah peran kepala daerah, untuk menerjemahkan regulasi dan harus dijabarkan sesuai dengan kondisi di lapangan”.
Peran Hasanuddin memimpin NTB, sejumlah kebijakan dan implementasi program kesehatan telah berjalan baik. Lantaran itu, ia dinyatakan layak menerima Apresiasi Tokoh Indonesia di bidang Kesehatan Masyarakat dari Tempo Media Group. Penghargaan diserahkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir di Jakarta pada Selasa, 10 September 2024.
“Saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas apresiasi yang diberikan. Ini semua tentunya untuk memberikan dorongan dan memotivasi kami bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat NTB,” kata Hasanuddin.
Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk., Arif Zulkifli, mengatakan pemerintah daerah berada di garis terdepan, langsung bersentuhan dengan masalah nyata yang ada di masyarakat. Merekalah yang bisa menjawab keluh kesah warga dan mencarikan solusi atas masalah yang muncul. "Kami melihat nama-nama besar yang bekerja keras dan tentunya layak mendapat apresiasi,” kata Arif.
